Better experience in portrait mode.

STORY KEJAKSAAN - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar forum sinergi antar para penegak hukum untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi transisi regulasi hukum pidana nasional. Forum berupa pengarahan dan diskusi Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) itu digelar di Baruga Adhyaksa Kantor Kejati Sulsel pada Senin, 12 Januari 2026.

Selain Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Dr Didik Farkhan Alisyahdi, turut hadir dalam forum tersebut Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar YM Suwono, Wakil Kajati Sulsel Prihatin, serta Ketua Pengadilan Negeri Makassar, YM I Wayan Gede Rumega. Turut hadir para Asisten, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), serta Kepala Seksi Pidum dan Pidsus se-Sulawesi Selatan.

Kajati Sulsel dalam arahannya menekankan pentingnya koordinasi yang solid antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Hakim. Menurutnya, berlakunya KUHP dan KUHAP baru menuntut kesiapan mental dan intelektual yang lebih tinggi dari para aparat.

Kejati Sulsel gelar forum diskusi penerapan KUHP dan KUHAP Baru

"Saya juga memberikan instruksi khusus untuk penguatan penanganan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor). Jika diperlukan, Kajari harus hadir langsung di persidangan, dan Kepala Seksi wajib mengawal jalannya sidang, terutama untuk perkara Tipikor,"
tegas Kajati Dr Didik Farkhan.

Kejati Sulsel

Perjalanan Panjang Hukum Pidana Nasional

Sementara itu, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar YM Suwono sebagai narasmber dalam paparannya menjelaskan tentang perjalanan panjang regulasi hukum pidana nasional yang telah dirancang sejak tahun 1960-an hingga akhirnya disahkan pada tahun 2025.

Ia menjelaskan bahwa hukum baru ini dibangun dengan semangat menciptakan keadilan yang bermartabat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
 

Sejumlah poin krusial yang dibahas dalam diskusi kali ini adalah seputar pemaafan hakim menyangkut pengaturan terkait judicial pardon. Implementasu ketentuan ini dengan catatan tidak menimbulkan persoalan hukum baru.

Turut dibahas juga poin mengenai upaya paksa dan praperadilan. Mekanisme terbaru mengenai prosedur upaya paksa yang kini mempertegas kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dalam memberikan izin.

Poin lain yang turut dijelaskan dalam forum tersebut adalah ketentuan tentang prosedur hukum terkait pengakuan bersalah oleh tersangka atau terdakwa, serta mekanisme pelaksanaan restorative justice yang kini telah memiliki landasan kuat dalam KUHAP yang baru.
 

"Kita semua, baik Hakim maupun Jaksa, harus saling mengisi dan beradaptasi. Ada sekitar 44 kewenangan baru seorang Ketua Pengadilan Negeri, di mana berbagai upaya paksa kini harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan," jelas YM Suwono.

Kegiatan ini ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif antara para Kajari dengan narasumber, guna memastikan implementasi hukum di tingkat daerah berjalan selaras dengan semangat pembaruan hukum nasional.

Buka Pelatihan Pemantapan Pembaruan KUHP dan KUHAP di Diklat Palembang, Sesjampidum Ingatkan Tanggung Jawab Besar Penegak Hukum
Buka Pelatihan Pemantapan Pembaruan KUHP dan KUHAP di Diklat Palembang, Sesjampidum Ingatkan Tanggung Jawab Besar Penegak Hukum Senin, 16 Nov 2026 18:11 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Sabu Raijua Tetapkan Mantan Plt Bupati Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Modal Usaha Pengolahan Rumput Laut
Kejari Sabu Raijua Tetapkan Mantan Plt Bupati Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Modal Usaha Pengolahan Rumput Laut Senin, 16 Nov 2026 16:30 WIB

