Better experience in portrait mode.
Kejati NTB Terima Pengembalian Uang Kerugian Keuangan Negara Rp 6,77 Miliar dari Perkara

Kejati NTB Terima Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Rp 6,77 Miliar dari Perkara Dugaan Korupsi Pembangunan Sarpras Olahraga di Samota

Selasa, 20 Jan 2026 10:01 WIB

STORY KEJAKSAAN - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp6.778.009.410 dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan tanah pembangunan prasaranan dan sarana olahraga di Kawasan Samota, Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2022-2023.

Uang tersebut diterima Tim Penyidik Kejati NTB dan diperlihatkan kepada awak media dalam konferensi pers yang digelar Senin, 19 Januari 2026.

Kejati NTB Terima Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Rp 6,77 Miliar dari Perkara Dugaan Korupsi Pembangunan Sarpras Olahraga di Samota

"Hari ini Kejati NTB menerima pengembalian kerugian keuangan negara dari ABD yang menerima aliran dana yang dikorupsi tersebut," ujar Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB, Wahyudi, S.H., M.H. dalam konferensi pers

Kajati) NTB, Wahyudi, S.H., M.H sata memberikan keterangan pers

Kajati NTB dalam konferensi pers yang didampingi Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus), Muh. Zulkifli Said, S.H., M.H., Kepala Seksi Penyidikan Pidsus, Hendarsyah Y.P., S.H., M.H., dan Kepala Seksi Penerangan Hukum, Efrien Saputera, S.H., M.H. menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) memperkirakan kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp 6.778.009.410.

Menurut Kajati, uang yang dikembalikan tersebut rencananya akan dijadikan sebagai barang bukti dalam proses penanganan perkara.

Para Tersangka

Sebelumnya dalam keterangan pers pada 8 Januari 2026, Kejati telah menetapkan dua orang tersangka  terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berupa pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana dan sarana olahraga Pemerintah Daerah (Pemda) di kawasan Samota Kabupaten Sumbawa tahun 2022-2023.

Dua tersangka itu adalah inisial S selaku ketua pelaksana pengadaan lahan yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa. Satu tersangka lain adalah inisial MJ selaku tim penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa diketahui membeli lahan meluas 70 hektare milik Ali BD dengan mahar Rp 52 miliar. Belakangan diketahui pembelian tanah tersebut mengalami kelebihan pembayaran dari seharusnya sebesar Rp 44 miliar. "(Terjadi) Mark up (sehingga menimbulkan kerugian negara)," ujar Zulkifli.

Sebagai informasi Ali BD merupakan mantan Bupati Lombok Timur yang lahannya saat ini dijadikan arena sirkuit MXGP Samota, Sumbawa.

Kejati NTB Terima Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Rp 6,77 Miliar dari Perkara Dugaan Korupsi Pembangunan Sarpras Olahraga di Samota

Menurut Aspidsus, status keduanya sebelumnya masih sebagai saksi namun dinaikkan menjadi tersangka setelah dilakukan pendalaman oleh tim penyidik.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya langsung menjalani penahanan selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat.

Kejati NTB Terima Pengembalian Uang Kerugian Keuangan Negara Rp 6,77 Miliar

Pasal yang Disangkakan

Tersangka S disangkakan melanggar Pasal 603 jo Pasal 20 huruf a dan atau c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP; Subsidair Pasal 604 jo Pasal 20 huruf a dan atau c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara tersangka MJ disangka telah melanggar Pasal 603 jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP; Subsidair Pasal 604 jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Lengkapi Pemberkasan, Kejagung Periksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI
Lengkapi Pemberkasan, Kejagung Periksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI Rabu, 18 Nov 2026 22:17 WIB

