STORY KEJAKSAAN - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan pengarahan kepada Satuan Kerja (Satker) Kejaksaan di seluruh Indonesia dalam kegiatan yang berlangsung secara virtual pada Kamis, 2 April 2026.
Pengarahan yang dipimpin langsung oleh Jampidsus Dr. Febrie Adriansyah bersama Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jampidsus (Sesjampidsus) Andi Herman, S.H., M.H., dilaksanakan sebagai bagian dari upaya konsolidasi nasional dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum, khususnya pada sejumlah penanganan perkara strategis di Indonesia.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur (Jatim), Agus Sahat S.T., S.H., M.H., didampingi Wakajati, Asisten Tindak Pidana Khusus, Asisten Pemulihan Aset, serta pejabat struktural dan jaksa fungsional pada Bidang Tindak Pidana Khusus dari Ruang Vicon Kejati Jatim.
Dalam arahannya, Jampidsus menegaskan bahwa dinamika penanganan perkara saat ini tidak terlepas dari berbagai tantangan yang semakin kompleks dan terorganisir.
Arah kebijakan penanganan perkara didorong sebagai Integrated Law Enforcement Operation, yakni suatu pendekatan penegakan hukum yang terintegrasi sejak tahap penyidikan hingga eksekusi.
Jampidsus juga kembali menekankan bahwa Bidang Tindak Pidana Khusus harus memiliki kepekaan dalam membaca isu-isu strategis nasional, seperti pengelolaan sumber daya alam serta isu-isu yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Setiap langkah penegakan hukum diharapkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat solutif.
Ingatkan Implementasi KUHAP Baru
Lebih lanjut Jampidsus mengingatkan, dalam menghadapi implementasi KUHAP baru, sejumlah penyesuaian strategi penanganan perkara yang menitikberatkan pada penguatan perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana, pembatasan upaya paksa secara proporsional, perluasan mekanisme praperadilan, penguatan peran advokat, serta penerapan perjanjian penundaan penuntutan secara terukur dengan tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim berkomitmen untuk mendukung arah kebijakan tersebut secara konsisten, dengan terus memperkuat profesionalitas, soliditas, dan koordinasi antarsatuan kerja, guna mewujudkan penegakan hukum yang tertib, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Gelar Konsolidasi Bidang Pidsus, Ini Arahan Jampidsus dalam Memperkuat Penanganan Perkara Strategis
Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih
Follow
Rekomendasi
