Jaksa Agung tidak Pidana Umum (JAM-Pidum) Kejaksaan Agung RI, Prof. Dr. Asep Nana Mulyana menyetujui empat pengajuan permohonan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif (restorative justice) dalam tindak pidana narkotika.
Persetujuan tersebut diberikan JAM-Pidum Kejagung pada ekspose perkara yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu, 20 September 2024.
"Para Kepala Kejaksaan Negeri dimohon untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa,"
ujar JAM-Pidum.
Keempat perkara yang mendapat persetujuan penyelesaian perkara melalui restorative justice itu berasal dari tiga Kejaksaan Negeri (Kejari) yaitu Kejari Batang, Kejari Tanah Datar, dan Kejari Padang.
Seluruh empat tersangka dalam perkara tersebut disangka melanggar melanggar Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Adapun keempat tersangka yang mendapat penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice adalah Heru Antoni bin Tasrip yang perkaranya diusulkan oleh Kejari Batang, Muhammad Chairul Rhazika pgl Dika bin Almijum dari Kejari Padang.
Dua berkas perkara lain diajukan oleh Kejari Tanah Datar dengan tersangka masing-masing Rioti Mailiyus bin Anwar Pgl Rio dan Roni Saputra bin Rustam Efendi.
Dalam memberikan persetujuan permohonan rehabilitasi terhadap tersangka, JAM-Pidum berpedoman pada enam poin alasan yaitu hasil pemeriksaan laboratorium forensik, para Tersangka positif menggunakan narkotika; hasil penyidikan dengan menggunakan metode know your suspect, para Tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (end user); para Tersangka tidak pernah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Tiga alasan lainnya adalah hasil asesmen terpadu, para Tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalah guna narkotika; Para Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang; dan para Tersangka tidak berperan sebagai produsen, bandar, pengedar, dan kurir terkait jaringan narkotika.
JAM-Pidum Setujui Penyelesaian 4 Perkara Narkotika Melalui Mekanisme Restorative Justice
Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih
Follow
Rekomendasi
