STORY KEJAKSAAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua memperkuat komitmen bersama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Tanah Papua.
Komitmen itu diwujudkan saat KPK dan Kejati Papua menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas instansi di Kantor Kejati Papua, pada Kamis, 16 Juli 2026 lalu yang dihadiri oleh unsur Aparat Penegak Hukum (APH) dan lembaga terkait.
Rakor kali ini menitikberatkan pada penguatan langkah-langkah preventif agar praktik korupsi tidak kembali terulang di masa mendatang.
Selain itu, forum ini juga menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi antarinstansi dalam membangun sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa fokus utama pertemuan adalah membahas berbagai upaya pencegahan serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum di Papua.
Menurut Ketua KPK bahwa pembahasan rapat koordinasi ini lebih diarahkan pada langkah-langkah strategis ke depan, bukan pada penanganan perkara lama, guna memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan.
"KPK memiliki tugas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi. Karena itu, komunikasi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum di daerah perlu terus diperkuat,"
ujar Ketua KPK.
Kejati Papua
Sementara itu, Kajati Papua Dr Jefferdian mengapresiasi dukungan dan supervisi yang dijalankan KPK dalam penanganan perkara korupsi yang menjadi perhatian masyarakat. Menurut Kajati, pihaknya telah membentuk tim penyidik untuk menangani sejumlah perkara yang sedang berjalan dan berkomitmen menuntaskannya sesuai ketentuan hukum.
"Kami telah menyampaikan secara lisan kepada KPK terkait harapan agar beberapa perkara yang menjadi perhatian publik dapat memperoleh supervisi. Selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi sesuai prosedur yang berlaku,"
ujar Kajati Papua
Kejati Papua
Ditambahkan Kajati, supervisi dari KPK tidak akan mengurangi kewenangan penyidik daerah, melainkan menjadi bagian dari penguatan proses penegakan hukum agar berjalan lebih efektif dan akuntabel.
la memastikan penyidik yang menangani perkara akan tetap dilibatkan dalam setiap tahapan supervisi sehingga proses hukum dapat berlangsung secara profesional dan transparan.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terjalin kerja sama yang semakin solid antara KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, BPK, BPKP, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta bebas dari praktik korupsi demi kemajuan Papua.
Follow
Rekomendasi
