STORY KEJAKSAAN - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), menilai fakta-fakta persidangan serta hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam kasus minyak mentah PT Pertamina dengan terdakwa Muhamad Kerry Adrianto, putra dari pengusaha M Riza Chalid, yang telah berlangsung selama beberapa pekan semakin membuktikan adanya tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut.
"Saya meyakininya bahwa proses persidangan ini sudah semakin mampu membuktikan bahwa ada dugaan korupsi di sana," ujar Koordinator MAKI Bonyamin Saiman, Jumat, 6 Februari 2025.
Menurut Bonyamin, dugaan itu muncul karena hasil audit kerugian negara yang digunakan penyidik Kejaksaan diperoleh dari hasil analisa tim auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari hasil auditnya, BPK menemukan banyak hal yang faktanya sudah diungkapkan dalam persidangan.
"Biasanya pengacara perkara korupsi itu kan selalu mempermasalahkan kalau auditnya dilakukan oleh BPKP, kantor akuntan publik, perguruan tinggi, dan juga oleh internal. (Hal ini) dimasalahkan dengan mengatakan bahwa auditnya tidak sah karena tidak dilakukan oleh BPK sebagaimana amanat undang-undang Dasar 45 atau undang-undang oleh BPK itu sendiri,"
jelas Bonyamin.
MAKI
Dengan adanya laporan audit BPK, lanjut Bonyamin, hal itu semakin memperkuat dakwaan adanya kerugian keuangan negara dari tindak pidana yang terjadi dalam perkara tata niaga minyak mentah dan produk turunannya di PT Pertamina, Sub-holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S).
"Kalau ini kan audit perhitungan kerugian negaranya sudah dilakukan oleh BPK, jadi saya sangat percaya bahwa proses ini memang diduga korupsi," tegas Bonyamin.
Sebagai contoh adalah kerja sama sewa terminal yang dilakukan PT Pertamina dengan PT Orbit Terminal Merak (OTM). Dari fakta persidangan diketahui, M Kerry belum memiliki terminal saat meminta kerja sama dengan PT Pertamina. Modus serupa terjadi pada kerja sama penyewaan kapal.
"Menurut saya, ada dugaan penyimpangan karena nyatanya kemudian melakukan pinjaman kepada bank. Nah dari bank itu kemudian mengucurkan (pinjaman,red) tapi sebenarnya pekerjaannya belum ada, kerjasama belum ada,"
ujar Bonyamin
MAKI
Dari praktik tersebut, Bonyamin menilai kerja sama bisnis yang terjadi dilakukan kurang proper atau tidak layak untuk dilakukan.
Faktor lain yang memperkuat adanya korupsi dalam kasus ini adalah dugaan monopoli baik dalam bisnis terminal maupun penyewaan kapal. Hal itu seluruhnya sudah dibedah oleh BPK.
"Saya meyakininya bahwa ini proses persidangan ini sudah semakin mampu membuktikan bahwa ada dugaan korupsi di sana,"
tegas Bonyamin
MAKI
MAKI: Audit BPK Memperkuat Bukti Adanya Korupsi dalam Perkara Minyak Mentah Pertamina
Follow
Rekomendasi
