Better experience in portrait mode.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Prof. Asep Nana Mulyana menghadiri kegiatan upacara “Capacity Building dan Sertifikasi Penanganan Perkara Aset Kripto”

Kerugian Negara Capai Rp1,3 T Setahun, JAM-Pidum Pastikan Pelanggaran Hukum di Sektor Aset Kripto Takkan Lolos Jerat Hukum

Senin, 03 Feb 2025 22:10 WIB

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Kejaksaan Agung Prof. Asep Nana Mulyana memastikan setiap pelanggaran hukum di sektor aset kripto tidak lolos dari jerat hukum. Peringatan itu disampaikan seiring fenomena pelaku kejahatan dunia digital yang semakin mahir praktik penipuan investasi berbasis kripto yang merugikan negara.

Dengan adanya penegakan hukum yang tegas dan tepat sasaran, Kejagung mengharapkkan  Indonesia akan dikenal sebagai negara yang aman untuk berbisnis di bidang teknologi.

Penegasan tersebut disampaikan JAM-Pidum saat menghadiri kegiatan upacara “Capacity Building dan Sertifikasi Penanganan Perkara Aset Kripto” pada Senin 3 Februari 2025 di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI, Jakarta. 

Kegiatan digelar sebagai pembekalan para Jaksa terkait pemahaman dan keahlian yang lebih mendalam seputar mekanisme teknologi blockchain, transaksi aset kripto, dan pola kejahatan kripto yang kian variatif.

Menurut JAM-Pidum, jaksa harus memiliki kompetensi khusus dan kapasitas teknis untuk memahami mekanisme transaksi digital dan menelusuri aliran dana yang masuk di berbagai yurisdiksi.

"Para pelaku semakin mahir melakukan penipuan investasi berbasis kripto yang merugikan negara kita menggunakan perangkat digital seperti mixer dan tumbler untuk menghilangkan jejak transaksi, cross-chain bridging untuk memindahkan aset antar blockchain tanpa terdeteksi. Tidak cukup apabila kita hanya bertumpu pada metode konvensional untuk menyelesaikan perkara ini,” ungkapnya.

Kerugian Negara Capai Rp1,3 T Setahun, JAM-Pidum Pastikan Pelanggaran Hukum di Sektor Aset Kripto Takkan Lolos Jerat Hukum

Kerugian Negara Rp1,3 Triliun

Berdasarkan laporan internasional, Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga dalam Indeks Adopsi Kripto Global 2024, dengan total transaksi US$ 157,1 miliar. Perkembangan ini mengakibatkan dua dampak yakni peningkatan kesadaran masyarakat terkait inovasi digital sekaligus menimbulkan risiko penyalahgunaan teknologi.

Tak hanya itu, Kejaksaan juga menyorot aliran dana ilegal melalui ekosistem kripto yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp1.3 triliun dalam kurun waktu setahun dengan memanfaatkan perangkat digital.

Para pelaku, lanjut JAM-Pidum, semakin mahir melakukan penipuan investasi berbasis kripto yang merugikan negara kita menggunakan perangkat digital seperti mixer dan tumbler. Cara ini dilakukan untuk menghilangkan jejak transaksi.

Metode lain yang sering digunakan pelaku adalah cross-chain bridging yang bertujuan untuk memindahkan aset antar blockchain tanpa terdeteksi. 

"Tidak cukup apabila kita hanya bertumpu pada metode konvensional untuk menyelesaikan perkara ini,” ungkap JAM-Pidum.

Bekali Best Practise Investigasi Aset Kripto

Kejaksaan berharap Diklat dan sertifikasi ini dapat melatih para Jaksa menggunakan tools analisis blockchain dan memahami metode tracking aliran dana ilegal. Pembekalan berlangsung dalam dua tahap, yaitu tahap I berupa Pelatihan Dasar meliputi Fundamental Kripto dan Chainanalysis Reactor pada 3 – 7 Februari 2025. Sementara Tahap II berupa Pelatihan Lanjutan meliputi Investigasi dan Penyitaan Aset Kripto yang akan berlangsung akhir April 2025.

Dalam setiap pembelajaran dan praktik akan diikuti ujian sertifikasi yang diakui secara global yang nantinya membuka kerjasama dengan institusi internasional seperti UNODC, Stolen Asset Recovery Initiative (STAR) World Bank, hingga FATF.

