Kedua tersangka akhirnya memenuhi panggilan Kejati Papua dengan didampingi pengacara masing-masing pada Jumat, 13 September 2024. Tim Pidsus Kejati selanjutnya melakukan penahanan agar penanganan perkara bisa diselesaikan dengan cepat.

Dalam menjalankan aksinya, motif yang dilakukan kedua tersangka adalah melakukan pinjaman di Bank Papua Cabang Narotali sejak tahun 2016 sampai 2017 dengan total mencapai Rp188 miliar.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, TR dan PF diancam melakukan tindak pidana dalam pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Junto pasal 64 ayat 1 KUHP atau diancam pidana dalam pasal 3 junto pasal 18 UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan TPK Junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Asisten Tindak Pidana Khusus Nixon Mahuse, S.H., M.H., menambahkan Kejati Papua tidak menutup kemungkinan untuk menelusuri kemungkinan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun korporasi kepada para tersangka.

"Kita memang mengunakan tindakan pidana asalnya, mengunakan undangan-undang korupsi, tetapi kemungkinan akan mengunakan undangan-undang pencucian uang maupun korporasi. Jadi, kalau korporasi pasti kita bekukan," ujar Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua.