Better experience in portrait mode.
Kejati Kepri Lakukan Sosialisasi Aplikasi SILAT untuk Pembayaran Uang Pengganti Perkara Korupsi

Kejati Kepri Lakukan Sosialisasi Aplikasi SILAT untuk Pembayaran Uang Pengganti Perkara Korupsi

Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pelacakan Aset (SILAT). Aplikasi ini digunakan untuk pembayaran denda dan uang pengganti perkara korupsi.


“Pada sosialisasi ini disampaikan bahwa aplikasi SILAT berbasis web yang dapat diakses pada website resmi Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau melalui link https://kejati-kepulauanriau.kejaksaan.go.id,” kata Kasi Penkum Kejati Kepri Denny Anteng Prakoso.

Fitur dalam aplikasi SILAT ini telah menyediakan menu peran serta masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu menu pengaduan yang mudah dan cepat menggunakan sarana teknologi informasi.


Pada aplikasi ini juga dapat dilakukan pembayaran denda dan uang pengganti secara online, dan terdapat juga menu publikasi berisi tentang informasi umum kegiatan pelacakan aset dan penyitaan aset.

Kejati Kepri Lakukan Sosialisasi Aplikasi SILAT untuk Pembayaran Uang Pengganti Perkara Korupsi

Selain menu-menu tersebut, terdapat beberapa menu lainnya yang dibuat untuk kepentingan internal Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang terkait dengan kegiatan pelacakan aset.

Aplikasi SILAT ini memiliki beberapa manfaat bagi pihak eksternal maupun internal Kejaksaa.

Bagi eksternal Kejaksaan, manfaat aplikasi SILAT adalah adanya keterlibatan masyarakat yang dapat berperan aktif untuk mendukung dan memberikan informasi aset pelaku Tindak Pidana Korupsi, Masyarakat yang akan melakukan pembayaran denda dan uang pengganti perkara korupsi dapat melakukan pembayaran secara online, terdapatnya keterbukaan informasi publik atas penyitaan aset, tingginya pemanfaatan dana yang bersumber dari PNBP secara nasional untuk masyarakat.

“Sedangkan, untuk manfaat Aplikasi SILAT bagi Internal Kejaksaan adalah terjadinya peningkatan pembayaran uang pengganti dan denda perkara Tindak Pidana Korupsi, dan apabila terpidana tidak membayar maka aset terpidana akan dilelang oleh negara, meningkatkan penerimaan bagian PNBP yang diterima dan dipergunakan oleh Kejaksaan, meningkatnya kepercayaan (trust) dari masyarakat dan stakeholder,”

kata Denny.

Sosialisasi ini dilakukan oleh Koordinator pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Agus Tri Hartono, S.H., M.H. Pada Senin 8 Juli 2024, sosialisasi dilakukan di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang mulai pukul 09.30 WIB sampai dengan 11.00 WIB, di Kejaksaan Negeri Bintan dilaksanakan pukul 13.30 WIB sampai dengan 15.00 WIB.


Sedangkan sosialisasi di Kejaksaan Negeri Batam dilaksanakan pada Selasa 9 Juli 2024 pada pukul 10.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB.

Sosialisasi ini dikuti oleh Kasi Pidsus, Kasubsi, Jaksa Fungsional, para Calon Jaksa dan staf Bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejari Tanjungpinang, Kejari Bintan dan Kejari Batam.

Kejati Kepri Rilis Aplikasi Hukum Sinar Kepri untuk Warga Miskin
Kejati Kepri Rilis Aplikasi Hukum Sinar Kepri untuk Warga Miskin

Denny mengatakan, sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya Kejati Kepri untuk memberikan pelayanan publik yang prima, terutama dalam bidang hukum.

Baca Selengkapnya
Kejari Bireuen Eksekusi Uang Pengganti Kasus Korupsi Rp1,8 Miliar
Kejari Bireuen Eksekusi Uang Pengganti Kasus Korupsi Rp1,8 Miliar

Uang pengganti ini berasal dari empat terpidana kasus korupsi.