Baca Selengkapnya
Penyidik JAM PIDSUS Periksa 5 Saksi Terkait Perkara Tambang Batubara PT CCM, 3 di Antaranya dari Sucofindo Tarakan
Penyidik JAM PIDSUS Periksa 5 Saksi Terkait Perkara Tambang Batubara PT CCM, 3 di Antaranya dari Sucofindo Tarakan Rabu, 18 Nov 2026 21:05 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 4 Orang Saksi dari PT DDR Terkait Perkara Komoditas Nikel di Sultra
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 4 Orang Saksi dari PT DDR Terkait Perkara Komoditas Nikel di Sultra Rabu, 18 Nov 2026 20:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Sabu Raijua Tetapkan Mantan Kadisperindag Sebagai Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi Modal Usaha Pengolahan Rumput Laut
Kejari Sabu Raijua Tetapkan Mantan Kadisperindag Sebagai Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi Modal Usaha Pengolahan Rumput Laut Rabu, 18 Nov 2026 17:01 WIB

Baca Selengkapnya
Amankan DPO Terpidana Perkara Penipuan, Tim Tabur Kejari Surabaya Telah Bekuk 14 Buronan Sepanjang 2026
Amankan DPO Terpidana Perkara Penipuan, Tim Tabur Kejari Surabaya Telah Bekuk 14 Buronan Sepanjang 2026 Rabu, 18 Nov 2026 15:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Kaltim dan Pemprov Jalin Sinergi Terkait Perwalian Anak Terlantar, Penanganan Masalah Hukum Datun dan Pemulihan Aset
Kejati Kaltim dan Pemprov Jalin Sinergi Terkait Perwalian Anak Terlantar, Penanganan Masalah Hukum Datun dan Pemulihan Aset Rabu, 18 Nov 2026 13:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jatim Tetapkan 4 Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi KUR BNI Jember
Kejati Jatim Tetapkan 4 Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi KUR BNI Jember Rabu, 18 Nov 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara Tambang Batubara PT CCM
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara Tambang Batubara PT CCM Rabu, 18 Nov 2026 08:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Masing-Masing 1 Orang Saksi Terkait Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi dan  Kasus Perkebunan PT PSMI
Kejagung Periksa Masing-Masing 1 Orang Saksi Terkait Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi dan Kasus Perkebunan PT PSMI Selasa, 17 Nov 2026 23:30 WIB

Baca Selengkapnya
JAM PIDSUS  Periksa Saksi dari 2 PT BSj dan PT DDA, Perusahaan Diduga Terafiliasi AK Terkait Perkara Komoditas Nikel di Sultra
JAM PIDSUS Periksa Saksi dari 2 PT BSj dan PT DDA, Perusahaan Diduga Terafiliasi AK Terkait Perkara Komoditas Nikel di Sultra Selasa, 17 Nov 2026 22:33 WIB

Baca Selengkapnya
Perkuat Pembuktian Perkara Komoditas Nikel PT CNI, Kejagung Kembali Periksa Saksi dari KPPBC Kendari dan Kemenkeu
Perkuat Pembuktian Perkara Komoditas Nikel PT CNI, Kejagung Kembali Periksa Saksi dari KPPBC Kendari dan Kemenkeu Selasa, 17 Nov 2026 21:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kukuhkan Pengurus DPC ASLINMAS di 3 Kabupaten, Plt Kajati Sulut Tekankan Sinergi dan Kepedulian Sosial
Kukuhkan Pengurus DPC ASLINMAS di 3 Kabupaten, Plt Kajati Sulut Tekankan Sinergi dan Kepedulian Sosial Selasa, 17 Nov 2026 18:33 WIB

Baca Selengkapnya
Ajukan Kredit Fiktif Rp2,3 Miliar, Kejati Sulsel Tetapkan Tersangka AH dalam Perkara Dugaan Korupsi di LJK Makassar
Ajukan Kredit Fiktif Rp2,3 Miliar, Kejati Sulsel Tetapkan Tersangka AH dalam Perkara Dugaan Korupsi di LJK Makassar Selasa, 17 Nov 2026 14:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jatim Tetapkan Mantan Kadis ESDM Sebagai Tersangka Baru Pungli Perizinan Senilai Rp1,3 Miliar
Kejati Jatim Tetapkan Mantan Kadis ESDM Sebagai Tersangka Baru Pungli Perizinan Senilai Rp1,3 Miliar Selasa, 17 Nov 2026 11:55 WIB

