Follow
Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mendorong Kejaksaan Agung untuk menjadi 'panglima' penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Hal itu dikatakan oleh Ketua Komisi Kejaksaan RI, Pujiyono Suwadi, pada Rabu 17 April 2024.
Menurutnya, peran strategis Kejaksaan Agung dapat membantu negara dalam upaya penegakan hukum TPPU.
Sebab, Kejaksaan Agung memiliki kewenangan dalam penegakan hukum, terutama dalam ranah pemberantasan korupsi yang mampu menyasar pengembalian kerugian keuangan negara melalui penyitaan dan perampasan uang serta aset milik para koruptor.
“Sudah saatnya Kejaksaan RI menjadi 'panglima' pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penanganan berbagai kasus mega korupsi mampu menjerat para tersangka, baik individu maupun korporasi. Kejaksaan turut menyita dan merampas uang dan aset koruptor dan korporasi untuk dikembalikan ke negara atas pidana korupsi,”
tutur Ketua Komisi Kejaksaan RI, Pujiyono Suwadi.
Koordinasi dan Sinergitas dalam Penegakan Hukum TPPU
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ini mengatakan bahwa Komisi Kejaksaan RI meminta Kejaksaan Agung untuk terus membangun koordinasi dan sinergitas dengan lembaga negara lainnya dalam upaya penegakan hukum TPPU. Komisi Kejaksaan akan terus mendorong pemerintah untuk membuat regulasi terbaru yang mengatur tentang koordinasi dan sinergitas penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang.
“Porsi peran Kejaksaan RI dalam pemberantasan TPPU harus lebih ditingkatkan,”
ujar Pujiyono Suwadi.
Komitmen Kejaksaan dalam Berantas TPPU dan TPPT
Mengenai hal ini, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan Kejaksaan selalu berkomitmen untuk mengedepankan pendekatan follow the money dan follow the asset dalam pengungkapan suatu perkara.
"Segenap regulasi untuk mendukung hal tersebut telah ditetapkan, bahkan Kejaksaan memperluas area prioritas penyelidikan TPPU dan TPPT hingga berskala antarnegara, termasuk yang melibatkan korporasi," tegas Jaksa Agung.
Bentuk Komite TPPU
Menurut Jaksa Agung, negara telah membentuk Komite TPPU. Sementara Kejaksaan RI turut menjadi anggota dalam komite ini. Tugas dari Komite TPPU ini ialah mengoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Terbitkan UU Pemberantasan TPPU
Selain itu, negara juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Atas perbuatan tersebut, tersangka TPPU dikenakan pasal 3, 4, dan 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman 20 Tahun dan denda Rp10 miliar.
Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang
Diketahui, Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang (TPPU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (TPPT) memperingati 22 (dua puluh dua tahun) berdirinya organisasi ini, Rabu 17 April 2024. Presiden Joko Widodo didaulat memberikan sambutan pada acara tersebut.
Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah arahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme (APU PPT). Pihaknya menyoroti pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terus mencari cara baru, utamanya dalam memanfaatkan teknologi. Menurutnya, penanganan TPPU harus dilakukan secara komprehensif.
Pelaku TPPU Manfaatkan Digitalisasi
Instrumen yang Dimanfaatkan Pelaku
Adapun beberapa instrumen yang berisiko dimanfaatkan oleh pelaku TPPU meliputi crypto currency, aset virtual, NFT, aktivitas lokapasar, uang elektronik, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang digunakan untuk mengotomasi transaksi.
Waspadai Ancaman Pendanaan Terorisme
Di samping itu, Indonesia juga harus waspada terhadap ancaman pendanaan terorisme. Ia berharap, lembaga terkait termasuk PPATK serta kementerian/lembaga lain terus meningkatkan sinergi dan inovasinya.
“Kita harus dua atau tiga langkah lebih maju dari para pelaku dalam membangun kerja sama internasional, dalam memperkuat regulasi dan transparansi, dalam menegakkan hukum yang tanpa pandang bulu serta pemanfaatan teknologi yang penting,” ujar Presiden Jokowi.
