Pakar Hukum Pidana dari Universitas Katolik Parahyangan, Agustinus Pohan, S.H, M.S menilai putusan Pengadilan Negeri (PN) Batam yang mengabulkan Gugatan Perdata Ocean Mark Shipping Inc (OMS) dapat menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia.
Berdasarkan data pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Batam, gugatan perdata OMS ini terdaftar dengan Nomor: 323/Pdt.G/2024/PN Btm yang didaftarkan tanggal 26 Agustus 2024.
Gugatan diajukan oleh terdakwa Mahmoud Mohamed Abdelaziz Mohamed Hatiba sebagai penggugat dengan tergugat emerintah RI cq Kejaksaan Agung cq Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau cq Kejaksaan Negeri Batam cq Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Gugatan ini diajukan OMS setelah adanya putusan pidana Pengadilan Negeri Batam yang merampas Kapal MT Arman 114 berikut muatannya Light Cruide Oil sebanyak 166.975.36 metrik ton untuk negara telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde).
Menurut Pohan, keputusan PN Batam ini menjadi preseden buruk pasalnya dalam dalam waktu yang berdekatan, dua majelis hakim di pengadilan yang sama menjatuhkan putusan yang saling bertolak belakang. Satu dalam perkara pidana dan satu lagi dalam perkara perdata menyangkut kapal dan muatan minyak mentahnya yang diperkirakan bernilai lebih dari Rp 1 triliun.
“Ada masalah serius bila putusan perdata dijadikan alat untuk menegaskan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap,”
ujar Agustinus Pohan.
Kejati Kepri
Hukum Pidana Lebih Tinggi
Dia menjelaskan, sistem hukum Indonesia menganut putusan pidana memiliki kedudukan hukum lebih tinggi dibanding putusan perdata.
Setiap koreksi terhadap putusan pidana seharusnya dilakukan melalui jalur hukum pidana, seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali, bukan melalui gugatan perdata.
“Kalau hal ini dibiarkan, akan terbuka ruang manipulasi hasil putusan pidana lewat gugatan perdata. Ini tentu tidak sehat bagi sistem peradilan kita,” tegasnya.
Barang Bukti Perkara
Pada bagian lain, Agustinus Pohan juga menilai bahwa barang bukti dalam perkara pidana seperti kapal dan muatannya bukanlah objek sengketa perdata. Ia menyebut, dalam konteks hukum, barang sitaan adalah alat bukti kejahatan.
Pohan menduga bahwa dugaan pencemaran laut oleh kapal MT Arman 114 bukan tindakan individu semata, melainkan bagian dari operasi korporasi. Hal ini merujuk pada tanggung jawab pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Muatan minyak mentah itu bukan milik perorangan. Kalau Ocean Mark Shipping diakui sebagai pemilik sah, maka mereka juga bisa dimintai pertanggungjawaban atas dugaan pencemaran,” ujarnya.
Pohan juga menanggapi kekhawatiran publik terkait integritas hakim dalam perkara ini. Ia menegaskan bahwa hakim bukan sosok yang kebal kritik.
“Jika ada dugaan bahwa putusan dipengaruhi kepentingan eksternal, itu harus dilaporkan ke Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung,” kata Pohan serya menegaskan sistem pengawasan terhadap hakim sangat penting demi menjaga marwah lembaga peradilan dan mempertahankan kepercayaan publik.
Ajukan Banding
Sementara itu Kejaksaan Negeri Batam sebagai pihak tergugat telah mengajukan Upaya hukum banding terhadap putusan PN Batam tersebut pada Rabu 04 Juni 2025.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Teguh Subroto, SH. MH menilai putusan PN Batam yang telah mengabulkan gugatan perdata OMS tersebut merupakan preseden buruk atas penegakan hukum dan keadilan.
“Hakim telah keliru, khilaf dan salah dalam menerapkan suatu hukum, sehingga kami telah menyatakan upaya hukum banding atas putusan tersebut pada tanggal 04 Juni 2025, kami yakin hukum dan keadilan akan menjadi panglima dan putusan pengadilan tinggi akan mengoreksi putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut,” tegasnya.
Kejari menginisiasi pembentukan Peraturan Bupati untuk melindungi satwa liar burung hantu yang efektif membantu pengendalian hama tikus di areal persawahan.
Follow
Rekomendasi
