Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, Ramdoni, memerintahkan enam Jaksa Penyidik untuk mendalami perkara dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Lebakgowah, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023.
Penyelidikan itu dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal Nomor: Print-572/M.3.43/Fd.1/07/2024 Tanggal 23 Juli 2024 terkait tentang Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Lebakgowah Kecamatan Lebaksiu Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023.
Karena itulah, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal memerintahkan enam Jaksa Penyidik sebagai berikut untuk mendalami perkara tersebut.
1. RD. Andri Firmansyah, S.H.
2. Yusuf Luqita Danawihardja, S.H., M.H.
3. Didiek Prasetyo Utomo, S.H.
4. Intan Rizki Apriliani, S.H.
5. Mushofa, S.H.
6. Mualifatun, S.H., M.H.
' . $feedValue['description'] . '
ujar Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, Yusuf Luqita Danawihardja, Rabu 24 Juli 2024.
Menurut Kasi Intel Kejari Kabupaten Tegal, dugaan sementara kerugian negara akibat penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa tersebut adalah Rp397 juta.
Kerugian keuangan negara itu berasal dari Sisa Anggaran Tahun 2022 dan sisa anggaran tahun 2023 yang merupakan asal anggaran dari Dana Desa pada tahun tersebut.
Kerugian negera tersebut berasal dari LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tegal Nomor 700.1.2.2/03/0552 tertanggal 19 April 2024.
"Dengan adanya LHP tersebut untuk pengembalian Kerugian Keuangan Negera diberikan waktu selama 60 hari sejak dikeluarkan LHP tersebut. Sampai dengan batas yang ditentukan belum ada pengembalian Kerugian Negera yang diterima maka Kejaksaan Negeri Kab Tegal menindak lanjuti temuan tersebut pada Tahap Penyidikan,"
ujar Kasi Intel Kejari Kabupaten Tegal.
Menurutnya, sampai dengan saat ini proses penyidikan masih berlangsung guna mendalami kasus tersebut.
Kejaksaan dapat menerapkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana untuk menjerat para pelaku.
Kejari Tegal Selidiki Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Desa Lebakgowah
Follow
Rekomendasi
