Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAM-Pembinaan) Bambang Sugeng Rukmono menyampaikan kegiatan Donor's Meeting merupakan bukti nyata dan komitmen kuat dari jajaran Biro Perencanaan untuk membangun kerjasama yang lebih erat dengan Lembaga Donor dan Mitra Pelaksana.
Tujuannya adalah untuk mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Program Prioritas Nasional termasuk Sustainable Development Goals.
Hal itu disampaikan JAM-Pembinaan saat membuka acara Donor's Meeting Kejaksaan RI Tahun 2023 dengan tema “Melangkah Bersama Mewujudkan Supremasi Hukum Melalui Tata Kelola Hibah yang Transparan dan Berkualitas”.
"Donor’s Meeting kali ini mengambil tema yang sangat relevan dengan kondisi terkini, karena mengandung tiga pokok pemikiran yakni Melangkah Bersama, Supremasi Hukum, dan Tata Kelola Hibah yang Transparan dan Berkualitas."
ujar JAM-Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono pada Kamis, 2 November 2023 di Hotel RA Suites Simatupang, Jakarta.
Perlu diketahui, kegiatan Donor's Meeting merupakan amanat Pedoman Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Dukungan Donor di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan konsolidasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan dukungan donor di lingkungan Kejaksaan.
Evaluasi Progres Kegiatan
Dalam perspektif monitoring dan evaluasi, pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi progres kegiatan yang telah dilaksanakan ataupun yang sedang berlangsung oleh satuan kerja penerima manfaat bantuan dari lembaga donor.
Dengan diadakannya acara tersebut, JAM-Pembinaan mengharapkan pertemuan ini dapat memberikan gambaran dan kesempatan awal kepada Lembaga Donor dan Mitra Pelaksana untuk dapat mendukung program dan kegiatan Kejaksaan yang belum mendapatkan dukungan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).
“Perlu kami sampaikan bahwa tata kelola dukungan donor di lingkungan Kejaksaan dilaksanakan dengan prinsip kebijakan satu pintu (one gate policy),”
ujar JAM-Pembinaan.
Kebijakan Satu Pintu
Penerapan kebijakan satu pintu tersebut dilakukan melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan Biro Perencanaan yang mengelola dukungan donor secara kolaboratif dengan melibatkan satuan kerja di lingkungan Kejaksaan. Tujuan utamanya adalah dukungan donor ini dapat tercatat dengan baik sehingga memudahkan dalam proses evaluasi dan pelaporannya.
Transformasi Supremasi Hukum
Adapun Presiden Republik Indonesia telah memperkenalkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sebagai langkah strategis untuk merealisasikan Visi Indonesia Emas 2045. Salah satu elemen utama yang menjadi pijakan dalam mewujudkan Indonesia Emas adalah Transformasi Supremasi Hukum.
Pokja Kajian Permasalahan Hukum
JAM-Pembinaan mengatakan Kejaksaan memiliki peran krusial dalam memastikan supremasi hukum dijaga dengan baik. Oleh karenanya, Jaksa Agung telah membentuk Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan Republik Indonesia melalui Keputusan Jaksa Agung Nomor 166 Tahun 2021 yang berperan melakukan pengkajian dan penelitian mendalam terkait dengan permasalahan hukum terhadap akses keadilan, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan penerapan pendekatan keadilan restoratif.
"Kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan, termasuk dalam bentuk kolaborasi dengan Lembaga Donor dan Mitra Pelaksana,"
ujar JAM-Pembinaan.
Kontribusi Lembaga Donor dan Mitra
Menurutnya, sudah banyak kontribusi berharga yang diberikan oleh Lembaga Donor dan Mitra Pelaksana dalam mendukung Kejaksaan dalam pencapaian RPJPN dan Program Prioritas Nasional terutama dalam hal isu akses keadilan, tata kelola anggaran, teknologi informasi, dan isu lain yang memiliki sasaran transformasi lembaga Kejaksaan untuk mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia.
"Kami berharap kolaborasi lembaga donor dan Kejaksaan ke depan dapat lebih banyak menyasar isu-isu transformasi supremasi hukum melalui implementasi sistem penuntutan menuju single prosecution system, serta peran lembaga kejaksaan sebagai advocaat general,"
imbuh JAM-Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono.
"Hal itu dapat dilakukan melalui penguatan kewenangan Kejaksaan, peningkatan kapasitas personil Kejaksaan, dan peningkatan sarana prasarana dalam penanganan perkara,"
pungkas JAM-Pembinaan.
Sebagai informasi, Donor’s Meeting tersebut turut menghadirkan para narasumber yakni Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen pada Kementerian Keuangan serta Direktur Hukum dan Regulasi pada Bappenas.
Turut hadir secara virtual yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, dan hadir secara langsung Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Keuangan, para Lembaga Donor dan Mitra Pelaksana, serta Bagian Penyusunan Program, Laporan, dan Penilaian dari setiap Satuan Kerja di lingkungan Kejaksaan Agung.
Buka Donor's Meeting Kejaksaan RI, JAM-Pembinaan: Bangun Kolaborasi dengan Mitra untuk Wujudkan Supremasi Hukum
Follow
Rekomendasi
