Better experience in portrait mode.

STORY KEJAKSAAN - Upaya pengusutan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MGB) pada Badan Gizi Nasional (BGN) Tahun 2025-2026 yang dilakukan Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) terus membuka tabir baru.

Setelah menetapkan lima orang sebagai tersangka, Tim Penyidik JAM PIDSUS Kejagung kembali menetapkan satu orang tersangka baru berinisial GHS selaku pihak swasta pada Kamis, 18 Juni 2026.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Anang Supriatna, S.H., M.H., menyampaikan bahwa Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah Tim Penyidik mendapatkan 2 alat bukti yang cukup. Serangkaian tindakan hukum oleh Penyidik dilakukan secara mendalam, profesional, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan asas praduga tidak bersalah.

Tim Penyidik JAM PIDSUS Tetapkan GHS Pengendali Yayasan Mitra SPPG Sebagai Tersangka Tata Kelola MBG

"Malam ini Tim Penyidik telah melakukan pemeriksan dari pagi sampai malam dimana terhadap tersangka SS sudah diperiksa dan selanjutnya Tim Penyidik pada kesempatan ini juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi dalam kasus tata kelola MBG untuk perode 2026-2026 kurang lebih 6 orang,"
ungkap Kapuspenkum dalam keterangan persnya di Gedung Bundar JAM PIDSUS komplek Kejagung RI, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026.

Kejaksaan Agung

Kasus Posisi

Direktur Penyidikan (Dirdik) pada JAM PIDSUS Kejagung,  Syarief Sulaeman Nahdi, S.H., M.H menjelaskan kasus posisi perkara ini bahwa pemerintah sejak 6 Januari 2025 telah melaksanakan program MBG yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui BGN dalam bentuk pemberian makanan bergizi secara gratis. 

Program yang bertujuan untuk pemenuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) anak sekolah dilaksanakan dengan total anggaran Tahun 2025 sebesar Rp85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar Rp268 Triliun yang bersumber dari APBN.
 

Kejagung tetapkan tersangka baru inisial GHS dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG pada BGN tahun 2025-2026

Program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah, namun dalam faktanya yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan yayasan yang terafiliasi dengan Pejabat atau Pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. 

Pada implementasinya juga tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal Mitra BGN dengan adanya atensi dari Tersangka DH, SS dan LP dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah/hari.

"Bahwa yayasan-yayasan yang terafiliasi tersebut diantaranya dikendalikan oleh Saudara GHS," ungkap Dirdik.

Selaku pihak swasta, lanjut Dirdik, GHS diminta oleh Tersangka DH selaku Kepala BGN untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program MBG. DH juga secara melawan hukum memberikan akses kepada GHS untuk memperoleh titik dapur SPPG kepada yayasan yang dimiliki oleh GHS.

"Setelah yayasan GHS memiliki titik dapur, yayasan tersebut menjual titik dapur SPPG kepada pihak-pihak yang berkeinginan mendirikan dapur di daerah lokasi titik dapur,"
ungkap Dirdik.

Puspenkum Kejagung

Titik dapur yang dimiliki oleh yayasan tersebut diajukan dengan menggunakan dokumen yang tidak sebenarnya, sehingga lokasi titik dapur SPPG berbeda dengan lokasi yang dimiliki oleh pihak yang berminat ingin membangun dapur. Dengan kondisi tersebut, GHS mengajukan perubahan titik dapur kepada DH dan ditindaklanjuti prosesnya oleh verifikator yang ditunjuk Kepala BGN tersebut

Selain mendapatkan titik SPPG, GHS juga diberikan akses DH untuk berkomunikasi dengan Tim Verifikator yang ditunjuk oleh DH. Akses ini membuat GHS dapat melakukan pengurusan atas roll back terhadap SPPG di bawah naungan yayasannya untuk dikembalikan statusnya 

Beri Uang kepada Tersangka DH

Usai melakukan pengaturan titik-titik SPPG, GHS diketahui memberikan sejumlah uang dalam mata uang asing dan rupiah kepada DH yang diberikan secara tunai dan bersumber dari mitra-mitra MBG yang meminta bantuan kepada GHS agar menjadi Mitra MBG.

Beri Uang kepada Tersangka DH

"Untuk pemberian itu tidak dilakukan sekali. Ada yang secara berkala, ada yang mungkin kalau diperlukan (DH). Untuk jumlahnya memang masih kita hitung berapa pastinya karena ini dilakukan selama beberapa bulan dari mulai 2025," ungkap Dirdik seraya mengungkapkan bahwa GHS telah mengenal DH pada 2024 atau sebelum menjabat  sebagai Kepala BGN.