Baca Selengkapnya
Kejati Kepri Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Studio LPP TVRI Senilai Rp10 Miliar
Kejati Kepri Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Studio LPP TVRI Senilai Rp10 Miliar

Kasi Penkum Kejati Kepri Denny Anteng Prakoso mengatakan, penanganan kasus dugaan korupsi ini bermula dari laporan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 4 Saksi Terkait Korupsi Komoditas Timah
Kejagung Periksa 4 Saksi Terkait Korupsi Komoditas Timah

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Periksa Kepala Sub Direktorat Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Terkait Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP
Kejaksaan Periksa Kepala Sub Direktorat Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Terkait Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Dalam perkara ini, Tim Penyidik Kejaksaan sudah menetapkan dua tersangka.

Baca Selengkapnya
Kejari Mempawah Setor Rp747 Juta ke Kas Negara
Kejari Mempawah Setor Rp747 Juta ke Kas Negara

Uang tersebut merupakan hasil pengembalian uang kasus korupsi pembangunan BP2TD dari tiga terpidana, yakni AR, IW, dan RA.

Baca Selengkapnya
Kejaksaan RI Periksa 5 Saksi Terkait Korupsi Tol Japek
Kejaksaan RI Periksa 5 Saksi Terkait Korupsi Tol Japek

Pemeriksaan kelima saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara nama tersangka DP.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 4 Saksi Terkait Korupsi Timah
Kejagung Periksa 4 Saksi Terkait Korupsi Timah

Pemeriksaan 4 saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 5 Saksi Terkait Korupsi Timah
Kejagung Periksa 5 Saksi Terkait Korupsi Timah

pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 2 Saksi Baru Terkait Kasus Korupsi Impor Gula Kemendag
Kejagung Periksa 2 Saksi Baru Terkait Kasus Korupsi Impor Gula Kemendag

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Periksa 4 Saksi Korupsi Impor Gula PT SMIP, Termasuk Kepala Dinas Penanaman Modal Dumai
Kejaksaan Periksa 4 Saksi Korupsi Impor Gula PT SMIP, Termasuk Kepala Dinas Penanaman Modal Dumai

Dalam kasus ini. Tim Penyidik Kejaksaan telah menetapkan dua tersangka.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Korupsi Impor Gula PT SMIP
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Korupsi Impor Gula PT SMIP

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.

Baca Selengkapnya
Kejati Sumut Tahan Mantan Kadis Kesehatan Tapanuli Tengah Diduga Korupsi Dana BOK dan Jaspel Puskesmas
Kejati Sumut Tahan Mantan Kadis Kesehatan Tapanuli Tengah Diduga Korupsi Dana BOK dan Jaspel Puskesmas

Tersangka N diduga melakukan tindak pidana korupsi pemotongan BOK dan uang Jaspel yang menjadi hak para pegawai Puskesma

Baca Selengkapnya
Puspenkum Kejaksaan RI Gelar Penyuluhan Hukum tetang Pemberantasan Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Negara
Puspenkum Kejaksaan RI Gelar Penyuluhan Hukum tetang Pemberantasan Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di bidang ketertiban dan ketentraman umum,

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 4 Direktur Perusahaan Terkait Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Kejagung Periksa 4 Direktur Perusahaan Terkait Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud

Baca Selengkapnya
Komisi Kejaksaan Apresiasi Kejaksaan RI dalam Tangani Kasus Dugaan Korupsi Tambang Timah
Komisi Kejaksaan Apresiasi Kejaksaan RI dalam Tangani Kasus Dugaan Korupsi Tambang Timah

Komisi Kejaksaan menyatakan bangga dengan gerak cepat tersebut.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 3 Saksi Baru Kasus Tipikor Pembangunan Jalur KA Medan
Kejagung Periksa 3 Saksi Baru Kasus Tipikor Pembangunan Jalur KA Medan

Ketiga orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kapuspenkum mengatakan pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 2 Saksi Terkait Korupsi Izin Tambang Kutai Barat
Kejagung Periksa 2 Saksi Terkait Korupsi Izin Tambang Kutai Barat

Mereka diperiksa sebagai saksi, terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi, penerbitan Izin Usaha Pertambangan di wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Baca Selengkapnya