Better experience in portrait mode.
JAM-Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono Dikukuhkan Jadi Guru Besar Ilmu Hukum dan Pemulihan Aset Universitas Sebelas Maret

JAM-Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono Dikukuhkan Jadi Guru Besar Ilmu Hukum dan Pemulihan Aset Universitas Sebelas Maret

Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAM-Pembinaan) Bambang Sugeng Rukmono dikukuhkan menjadi Guru Besar Kehormatan Bidang Hukum Pidana Korupsi dan Pemulihan Aset pada Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret, Jumat 28 Juni 2024.


Dalam pidatonya, JAM-Pembinaan menyampaikan tentang urgensi central authority menjadi bagian dari integrated justice system di bawah Kejaksaan untuk mengoptimalisasi perampasan aset hasil korupsi yang berada di luar negeri.

JAM-Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono Dikukuhkan Jadi Guru Besar Ilmu Hukum dan Pemulihan Aset Universitas Sebelas Maret

Menurutnya, pengembalian aset negara dapat ditinjau dari teori kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Jika aset hasil korupsi dikembalikan kepada negara, maka akan memberikan manfaat bagi negara untuk menyejahteraan masyarakat.

JAM-Pembinaan mengungkap, rumitnya perampasan aset hasil korupsi yang berada di luar negeri salah satunya dikarenakan proses birokrasi yang tidak efektif yang mengakibatkan penegakan hukum menjadi lemah.

JAM-Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono Dikukuhkan Jadi Guru Besar Ilmu Hukum dan Pemulihan Aset Universitas Sebelas Maret
JAM-Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono Dikukuhkan Jadi Guru Besar Ilmu Hukum dan Pemulihan Aset Universitas Sebelas Maret

JAM-Pembinaan menjelaskan, banyak negara maju yang menempatkan central authority menjadi bagian integrated justice system di bawah Kejaksaan Agung misalnya Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Filipina.

Gagasan tersebut termasuk baru dan jika diterapkan akan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia.


Kebaruan gagasan ini yakni pertama rekonstruksi kelembagaan central authority dalam rangka efektivitas penuntutan, kedua rekonstruksi kelembagaan central authority dalam asas dominus litis, asas oportunitas, dan single prosecution system serta efektivitas asset recovery di luar negeri.

JAM-Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono Dikukuhkan Jadi Guru Besar Ilmu Hukum dan Pemulihan Aset Universitas Sebelas Maret

JAM-Pembinaa berharap semoga pencapaian ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda khususnya mahasiswa di Universitas Sebelas Maret untuk terus berkarya dan berinovasi demi kemajuan ilmu pengetahuan.


Diketahui, pemberian gelar profesor tersebut diatur dalam Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi.

Jaksa Agung Hadiri Pengukuhan Guru Besar Kehormatan Wakil Ketua MA Sunarto di Unair
Jaksa Agung Hadiri Pengukuhan Guru Besar Kehormatan Wakil Ketua MA Sunarto di Unair

Kehadiran JAM-Pidmil menunjukkan apresiasi dan penghormatan kepada Sunarto yang telah memberikan banyak kontribusi bagi kemajuan ilmu hukum di Indonesia

Baca Selengkapnya
JAM-Intelijen dan JAM-Datun Jadi Penguji Sidang Promosi Doktor di Fakultas Hukum UI
JAM-Intelijen dan JAM-Datun Jadi Penguji Sidang Promosi Doktor di Fakultas Hukum UI

JAM-Intelijen menyampaikan, pengalaman membuat disertasi dan proses dalam meraih gelar doktor sangat bermanfaat untuk praktik penegakan hukum.

Baca Selengkapnya
Kajati Jatim jadi 'Dosen Dadakan' di Kelas Magister Ilmu Hukum Unair
Kajati Jatim jadi 'Dosen Dadakan' di Kelas Magister Ilmu Hukum Unair

Para mahasiswa merasa sangat beruntung dapat belajar langsung dari seorang praktisi hukum yang berpengalaman dalam bidang pemberantasan korupsi.

Baca Selengkapnya
JAM-Intelijen Raih Penghargaan Kolumnis Inspiratif dari Hukumonline
JAM-Intelijen Raih Penghargaan Kolumnis Inspiratif dari Hukumonline

Kategori penghargaan Kolumnis Inspiratif diberikan kepada sosok kolumnis Hukumonline dengan beragam rekam jejak di dunia hukum Indonesia yang menginspirasi

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Bahas Pembentukan Badan Pemulihan Aset dengan Menpan RB: Bisa Percepat Penyelamatan Aset Negara
Jaksa Agung Bahas Pembentukan Badan Pemulihan Aset dengan Menpan RB: Bisa Percepat Penyelamatan Aset Negara

keberadaan Badan Pemulihan Aset dapat dimanfaatkan oleh BUMN atau BUMD serta pemerintah untuk berkolaborasi dalam penyelesaian dan pemulihan aset-aset negara.

