STORY KEJAKSAAN - Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penetapan 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Belanja Modal berupa Dump Truck dan Arm Roll pada Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021.
Penetapan tersangka dilakukan setelah Tim Penyidik Kejari Lombok Tengah memperoleh alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, serta barang bukti yang relevan dalam proses penyidikan.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang cukup yaitu berupa keterangan saksi, ahli, dan surat serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh penyidik telah menetapkan 4 orang tersangka," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lombok Tengah Dr. Putri Ayu Wulandari, S.H., M.H. dalam keterangan pers pada Rabu, 3 Juni 2026.
2 Mantan Kadis LH Jadi Tersangka
Keempat orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejari Lombok Tengah tersebut terdiri dari tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) dari lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lombok Tengah dan seorang direksi dari perusahaan swasta.
Tiga tersangka dari kalangan ASN itu adalah berinisial MAA selaku Kepala DLH Kabupaten Lombok Tengah periode 7 Januari 2020 sampai 6 September 2021, SU selaku Kepala DLH Kabupaten Lombok Tengah periode 24 November 2021 sampai Desember 2022, serta SA selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan pada DLH Kabupaten Lombok Tengah.
Sementara satu orang tersangka dari pihak swasta berinisial A selaku direktur dari perusahaan yang memenangkan tender pengadaan program tersebut.
Perkara ini berkaitan dengan pengadaan yang memiliki nilai anggaran sekitar kurang lebih Rp 5,1 miliar. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp712.842.545.
Modus Operandi
Kajari Lombok Tengah menjelaskan modus operandi yang dilakukan para tersangka adalah MAA selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diduga melakukan perencanaan tanpa menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) berdasarkan dokumen yang lengkap sebagai dasar perhitungan lelang.
Tersangka MAA juga diduga memecah satu kontrak menjadi dua kontrak tanpa dasar yang sah, menandatangani addendum kontrak yang melebihi batas ketentuan, serta menandatangani berita acara serah terima pekerjaan yang tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan.
Sementara Tersangka SU selaku KPA diduga menyetujui pembayaran termin kepada penyedia meskipun pekerjaan belum selesai sepenuhnya. Akibatnya, dokumen kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) arm roll hingga kini belum terbit.
"Seharusnya SU melakukan pengecekan terhadap realisasi pekerjaan sebelum dilakukan pembayaran kepada penyedia," ujar Kajari.
Dalam perkara ini juga terungka Tersangka SA selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan pada DLH Kabupaten Lombok Tengah diduga turut melakukan perencanaan tanpa menyusun HPS berdasarkan dokumen yang lengkap sebagai dasar lelang. Selain itu, SA diduga menyetujui pembayaran termin pertama dan termin kedua meskipun pekerjaan belum selesai seluruhnya.
SA juga diduga memalsukan sejumlah tanda tangan pada berita acara serah terima arm roll.
Adapun tersangka A selaku penyedia diduga menggunakan dokumen yang tidak benar dalam proses lelang. Penyidik juga menemukan bahwa kendaraan yang disediakan dibeli dari perusahaan yang sebelumnya menjadi peserta tender namun tidak memenangkan lelang.
Selain itu, A diduga meminta dilakukan serah terima pekerjaan melalui berita acara meskipun realisasi pekerjaan belum mencapai 100 persen dan belum dilengkapi bukti kepemilikan kendaraan yang diserahkan kepada dinas.
"Sedangkan A sudah menerima pembayaran penuh sebagaimana tertuang dalam kontrak," ungkap Kajari.
Guna kepentingan pemeriksaan oleh tim penyidik, Kejari Lombok Tengah memutuskan keempat tersangka ditahan selama 20 hari di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat.
Kajari menegaskan penanganan perkara ini merupakan wujud nyata komitmen Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi secara profesional dan berintegritas, menyelamatkan keuangan negara dari praktik penyimpangan, mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta mengawal pembangunan agar berjalan sesuai ketentuan hukum
Diduga Korupsi Pengadaan Dump Truck dan Arm Rol dengan Anggaran Rp5,1 Miliar, Kejari Lombok Tengah Tetapkan 4 Tersangka
Follow
Rekomendasi
