STORY KEJAKSAAN - Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kajati Jatim), Dr Abdul Qohar AF, S.H., M.H., menegaskan dukungannya terhadap pembentukan Undang-Undang Penyadapan sebagai landasan hukum yang memberikan kepastian bagi aparat penegak hukum sekaligus menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara. Tak hanya dukungan, Kejati Jatim juga turut memberikan masukan terkait penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.
Masukan tersebut disampaikan Kajati Jatim yang didampingi para Asisten dan Kepala Bagian Tata Usaha saat menghadiri kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan RUU Penyadapan yang berlangsung di Mapolda Jawa Timur, Senin, 6 Juli 2026.
Kunjungan kerja Baleg DPR RI tersebut dipimpin Ketua Tim sekaligus Wakil Ketua Baleg DPR RI, H. Ahmad Iman Sukri, M.Hum. Sementara undangan yang hadir selain Kejati Jatim adalah jajaran Polda Jawa Timur, Kodam V/Brawijaya dan Badan Intelijen Daerah Jawa Timur.
Kajati Jatim Dr. Abdul Qohar menyampaikan bahwa tindakan penyadapan (intersepsi) merupakan instrumen penting bagi Kejaksaan untuk mendukung tugas penyidikan dan penuntutan, terutama dalam pengungkapan tindak pidana yang sulit dibuktikan dengan alat bukti konvensional, seperti tindak pidana korupsi dan terorisme.
Menurutnya, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang komprehensif mengenai kewenangan, tata cara, prosedur, maupun batasan pelaksanaan penyadapan sehingga diperlukan dasar hukum yang memberikan kepastian bagi aparat penegak hukum.
“Melalui dasar hukum yang jelas, aparat penegak hukum akan memiliki kepastian dalam melaksanakan tindakan penyadapan sehingga terhindar dari dugaan penyalahgunaan wewenang maupun pelanggaran hak asasi manusia,” Ujar Dr. Abdul Qohar di hadapan tim Baleg DPR RI.
Regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarinstansi, mewujudkan mekanisme penyadapan yang profesional, proporsional, dan akuntabel, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum di era transformasi digital.
Kajati Jatim Sampaikan Masukan Strategis Penyusunan RUU Penyadapan Saat Menghadiri Kunker Baleg DPR RI
Follow
Rekomendasi