Indonesia Jadi Anggota Tetap FATF
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi tak lupa mengucapkan selamat kepada PPATK dan kementerian/lembaga terkait karena Indonesia akhirnya menjadi anggota tetap Financial Action Task Force (FATF) pada Oktober 2023.
Menurutnya, keanggotaan Indonesia ditempuh dengan cara yang tidak mudah.
Diterimanya Indonesia sebagai anggota FATF merupakan bentuk pengakuan dunia internasional terhadap Indonesia yang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.
“Karena ini merupakan pengakuan dunia internasional atas efektivitas regulasi kita, atas efektivitas koordinasi kita, atas efektivitas implementasi di lapangan terhadap antipencucian uang dan juga pendanaan terorisme di negara kita Indonesia,” tutur Presiden.
Diterimanya Indonesia sebagai anggota FATF merupakan bentuk pengakuan dunia internasional terhadap Indonesia yang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.
“Karena ini merupakan pengakuan dunia internasional atas efektivitas regulasi kita, atas efektivitas koordinasi kita, atas efektivitas implementasi di lapangan terhadap antipencucian uang dan juga pendanaan terorisme di negara kita Indonesia,” tutur Presiden.
Pihaknya berharap, dengan keanggotaan penuh ini menjadi momentum yang baik untuk terus menguatkan komitmen pencegahan dan pemberantasan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), sehingga kredibilitas ekonomi Indonesia menjadi meningkat.
"Kemudian juga persepsi mengenai sistem keuangan kita juga semakin baik, semakin positif, ini penting sekali. Dan, akhirnya ini akan mendorong berbondong-bondongnya investasi untuk masuk ke negara kita Indonesia. Reputasi itu penting, penilaian dunia internasional itu penting,” pungkas Presiden Jokowi.
"Kemudian juga persepsi mengenai sistem keuangan kita juga semakin baik, semakin positif, ini penting sekali. Dan, akhirnya ini akan mendorong berbondong-bondongnya investasi untuk masuk ke negara kita Indonesia. Reputasi itu penting, penilaian dunia internasional itu penting,” pungkas Presiden Jokowi.
Reporter
- Eko Huda Setyawan
Rekomendasi
Kejaksaan Agung
Kejaksaan Serahkan 216.997,75 Ha Lahan Sawit Hasil Penguasaan Kembali Satgas PKH kepada Menkeu dan BUMN
Kamis, 27 Mar 2025 10:03 WIB
Lahan ratusan ribu hektare itu selanjutnya diserahkan kepada PT Agrinas Palma, BUMN sektor perkebunan
Baca Selengkapnya
JAM-Pidum
JAM-Pidum Apresiasi Sinergi Solid Kejaksaan dan Babinkum TNI yang Selamatkan Aset Negara Senilai Rp10 Triliun
Jumat, 21 Mar 2025 16:15 WIB
Sinergi solid ini berhasil menyelamatkan aset tanah seluas 485.030 meter persegi
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
MUI Berikan Dukungan kepada Kejaksaan RI dalam Pemberantasan Korupsi dan Narkoba
Kamis, 20 Mar 2025 16:15 WIB
Jaksa Agung menegaskan kerja sama antara Kejagung dan MUI dalam mengatasi permasalahan narkoba sangat penting
Baca Selengkapnya
JAM-Datun Kejagung
Optimalkan Perlindungan Hukum, JAM-Datun Ingatkan Sektor Keuangan Adaptasi dengan Perkembangan Global
Jumat, 14 Mar 2025 08:00 WIB
Regulasi yang baik harus mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, sehingga sektor keuangan dapat beroperasi dengan prinsip kehati-hatian tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Kasus Korupsi Asabri Tersangka Korporasi Segera Disidang
Jumat, 31 Jan 2025 19:05 WIB
Penyerahan Tanggung Jawab Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) telah dilakukan.
