Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau Akmal Abbas, S.H., M.H., mengharapkan para penyidik tidak ragu dalam melakukan asset tracing (penelusuran aset) terhadap orang pribadi dan atau badan hukum yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Menurut Kajati Riau, kesuksesan dalam penanganan perkara tindak pidana tidak pernah lepas dari pelaksanaan eksekusi secara tuntas.

Jaksa selaku Penyidik maupun Penuntut Umum sebagaimana dimuat dalam Pasal 14 huruf (b), Pasal 110, dan Pasal 138 KUHAP, apabila terdapat perkara pidana yang menyangkut dengan TPPU, Jaksa berperan aktif dalam memberikan petunjuk kepada Penyidik untuk melakukan Penelusuran Aset (Asset Tracing) guna melakukan Pemulihan Kerugian Negara (Loss Recovery).

Pada bagian lain, Kajati dalam sambutannya juga menyoroti beberapa isu strategis dalam kerangka optimalisasi peran dan fungsi para Penyidik dalam penerapan TPPU dalam perkara pokok serta optimalisasi pembalikan beban pembuktian, asset tracing & Pemulihan kerugian negara (loss recovery) dalam penyelesaian perkara pidana baik lingkup Tindah Pidana Korupsi, Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan Tindak Pidana Lainnya sebagaimana diatur Undang-undang.

“Pelatihan ini merupakan momentum yang berharga bagi kita semua meningkatkan kapasitas kemampuan teknis penyidik khususnya TPPU, persamaan persepsi sekaligus mengevaluasi secara menyeluruh atas kinerja yang telah kita laksanakan secara bersama serta mencari solusi atas isu-isu strategis yang dihadapi oleh masing-masing instansi demi perbaikan dan penyempurnaan kualitas kinerja penegakan hukum TPPU di masa mendatang” ungkap Kajati.

Pelatihan Penyidikan TPPU ini dibuka Kajati Riau bersama-sama dengan Deputi Bidang Pelaporan & Pengawasan PPATK Fitriadi, SH.,MH., Kapusdiklat APU PPT PPATK Akhyar Effendi, SE.,M.Si, Direktur Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Riau dengan peserta dari Penyidik Polri, Jaksa, Bea dan Cukai, serta  Perpajakan se-wilayah Riau.