Sementara terkait penjualan titik-titik SPPG, Dirdik mengungkapkan Tersangka GHS mematok harga bervariasi antara puluhan hingga ratusan juta rupiah.

"Tapi yang kita lihat sekarang kurang lebih Rp100 juta," ungkapnya seraya mengatakan angka pasti penjualan titik itu masih bisa bergulir. 

Pasal yang Disangkakan

Atas perbuatannya, Tim Penyidik Pidsus pada JAM PIDSUS menetapkan Tersangka GHS dijerat dengan Pasal 12 huruf a huruf b dan huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 606 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 20 huruf a atau c KUHP. 

"Terhadap Tersangka GHS dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung," ujar Dirdik. 

Kejagung tetapkan tersangka baru inisial GHS dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG pada BGN tahun 2025-2026
Kejagung Periksa 2 Saksi dari Kemenhut Terkait Penyidikan Perkara Perkebunan PT PSMI dan Tambang Batubara PT CCM
Kejagung Periksa 2 Saksi dari Kemenhut Terkait Penyidikan Perkara Perkebunan PT PSMI dan Tambang Batubara PT CCM Kamis, 19 Nov 2026 23:15 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 5 Saksi dari Perusahaan Terafiliasi AK Terkait Perkara Komoditas Nikel
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 5 Saksi dari Perusahaan Terafiliasi AK Terkait Perkara Komoditas Nikel Kamis, 19 Nov 2026 22:12 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Mantan Wali Kota Sebagai Saksi Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi
Kejagung Periksa Mantan Wali Kota Sebagai Saksi Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi Kamis, 19 Nov 2026 21:12 WIB

Baca Selengkapnya
Tetapkan 4 Orang Tersangka, Kejari Lubuk Linggau Bongkar 2 Perkara Dugaan Korupsi yang menyebabkan Kerugian Negara Rp1,59 Miliar
Tetapkan 4 Orang Tersangka, Kejari Lubuk Linggau Bongkar 2 Perkara Dugaan Korupsi yang menyebabkan Kerugian Negara Rp1,59 Miliar Kamis, 19 Nov 2026 17:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Maluku Barat Daya Tetapkan Tersangka Baru Perkara  Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lapen, Progres Fisik 0% Padahal Sudah Dicairkan Rp2,4 Miliar
Kejari Maluku Barat Daya Tetapkan Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lapen, Progres Fisik 0% Padahal Sudah Dicairkan Rp2,4 Miliar Kamis, 19 Nov 2026 12:02 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Kembali Periksa Saksi Inisial HIS dari Foster Oil & Energy Pte Ltd Sebagai Saksi Perkara  KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi
Kejagung Kembali Periksa Saksi Inisial HIS dari Foster Oil & Energy Pte Ltd Sebagai Saksi Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi Rabu, 18 Nov 2026 23:08 WIB

Baca Selengkapnya
Lengkapi Pemberkasan, Kejagung Periksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI
Lengkapi Pemberkasan, Kejagung Periksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI Rabu, 18 Nov 2026 22:17 WIB

Baca Selengkapnya
Penyidik JAM PIDSUS Periksa 5 Saksi Terkait Perkara Tambang Batubara PT CCM, 3 di Antaranya dari Sucofindo Tarakan
Penyidik JAM PIDSUS Periksa 5 Saksi Terkait Perkara Tambang Batubara PT CCM, 3 di Antaranya dari Sucofindo Tarakan Rabu, 18 Nov 2026 21:05 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 4 Orang Saksi dari PT DDR Terkait Perkara Komoditas Nikel di Sultra
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 4 Orang Saksi dari PT DDR Terkait Perkara Komoditas Nikel di Sultra Rabu, 18 Nov 2026 20:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Sabu Raijua Tetapkan Mantan Kadisperindag Sebagai Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi Modal Usaha Pengolahan Rumput Laut
Kejari Sabu Raijua Tetapkan Mantan Kadisperindag Sebagai Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi Modal Usaha Pengolahan Rumput Laut Rabu, 18 Nov 2026 17:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jatim Tetapkan 4 Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi KUR BNI Jember
Kejati Jatim Tetapkan 4 Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi KUR BNI Jember Rabu, 18 Nov 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara Tambang Batubara PT CCM
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 2 Orang Saksi Terkait Perkara Tambang Batubara PT CCM Rabu, 18 Nov 2026 08:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Masing-Masing 1 Orang Saksi Terkait Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi dan  Kasus Perkebunan PT PSMI
Kejagung Periksa Masing-Masing 1 Orang Saksi Terkait Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi dan Kasus Perkebunan PT PSMI Selasa, 17 Nov 2026 23:30 WIB