"Kita akan menghadapi banyak kasus yang menuntut kolaborasi antar satuan kerja. Dengan pemahaman yang sama, tentu best practices dalam investigasi aset kripto perlu menjadi pengetahuan kolektif,"
JAM-Pidum

Kejaksaan.go.id

Sementara itu, sejak berlakunya beberapa aturan seperti Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PSK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Aset Kripto, pemerintah telah berupaya menciptakan ekosistem kripto yang tertib, aman, dan menguntungkan bagi perekonomian negara, sejalan dengan misi ketujuh Asta Cita Prabowo-Gibran tentang reformasi hukum dan pemberantasan kejahatan terorganisir.

Dengan merespons perubahan regulasi secara tepat, mempelajari teknik investigasi yang efektif, menguasai teknologi blockchain, diharapkan Kejaksaan dapat memastikan setiap pelanggaran hukum di sektor aset kripto tidak lolos dari jerat hukum. Penegakan hukum yang tegas dan tepat sasaran menjadikan Indonesia negara yang aman untuk berbisnis di bidang teknologi.

Kerugian Negara Capai Rp1,3 T Setahun, JAM-Pidum Pastikan Pelanggaran Hukum di Sektor Aset Kripto Takkan Lolos Jerat Hukum
Gelar FGD Jaksa Intelligence Ecosystem, JAM INTEL Rumuskan Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial di Kejaksaan
Gelar FGD Jaksa Intelligence Ecosystem, JAM INTEL Rumuskan Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial di Kejaksaan Jumat, 13 Nov 2026 08:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Sulut Ukir Capaian Prestasi di Bidang Pidsus dan Intelijen
Kejati Sulut Ukir Capaian Prestasi di Bidang Pidsus dan Intelijen Kamis, 12 Nov 2026 16:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kajati DIY Resmikan Inovasi JAKRA dari Kejari Kulon Progo, Program Bantu Warga Tunarungu dan Tunawicara Urus Perkara Tanpa Hambatan Komunikasi
Kajati DIY Resmikan Inovasi JAKRA dari Kejari Kulon Progo, Program Bantu Warga Tunarungu dan Tunawicara Urus Perkara Tanpa Hambatan Komunikasi Selasa, 10 Nov 2026 10:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejaksaan RI Terima Anugerah Reksa Bendha 2026 dari Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu
Kejaksaan RI Terima Anugerah Reksa Bendha 2026 dari Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu Jumat, 06 Nov 2026 14:00 WIB

Baca Selengkapnya
Kejaksaan RI Tegaskan Kesiapan Mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Tahun 2026
Kejaksaan RI Tegaskan Kesiapan Mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Tahun 2026 Kamis, 05 Nov 2026 19:01 WIB

Baca Selengkapnya
Satgas PKH Akan Tertibkan dan Kuasai Kembali Kawasan Hutan Milik Perusahaan yang Terafiliasi dengan AK
Satgas PKH Akan Tertibkan dan Kuasai Kembali Kawasan Hutan Milik Perusahaan yang Terafiliasi dengan AK Kamis, 05 Nov 2026 00:45 WIB

Baca Selengkapnya
Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-98, Jaksa Agung Tekankan 4 Instruksi Utama kepada Jajaran Kejaksaan RI
Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-98, Jaksa Agung Tekankan 4 Instruksi Utama kepada Jajaran Kejaksaan RI Rabu, 28 Okt 2026 11:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejaksaan RI Dorong Lembaga Penuntutan ASEAN Perkuat Koordinasi Hadapi Kejahatan Transnasional
Kejaksaan RI Dorong Lembaga Penuntutan ASEAN Perkuat Koordinasi Hadapi Kejahatan Transnasional Selasa, 27 Okt 2026 06:57 WIB

Baca Selengkapnya
Hadiri 16th China ASEAN Prosecutors-General Conference di Brunei Darussalam, Jamdatun Tegaskan Komitmen RI Melindungi Hak Anak
Hadiri 16th China ASEAN Prosecutors-General Conference di Brunei Darussalam, Jamdatun Tegaskan Komitmen RI Melindungi Hak Anak Senin, 26 Okt 2026 14:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Aceh Bentuk TOP PN Guna Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara, Fokus Pemulihan UP Tipikor
Kejati Aceh Bentuk TOP PN Guna Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara, Fokus Pemulihan UP Tipikor Jumat, 23 Okt 2026 18:02 WIB

Baca Selengkapnya
Momentum Bersejarah Kejaksaan di Perbatasan Indonesia-Malaysia! Kajati Kaltara Resmikan Kantor Cabjari Nunukan di Pulau Sebatik
Momentum Bersejarah Kejaksaan di Perbatasan Indonesia-Malaysia! Kajati Kaltara Resmikan Kantor Cabjari Nunukan di Pulau Sebatik Jumat, 16 Okt 2026 08:30 WIB