Baca Selengkapnya
Korupsi Impor Gula
Perkuat Bukti Kasus Korupsi Impor Gula, Kejaksaan Agung Periksa 4 Saksi
Kamis, 30 Jan 2025 21:01 WIB
Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
Baca Selengkapnya
Makan Bergizi Gratis
JAM-Intelijen Manfaatkan Platform Inteliz dan Jaga Desa Kawal Program MBG
Kamis, 30 Jan 2025 20:07 WIB
JAM-Intelijen meminta jajarannya untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman terhadap keberlangsungan program MBG
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
Survei Indikator Tempatkan Kejaksaan Sebagai Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik
Senin, 27 Jan 2025 18:01 WIB
Hasil survei menempatkan Kejaksaan Agung di atas MK, KPK, Pengadilan, dan Kepolisian
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Kejaksaan Agung Tangkap Buronan Kasus Korupsi di Kramat Jati
Jumat, 24 Jan 2025 12:30 WIB
Saat ini tersangka diserahterimakan kepada Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Duta Palma
Perkuat Pembuktian Perkara PT Duta Palma Korporasi, Jaksa Penyidik JAM-Pidsus Periksa 2 Saksi
Kamis, 23 Jan 2025 11:14 WIB
Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Timah
Kejaksaan Agung Periksa Satu Saksi Terkait Perkara Komoditas Timah Korporasi
Senin, 20 Jan 2025 18:01 WIB
Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
Baca Selengkapnya
Jaksa Agung ST Burhanuddin
Beri Kuliah di UAI, Jaksa Agung Paparkan Pentingnya Keadilan Hukum yang Humanis Berdasarkan Pancasila
Senin, 20 Jan 2025 14:50 WIB
Politik hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai demokrasi yang menghasilkan hukum yang populistik dan responsif
Baca Selengkapnya
agus disabilitas
Agus Disabilitas Hadapi Dakwaan Jaksa di Pengadilan, Terancam 12 Tahun Penjara
Jumat, 17 Jan 2025 14:01 WIB
Agus keberatan dan membantah semua materi dakwaan yang dilayangkan oleh JPU.
Baca Selengkapnya
korupsi timah
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Perkara Komoditas Timah Korporasi
Kamis, 16 Jan 2025 18:01 WIB
Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
2 Kejati dan 7 Kejari Raih Penghargaan pada Rakernas Kejaksaan RI Tahun 2025
Kamis, 16 Jan 2025 16:30 WIB
Ke-9 Kejaksaan tersebut meraih penghargaan dari tiga perlombaan yang digelar saat Rakernas Kejaksaan RI
Baca Selengkapnya
jaksa agung
Optimalkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Jaksa Agung Menandatangani Nota Kesepahaman dengan Ketua Komisi Kejaksaan RI
Kamis, 16 Jan 2025 16:06 WIB
Maksud dan tujuan dari nota kesepahaman ini adalah sebagai pedokan kerja sama dalam rangka koordinasi dan sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi kedua pihak.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Tutup Rakernas Tahun 2025, Jaksa Agung Beri Arahan 8 Program Kerja Prioritas Kejaksaan RI
Kamis, 16 Jan 2025 15:15 WIB
Secara khusus, Jaksa Agung meminta untuk dilakukan pelaporan progres pelaksanaan rekomendasi tersebut secara berkala.
Baca Selengkapnya
Kasus Impor Gula
Terus Usut Kasus Korupsi Impor Gula, Kejagung Periksa Ketua Umum Ikatan Ahli Gula Indonesia
Rabu, 15 Jan 2025 18:30 WIB
Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Rakernas Kejaksaan RI: Kajati Jatim Usung Inovasi Keberlanjutan Menyongsong Indonesia Emas 2045
Rabu, 15 Jan 2025 15:20 WIB
Kajati Jatim merupakan 1 dari 5 Kajati yang terpilih memaparkan capaian kinerja dan inovasi dalam Rakernas Kejaksaan Tahun 2025
Baca Selengkapnya