Baca Selengkapnya
JAM PIDSUS  Periksa Saksi dari 2 PT BSJ dan PT DDA, Perusahaan Diduga Terafiliasi AK Terkait Perkara Komoditas Nikel di Sultra
JAM PIDSUS Periksa Saksi dari 2 PT BSJ dan PT DDA, Perusahaan Diduga Terafiliasi AK Terkait Perkara Komoditas Nikel di Sultra Selasa, 17 Nov 2026 22:33 WIB

Baca Selengkapnya
Perkuat Pembuktian Perkara Komoditas Nikel PT CNI, Kejagung Kembali Periksa Saksi dari KPPBC Kendari dan Kemenkeu
Perkuat Pembuktian Perkara Komoditas Nikel PT CNI, Kejagung Kembali Periksa Saksi dari KPPBC Kendari dan Kemenkeu Selasa, 17 Nov 2026 21:30 WIB

Baca Selengkapnya
Ajukan Kredit Fiktif Rp2,3 Miliar, Kejati Sulsel Tetapkan Tersangka AH dalam Perkara Dugaan Korupsi di LJK Makassar
Ajukan Kredit Fiktif Rp2,3 Miliar, Kejati Sulsel Tetapkan Tersangka AH dalam Perkara Dugaan Korupsi di LJK Makassar Selasa, 17 Nov 2026 14:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jatim Tetapkan Mantan Kadis ESDM Sebagai Tersangka Baru Pungli Perizinan Senilai Rp1,3 Miliar
Kejati Jatim Tetapkan Mantan Kadis ESDM Sebagai Tersangka Baru Pungli Perizinan Senilai Rp1,3 Miliar Selasa, 17 Nov 2026 11:55 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 3 Saksi dari PT CCM Terkait Perkara Tambang Batubara
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 3 Saksi dari PT CCM Terkait Perkara Tambang Batubara Senin, 16 Nov 2026 22:25 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Saksi dari Bea Cukai Kendari dan Kementerian ESDM Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI
Kejagung Periksa Saksi dari Bea Cukai Kendari dan Kementerian ESDM Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI Senin, 16 Nov 2026 21:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Sabu Raijua Tetapkan Mantan Plt Bupati Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Modal Usaha Pengolahan Rumput Laut
Kejari Sabu Raijua Tetapkan Mantan Plt Bupati Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Modal Usaha Pengolahan Rumput Laut Senin, 16 Nov 2026 16:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Karangasem Tetapkan 3 Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi pada LPD Desa Adat Kelungah
Kejari Karangasem Tetapkan 3 Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi pada LPD Desa Adat Kelungah Senin, 16 Nov 2026 11:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Maluku Barat Daya Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lapen, Anggaran Cair Rp2,48 Miliar tapi Progres Pekerjaan 0%
Kejari Maluku Barat Daya Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lapen, Anggaran Cair Rp2,48 Miliar tapi Progres Pekerjaan 0% Senin, 16 Nov 2026 08:30 WIB

Baca Selengkapnya
Diserahkan ke Penuntut Umum, Kejari Halmahera Timur Tetapkan Mantan Kepala Puskemas Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Dana BOK
Diserahkan ke Penuntut Umum, Kejari Halmahera Timur Tetapkan Mantan Kepala Puskemas Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Dana BOK Minggu, 15 Nov 2026 17:30 WIB

Baca Selengkapnya
Rintangi Penyidikan Perkara Pengelolaan SBPU, Kejari Tulang Bawang Tetapkan Direktur BUMD Sebagai Tersangka
Rintangi Penyidikan Perkara Pengelolaan SBPU, Kejari Tulang Bawang Tetapkan Direktur BUMD Sebagai Tersangka Minggu, 15 Nov 2026 09:00 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Penyidik 2 Kejari di Wilayah Kejati Jatim Bongkar Perkara Dugaan Korupsi di Perusahaan BUMN
Jaksa Penyidik 2 Kejari di Wilayah Kejati Jatim Bongkar Perkara Dugaan Korupsi di Perusahaan BUMN Sabtu, 14 Nov 2026 17:30 WIB

Baca Selengkapnya