Baca Selengkapnya
Integrasikan Upaya Represif dan Preventif, Kejaksaan RI Uji Coba Terbatas CIA di Kejati Jatim
Integrasikan Upaya Represif dan Preventif, Kejaksaan RI Uji Coba Terbatas CIA di Kejati Jatim Rabu, 14 Okt 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Jamdatun, Jamintel dan Kajati Jatim Dianugerahi Tanda Kehormatan Lencana Jer Basuki Mawa Beya dari Pemprov Jawa Timur
Jamdatun, Jamintel dan Kajati Jatim Dianugerahi Tanda Kehormatan Lencana Jer Basuki Mawa Beya dari Pemprov Jawa Timur Senin, 12 Okt 2026 18:54 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung ST Burhanuddin Tegaskan Kejaksaan Tak Pandang Bulu dalam Pemberantasan Korupsi
Jaksa Agung ST Burhanuddin Tegaskan Kejaksaan Tak Pandang Bulu dalam Pemberantasan Korupsi Sabtu, 10 Okt 2026 09:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejaksaan RI Susun Grand Design Penyelenggaraan Kesehatan Yustisial 2027-2045
Kejaksaan RI Susun Grand Design Penyelenggaraan Kesehatan Yustisial 2027-2045 Kamis, 08 Okt 2026 08:30 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Tegaskan Satgas PKH Siap Usut Aliran Dana Kejahatan Kekayaan Alam di Luar Negeri
Jaksa Agung Tegaskan Satgas PKH Siap Usut Aliran Dana Kejahatan Kekayaan Alam di Luar Negeri Rabu, 07 Okt 2026 08:01 WIB

Baca Selengkapnya
Jamdatun Serukan Kerja Sama Lintas Negara Atasi Penipuan Online di Kongres UNODC Abu Dhabi
Jamdatun Serukan Kerja Sama Lintas Negara Atasi Penipuan Online di Kongres UNODC Abu Dhabi Rabu, 30 Sep 2026 08:30 WIB

Baca Selengkapnya
Jamintel Kawal Proyek Strategis Peta Dasar Skala Nasional Besar 1:5000 pada Badan Informasi Geospasial
Jamintel Kawal Proyek Strategis Peta Dasar Skala Nasional Besar 1:5000 pada Badan Informasi Geospasial Selasa, 22 Sep 2026 23:02 WIB

Baca Selengkapnya
JAM INTEL dan JAM DATUN Kawal Program Prioritas Kemenkes
JAM INTEL dan JAM DATUN Kawal Program Prioritas Kemenkes Senin, 21 Sep 2026 21:01 WIB

Baca Selengkapnya
Perkara Tata Kelola MBG di BGN, Kejagung Periksa Tenaga Ahli sampai Penyedia Isi Dapur SPPG
Perkara Tata Kelola MBG di BGN, Kejagung Periksa Tenaga Ahli sampai Penyedia Isi Dapur SPPG Senin, 21 Sep 2026 18:01 WIB

Baca Selengkapnya
2 Staf BGN dan Seorang Swasta Diperiksa Sebagai Saksi Perkara Tata Kelola MBG
2 Staf BGN dan Seorang Swasta Diperiksa Sebagai Saksi Perkara Tata Kelola MBG Kamis, 17 Sep 2026 21:30 WIB

Baca Selengkapnya
JAM INTEL Kejagung Gelar Rakor Pakem Tim Pusat Tahun 2026 Bahas Pencegahan Penyebaran Paham Berbahaya di Lingkungan Ponpes
JAM INTEL Kejagung Gelar Rakor Pakem Tim Pusat Tahun 2026 Bahas Pencegahan Penyebaran Paham Berbahaya di Lingkungan Ponpes Kamis, 17 Sep 2026 09:15 WIB

Baca Selengkapnya
Jambin Buka FGD Pekerjaan Arsitektur dan Peta Rencana Pemerintahan Digital, Ini 3 Fokus Utama Penguatan Transformasi Kejaksaan RI
Jambin Buka FGD Pekerjaan Arsitektur dan Peta Rencana Pemerintahan Digital, Ini 3 Fokus Utama Penguatan Transformasi Kejaksaan RI Rabu, 16 Sep 2026 12:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Aceh Laksanakan PPS Terhadap 2 Proyek Strategis Dinas Kesehatan
Kejati Aceh Laksanakan PPS Terhadap 2 Proyek Strategis Dinas Kesehatan Sabtu, 12 Sep 2026 18:01 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa Saksi dari Dinas ESDM Prov Sulteng Terkait Perkara Komoditas Nikel
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa Saksi dari Dinas ESDM Prov Sulteng Terkait Perkara Komoditas Nikel Kamis, 10 Sep 2026 17:01 WIB

Baca Selengkapnya