Baca Selengkapnya
Kejati Sumsel Tahan Pegawai BPN Yogyakarta Terkait Kasus Penjualan Asrama Mahasiswa Pondok Mesuji
Kejati Sumsel Tahan Pegawai BPN Yogyakarta Terkait Kasus Penjualan Asrama Mahasiswa Pondok Mesuji

NW dinilai ikut serta dalam transaksi jual beli dan pengurusan serta penerbitan sertifikat pengalihan hak atas objek tersebut.

Baca Selengkapnya
Kejagung: Aset Kripto Sering Dipakai Tindak Pidana Skala Besar
Kejagung: Aset Kripto Sering Dipakai Tindak Pidana Skala Besar

Kejaksaan melalui Biro hukum dan Hubungan Luar Negeri sedang menyusun pedoman tentang penanganan aset kripto dalam perkara pidana.

Baca Selengkapnya
Pra Musrenbang JAM-Intelijen Bahas Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045
Pra Musrenbang JAM-Intelijen Bahas Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045

Tema acara ini Optimalisasi Perencanaan Anggaran Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen untuk Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045.

Baca Selengkapnya
Menkumham: Kejaksaan Punya Posisi Strategis dalam Transformasi KUHP Baru
Menkumham: Kejaksaan Punya Posisi Strategis dalam Transformasi KUHP Baru

Yasonna menyebut, kegiatan tersebut merupakan bukti akselerasi Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai lembaga yang mampu bertransformasi dengan perkembangan hukum

Baca Selengkapnya
Tanggapan terhadap Berbagai Dukungan kepada Kejaksaan atas Perkara Ronald Tannur yang Diputus Bebas oleh Hakim PN Surabaya
Tanggapan terhadap Berbagai Dukungan kepada Kejaksaan atas Perkara Ronald Tannur yang Diputus Bebas oleh Hakim PN Surabaya

Negara sesungguhnya mempunyai kewajiban untuk mengakui, menjamin, dan melindungi warga negaranya dalam hal kepastian dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Baca Selengkapnya
Penerapan Uang Pengganti Sebagai Terobosan Pemulihan Kerugian Perekonomian Negara
Penerapan Uang Pengganti Sebagai Terobosan Pemulihan Kerugian Perekonomian Negara

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan perlu penyamaan persepsi dan terobosan hukum terkait penerapan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

Baca Selengkapnya
Ketua Umum IAD: Peran IAD Sangat Strategis dalam Dukung Akselerasi Kejaksaan Wujudkan Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas
Ketua Umum IAD: Peran IAD Sangat Strategis dalam Dukung Akselerasi Kejaksaan Wujudkan Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas

IAD punya peran sangat penting mendukung tercapainya peran dan fungsi institusi Kejaksaan terutama dalam transformasi penegakan hukum modern.

Baca Selengkapnya
Puspenkum Kejaksaan Agung Melaksanakan Penyuluhan Hukum 'JAGA DESA' di Kabupaten Halmahera Timur
Puspenkum Kejaksaan Agung Melaksanakan Penyuluhan Hukum 'JAGA DESA' di Kabupaten Halmahera Timur

Tim Puspenkum Kejaksaan Agung melaksanakan Penyuluhan Hukum Jaksa Sahabat Masyarakat mengenai Jaksa Garda Desa.

Baca Selengkapnya
Kejagung Gelar Penyuluhan Hukum di Sumbawa Barat
Kejagung Gelar Penyuluhan Hukum di Sumbawa Barat

Kegiatan ini bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat khususnya terkait pengadaan barang dan jasa.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung: Entitas Jaksa ASEAN Wujudkan Sinergitas Penegakan Hukum
Jaksa Agung: Entitas Jaksa ASEAN Wujudkan Sinergitas Penegakan Hukum

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan perlunya memperkuat kerja sama para jaksa se-ASEAN.

Baca Selengkapnya
Perlu Penguatan Koordinasi dan Kesamaan Pandang dalam Penegakan Hukum Sektor Jasa Keuangan
Perlu Penguatan Koordinasi dan Kesamaan Pandang dalam Penegakan Hukum Sektor Jasa Keuangan

Sinergi Kejaksaan dan OJK dapat mendorong penguatan dan penegakan hukum yang efektif serta turut berkontribusi mendorong pembangunan nasional.

Baca Selengkapnya
Puspenkum Kejaksaan RI Gelar Penyuluhan Hukum tetang Pemberantasan Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Negara
Puspenkum Kejaksaan RI Gelar Penyuluhan Hukum tetang Pemberantasan Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di bidang ketertiban dan ketentraman umum,

Baca Selengkapnya
Peran Kejaksaan RI dalam Pemilu 2024: Jaga Netralitas dan Optimalkan Pengawalan Hukum
Peran Kejaksaan RI dalam Pemilu 2024: Jaga Netralitas dan Optimalkan Pengawalan Hukum

Kejaksaan RI memiliki peran dan fungsi penting di bidang politik, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu 2024.

Baca Selengkapnya