Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) berkomitmen untuk sama-sama mengawal program pembentukan 80 ribu Koperasi Merah Putih yang tersebar di desa/kelurahan seluruh Indonesia.
Komitmen tersebut muncul usai Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin menerima kunjungan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi di Gedung Utama Kejagung, Jakarta, Rabu, 7 Mei 2025.
Menurut Jaksa Agung, Kejaksaan pada prinsipnya akan terus mendukung program Pemerintah Kabinet Merah Putih yang salah satunya adalah pembentukan Koperasi Merah Putih.
"Ini bukanlah pekerjaan mudah karena hal ini menyangkut kesejahteraan masyarakat,"
ujar Jaksa Agung
Kejaksaan.go.id
Bentuk Dukungan Kejaksaan
Bentuk dukungan yang diberikan Kejaksaan terhadpa program yang dicanangkan Kemenkop itu meliputi pendampingan hukum dan legal audit, dukungan pada skema pembiayaan, serta perlindungan pada unit usaha cost center.
Jaksa Agung juga menambahkan bahwa Kejaksaan saat ini telah memiliki aplikasi Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa yang dapat membantu melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di desa, termasuk rencana implementasi dari Koperasi Desa Merah Putih.
Senada dengan Jaksa Agung, Menkop Budi Arie menyampaikan Kementeriannya meminta bantuan pengawasan, pendampingan hukum, dan mitigasi risiko terhadap program Koperasi Merah Putih yang akan dijalankan Kemenkop.
“Koperasi Desa Merah Putih ini memang bertujuan memutus rantai distribusi yang panjang dan menghilangkan rentenir yang meresahkan di desa sehingga masyarakat desa lebih maju dan makmur,”
ujar Menteri Koperasi.
Bentuk Tim Pengawasan
Dari pertemuan tersebut, Kejagung dan Kemenkop menyepakati bahwa akan dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) atau perjanjian kerja sama sebagai payung hukum kolaborasi jangka panjang kedua lembaga.
Kedua instansi pemerintah ini juga sepakat dengan pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan dan Pendampingan Hukum antara Kemenkop dan Kejagung.
Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara R. Narendra Jatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Asisten Umum dan Asisten Khusus Jaksa Agung.
Kejagung dan Kemenkop Sepakat Kawal Program Pembentukan 80 Ribu Koperasi Merah Putih
KUHAP perlu pembaruan karena telah berusia lebih dari 40 tahun dan dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan paradigma masyarakat saat ini
Follow
Rekomendasi