Baca Selengkapnya
Lampau Target Pemberantasan Mafia Tanah, Kejati Sulsel dan Kepri Terima Pin Emas dari Kementerian ATR/BPN
Lampau Target Pemberantasan Mafia Tanah, Kejati Sulsel dan Kepri Terima Pin Emas dari Kementerian ATR/BPN Senin, 16 Nov 2026 14:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Karangasem Tetapkan 3 Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi pada LPD Desa Adat Kelungah
Kejari Karangasem Tetapkan 3 Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi pada LPD Desa Adat Kelungah Senin, 16 Nov 2026 11:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Maluku Barat Daya Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lapen, Anggaran Cair Rp2,48 Miliar tapi Progres Pekerjaan 0%
Kejari Maluku Barat Daya Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lapen, Anggaran Cair Rp2,48 Miliar tapi Progres Pekerjaan 0% Senin, 16 Nov 2026 08:30 WIB

Baca Selengkapnya
Diserahkan ke Penuntut Umum, Kejari Halmahera Timur Tetapkan Mantan Kepala Puskemas Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Dana BOK
Diserahkan ke Penuntut Umum, Kejari Halmahera Timur Tetapkan Mantan Kepala Puskemas Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Dana BOK Minggu, 15 Nov 2026 17:30 WIB

Baca Selengkapnya
Rintangi Penyidikan Perkara Pengelolaan SBPU, Kejari Tulang Bawang Tetapkan Direktur BUMD Sebagai Tersangka
Rintangi Penyidikan Perkara Pengelolaan SBPU, Kejari Tulang Bawang Tetapkan Direktur BUMD Sebagai Tersangka Minggu, 15 Nov 2026 09:00 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Penyidik 2 Kejari di Wilayah Kejati Jatim Bongkar Perkara Dugaan Korupsi di Perusahaan BUMN
Jaksa Penyidik 2 Kejari di Wilayah Kejati Jatim Bongkar Perkara Dugaan Korupsi di Perusahaan BUMN Sabtu, 14 Nov 2026 17:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kunjungan Kerja ke Kejari Halmahera Utara, Kajati Maluku Utara Resmikan Rumah Restorative Justice Hibualamo
Kunjungan Kerja ke Kejari Halmahera Utara, Kajati Maluku Utara Resmikan Rumah Restorative Justice Hibualamo Sabtu, 14 Nov 2026 12:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kajati Sumut Tekankan Pentingnya Penguatan Kepastian Hukum dan Pengamanan Tanah Wakaf
Kajati Sumut Tekankan Pentingnya Penguatan Kepastian Hukum dan Pengamanan Tanah Wakaf Sabtu, 14 Nov 2026 09:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jabar Tetapkan Tersangka Baru Perkara Korupsi Pembangunan CWP di UPI Bandung Tahun 2024
Kejati Jabar Tetapkan Tersangka Baru Perkara Korupsi Pembangunan CWP di UPI Bandung Tahun 2024 Jumat, 13 Nov 2026 20:00 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Trenggalek Tetapkan Mantan Direktur Perumda Tirta Wening Sebagai Tersangka Perkara Pembangunan Gedung Produksi AMDK
Kejari Trenggalek Tetapkan Mantan Direktur Perumda Tirta Wening Sebagai Tersangka Perkara Pembangunan Gedung Produksi AMDK Jumat, 13 Nov 2026 16:01 WIB

Baca Selengkapnya
Penyidik Pidsus Kejati Kaltara Sita 6 Lahan HGU Terkait Perkara Penyaluran Kredit PT SSP
Penyidik Pidsus Kejati Kaltara Sita 6 Lahan HGU Terkait Perkara Penyaluran Kredit PT SSP Jumat, 13 Nov 2026 13:59 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jatim Terima Kunjungan Tim Monev Badiklat Kejaksaan RI, Sesbadiklat Yulianto Ajak Setiap Jajaran Jadi Pahlawan di Bidang Masing-Masing
Kejati Jatim Terima Kunjungan Tim Monev Badiklat Kejaksaan RI, Sesbadiklat Yulianto Ajak Setiap Jajaran Jadi Pahlawan di Bidang Masing-Masing Jumat, 13 Nov 2026 12:02 WIB

Baca Selengkapnya
Usut Dugaan Pemerasan Program Revitalisasi Sekolah, Penyidik Pidsus Kejati Lampung Geledah Disdikbud Lampung Tengah
Usut Dugaan Pemerasan Program Revitalisasi Sekolah, Penyidik Pidsus Kejati Lampung Geledah Disdikbud Lampung Tengah Jumat, 13 Nov 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Halmahera Utara Tetapkan 2 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid, Kerugian Negara Ditaksir Rp223,8 Juta
Kejari Halmahera Utara Tetapkan 2 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid, Kerugian Negara Ditaksir Rp223,8 Juta Kamis, 12 Nov 2026 18:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Sulut Ukir Capaian Prestasi di Bidang Pidsus dan Intelijen
Kejati Sulut Ukir Capaian Prestasi di Bidang Pidsus dan Intelijen Kamis, 12 Nov 2026 16:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jambi Luncurkan Progran Bincang Pagi Adhyaksa Guna Mendorong Peningkatan Pelayanan dan Profesionalisme
Kejati Jambi Luncurkan Progran Bincang Pagi Adhyaksa Guna Mendorong Peningkatan Pelayanan dan Profesionalisme Kamis, 12 Nov 2026 14:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Maluku Tetapkan 3 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Penyelewengan Penyalahgunaan Fasilitas Kredit dan Simpanan di Bank Pelat Merah
Kejati Maluku Tetapkan 3 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Penyelewengan Penyalahgunaan Fasilitas Kredit dan Simpanan di Bank Pelat Merah Kamis, 12 Nov 2026 10:30 WIB

Baca Selengkapnya
Penyidik Kejati Bengkulu Geledah KSOP Kelas III Pulau Baai dan PT Pelindo Jasa Maritim Terkait Penyidikan Perkara Pengelolaan Jasa Kepelabuhan dan Kenavigasian
Penyidik Kejati Bengkulu Geledah KSOP Kelas III Pulau Baai dan PT Pelindo Jasa Maritim Terkait Penyidikan Perkara Pengelolaan Jasa Kepelabuhan dan Kenavigasian Rabu, 11 Nov 2026 16:01 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Membuka Forum Literasi Hukum Persaja SERI #1 Jaksa Era Baru Hukum Pidana Indonesia dan Bedah Buku Jaksa Angsa
Jaksa Agung Membuka Forum Literasi Hukum Persaja SERI #1 Jaksa Era Baru Hukum Pidana Indonesia dan Bedah Buku Jaksa Angsa Selasa, 10 Nov 2026 20:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Kota Bandung Ukir Capaian Pengembalian Uang Perkara Korupsi Rp15,26 Miliar
Kejari Kota Bandung Ukir Capaian Pengembalian Uang Perkara Korupsi Rp15,26 Miliar Selasa, 10 Nov 2026 16:01 WIB

Baca Selengkapnya
Hadir di Tayang Bincang Anindhacitya BPKP Provinsi,  Kejati Maluku Ingatkan Potensi Fraud dalam Penerbitan Pinjaman Daerah
Hadir di Tayang Bincang Anindhacitya BPKP Provinsi, Kejati Maluku Ingatkan Potensi Fraud dalam Penerbitan Pinjaman Daerah Selasa, 10 Nov 2026 08:10 WIB

Baca Selengkapnya
Permohonan Praperadilan Ditolak, Kejati Sulsel Segera Rampungkan Berkas Tersangka BB dalam Perkara Dugaan Korupsi Bibit Nanas
Permohonan Praperadilan Ditolak, Kejati Sulsel Segera Rampungkan Berkas Tersangka BB dalam Perkara Dugaan Korupsi Bibit Nanas Senin, 09 Nov 2026 19:50 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Sulut Tegaskan Pengembalian Uang Rp15,66 Miliar Milik JA Berbeda dengan Uang Sitaan dari Perkara PT HWR
Kejati Sulut Tegaskan Pengembalian Uang Rp15,66 Miliar Milik JA Berbeda dengan Uang Sitaan dari Perkara PT HWR Senin, 09 Nov 2026 17:30 WIB

Baca Selengkapnya