Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memeriksa sejumlah saksi dalam perkara perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018-2023.
Pada pemeriksaan Rabu, 7 Mei 2025, Tim Jaksa Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejagung memanggil 7 orang saksi yang 2 di antaranya berasal dari perusahan swasta.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Dr. Harli Siregar, S.H, M.Hum dalam keterangan tertulisnya menyampaikan pemeriksaan tujuh orang saksi perkara dugaan korupsi minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina itu terkait penyidikan Tersangka YF dkk.
"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,"
ujar Kapuspenkum.
Kejaksaan.go.id
Dua orang saksi dari pihak swasta yang diperiksa jaksa penyidik JAM PIDSUS adalah EG selaku General Manager Perma Global Energi.
Sementara satu saksi lainnya adalah JFB selaku penanggung jawab Pengelola Kredit Corporate Banking untuk Debitur PT Orbit Terminal Merak tahun 2023 dari PT Bank Mandiri Tbk.
Saksi-saksi lainya adalah para pegawai dari PT Pertamina dan dua anak usahanya. Mereka adalah HW dari SVP Integrated Supply Chain (ISC) PT Pertamina periode 2018-2020. Masih dari Pertamina, Kejagung juga memeriksa saksi AR selaku Key Account periode 2019-2021.
Pegawai dari PT Pertamina International Shipping (PIS)juga turut diperiksa jaksa penyidik JAM PIDSUS dalam penyidikan perkara ini. Tercatat dua orang saksi dari anak usaha Pertamina memenuhi panggilan penyidik Kejagung.
Mereka adalah BN selaku Asment Ship Chatering dan MR selaku VP Sales and Marketing.
Terakhir adalah saksi dari anak usaha Pertamina yang bergerak di bisnis retail, PT Pertamina Patra Niaga. Saksi itu adalah AAHP selaku VP Planning & Trading Development PT Pertamina Patra Niaga.
Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina, Penyidik JAM PIDSUS Periksa 7 Orang Saksi
KUHAP perlu pembaruan karena telah berusia lebih dari 40 tahun dan dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan paradigma masyarakat saat ini
Follow
Rekomendasi