Baca Selengkapnya
Alat Bukti Belum Cukup, Kajari Banda Aceh Tegaskan Penyidik Berkomitmen Ungkap Perkara Jarimah Liwath Tersangka F dan AM
Alat Bukti Belum Cukup, Kajari Banda Aceh Tegaskan Penyidik Berkomitmen Ungkap Perkara Jarimah Liwath Tersangka F dan AM Selasa, 17 Nov 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jatim Jalin Sinergi Bidang Datun dengan PT Adhi Karya Tbk dan Anak Usahanya
Kejati Jatim Jalin Sinergi Bidang Datun dengan PT Adhi Karya Tbk dan Anak Usahanya Selasa, 17 Nov 2026 07:40 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Sabu Raijua Tetapkan Mantan Plt Bupati Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Modal Usaha Pengolahan Rumput Laut
Kejari Sabu Raijua Tetapkan Mantan Plt Bupati Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Modal Usaha Pengolahan Rumput Laut Senin, 16 Nov 2026 16:30 WIB

Baca Selengkapnya
Lampau Target Pemberantasan Mafia Tanah, Kejati Sulsel dan Kepri Terima Pin Emas dari Kementerian ATR/BPN
Lampau Target Pemberantasan Mafia Tanah, Kejati Sulsel dan Kepri Terima Pin Emas dari Kementerian ATR/BPN Senin, 16 Nov 2026 14:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Karangasem Tetapkan 3 Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi pada LPD Desa Adat Kelungah
Kejari Karangasem Tetapkan 3 Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi pada LPD Desa Adat Kelungah Senin, 16 Nov 2026 11:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Maluku Barat Daya Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lapen, Anggaran Cair Rp2,48 Miliar tapi Progres Pekerjaan 0%
Kejari Maluku Barat Daya Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lapen, Anggaran Cair Rp2,48 Miliar tapi Progres Pekerjaan 0% Senin, 16 Nov 2026 08:30 WIB

Baca Selengkapnya
Diserahkan ke Penuntut Umum, Kejari Halmahera Timur Tetapkan Mantan Kepala Puskemas Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Dana BOK
Diserahkan ke Penuntut Umum, Kejari Halmahera Timur Tetapkan Mantan Kepala Puskemas Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Dana BOK Minggu, 15 Nov 2026 17:30 WIB

Baca Selengkapnya
Rintangi Penyidikan Perkara Pengelolaan SBPU, Kejari Tulang Bawang Tetapkan Direktur BUMD Sebagai Tersangka
Rintangi Penyidikan Perkara Pengelolaan SBPU, Kejari Tulang Bawang Tetapkan Direktur BUMD Sebagai Tersangka Minggu, 15 Nov 2026 09:00 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Penyidik 2 Kejari di Wilayah Kejati Jatim Bongkar Perkara Dugaan Korupsi di Perusahaan BUMN
Jaksa Penyidik 2 Kejari di Wilayah Kejati Jatim Bongkar Perkara Dugaan Korupsi di Perusahaan BUMN Sabtu, 14 Nov 2026 17:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kunjungan Kerja ke Kejari Halmahera Utara, Kajati Maluku Utara Resmikan Rumah Restorative Justice Hibualamo
Kunjungan Kerja ke Kejari Halmahera Utara, Kajati Maluku Utara Resmikan Rumah Restorative Justice Hibualamo Sabtu, 14 Nov 2026 12:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kajati Sumut Tekankan Pentingnya Penguatan Kepastian Hukum dan Pengamanan Tanah Wakaf
Kajati Sumut Tekankan Pentingnya Penguatan Kepastian Hukum dan Pengamanan Tanah Wakaf Sabtu, 14 Nov 2026 09:01 WIB

Baca Selengkapnya