Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Kejaksaan Agung Prof. Asep Nana Mulyana memastikan setiap pelanggaran hukum di sektor aset kripto tidak lolos dari jerat hukum. Peringatan itu disampaikan seiring fenomena pelaku kejahatan dunia digital yang semakin mahir praktik penipuan investasi berbasis kripto yang merugikan negara.
Dengan adanya penegakan hukum yang tegas dan tepat sasaran, Kejagung mengharapkkan Indonesia akan dikenal sebagai negara yang aman untuk berbisnis di bidang teknologi.
Penegasan tersebut disampaikan JAM-Pidum saat menghadiri kegiatan upacara “Capacity Building dan Sertifikasi Penanganan Perkara Aset Kripto” pada Senin 3 Februari 2025 di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI, Jakarta.
Kegiatan digelar sebagai pembekalan para Jaksa terkait pemahaman dan keahlian yang lebih mendalam seputar mekanisme teknologi blockchain, transaksi aset kripto, dan pola kejahatan kripto yang kian variatif.
Menurut JAM-Pidum, jaksa harus memiliki kompetensi khusus dan kapasitas teknis untuk memahami mekanisme transaksi digital dan menelusuri aliran dana yang masuk di berbagai yurisdiksi.
"Para pelaku semakin mahir melakukan penipuan investasi berbasis kripto yang merugikan negara kita menggunakan perangkat digital seperti mixer dan tumbler untuk menghilangkan jejak transaksi, cross-chain bridging untuk memindahkan aset antar blockchain tanpa terdeteksi. Tidak cukup apabila kita hanya bertumpu pada metode konvensional untuk menyelesaikan perkara ini,” ungkapnya.
Kerugian Negara Rp1,3 Triliun
Berdasarkan laporan internasional, Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga dalam Indeks Adopsi Kripto Global 2024, dengan total transaksi US$ 157,1 miliar. Perkembangan ini mengakibatkan dua dampak yakni peningkatan kesadaran masyarakat terkait inovasi digital sekaligus menimbulkan risiko penyalahgunaan teknologi.
Tak hanya itu, Kejaksaan juga menyorot aliran dana ilegal melalui ekosistem kripto yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp1.3 triliun dalam kurun waktu setahun dengan memanfaatkan perangkat digital.
Para pelaku, lanjut JAM-Pidum, semakin mahir melakukan penipuan investasi berbasis kripto yang merugikan negara kita menggunakan perangkat digital seperti mixer dan tumbler. Cara ini dilakukanuntuk menghilangkan jejak transaksi.
Metode lain yang sering digunakan pelaku adalah cross-chain bridging yang bertujuan untuk memindahkan aset antar blockchain tanpa terdeteksi.
"Tidak cukup apabila kita hanya bertumpu pada metode konvensional untuk menyelesaikan perkara ini,” ungkap JAM-Pidum.
Bekali Best Practise Investigasi Aset Kripto
Kejaksaan berharap Diklat dan sertifikasi ini dapat melatih para Jaksa menggunakan tools analisis blockchain dan memahami metode tracking aliran dana ilegal. Pembekalan berlangsung dalam dua tahap, yaitu tahap I berupa Pelatihan Dasar meliputi Fundamental Kripto dan Chainanalysis Reactor pada 3 – 7 Februari 2025. Sementara Tahap II berupa Pelatihan Lanjutan meliputi Investigasi dan Penyitaan Aset Kripto yang akan berlangsung akhir April 2025.
Dalam setiap pembelajaran dan praktik akan diikuti ujian sertifikasi yang diakui secara global yang nantinya membuka kerjasama dengan institusi internasional seperti UNODC, Stolen Asset Recovery Initiative (STAR) World Bank, hingga FATF.
"Kita akan menghadapi banyak kasus yang menuntut kolaborasi antar satuan kerja. Dengan pemahaman yang sama, tentu best practices dalam investigasi aset kripto perlu menjadi pengetahuan kolektif,"
JAM-Pidum
Kejaksaan.go.id
Sementara itu, sejak berlakunya beberapa aturan seperti Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PSK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Aset Kripto, pemerintah telah berupaya menciptakan ekosistem kripto yang tertib, aman, dan menguntungkan bagi perekonomian negara, sejalan dengan misi ketujuh Asta Cita Prabowo-Gibran tentang reformasi hukum dan pemberantasan kejahatan terorganisir.
Dengan merespons perubahan regulasi secara tepat, mempelajari teknik investigasi yang efektif, menguasai teknologi blockchain, diharapkan Kejaksaan dapat memastikan setiap pelanggaran hukum di sektor aset kripto tidak lolos dari jerat hukum. Penegakan hukum yang tegas dan tepat sasaran menjadikan Indonesia negara yang aman untuk berbisnis di bidang teknologi.
Kerugian Negara Capai Rp1,3 T Setahun, JAM-Pidum Pastikan Pelanggaran Hukum di Sektor Aset Kripto Takkan Lolos Jerat Hukum
KUHAP perlu pembaruan karena telah berusia lebih dari 40 tahun dan dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan paradigma masyarakat saat ini
Follow
Rekomendasi
