Guru Besar Hukum Pidana Universitas AlAzhar, Suparji Ahmad, menyampaikan pandangannya terkait fenomena kejaksaan di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Menurutnya, Kejaksaan Republik Indonesia di masa Burhanuddin telah memperlihatkan karakter tegas dan berani dalam menegakkan hukum, terutama memberantas tindak pidana korupsi besar-besaran yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.
"Kejaksaan di bawah Jaksa Agung Burhanuddin mengingatkan kita pada kejaksaan di era Suprapto, yang tegas menangani kasus-kasus besar dan tak segan menindak perwira atau menteri,”
ujar Suparji dalam keterangannya, Rabu 16 Oktober 2024.
Burhanuddin dengan tim jaksa pidana khususnya juga menindak koruptor yang sebelumnya sulit disentuh hukum, bahkan menggunakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk mengembalikan kerugian negara.
"Hal ini juga sejalan dengan komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang menyoroti potensi kerugian negara sebesar Rp300 triliunm,"
kata Suparji.
Pada masa Jaksa Agung Burhanuddinlah kepercayaan publik tertinggi sebagai lembaga penegak hukum yang dipercaya publik. Pada sisi yang lain, serangan balik pun terjadi menyerang marwah kejaksaan republik Indonesia.
"Serangan balik terhadap Kejaksaan adalah hal yang lumrah, terutama bagi para jaksa yang tangguh di bawah Burhanuddin. Namun, hal ini tidak boleh membuat mereka kendor dalam memberantas korupsi Kejaksaan buktikan tindak pelaku korupsi sawit baik orang maupun korporasinya," paparnya.
Selain itu, Suparji mengapresiasi pendekatan Burhanuddin yang juga menggagas penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif (RJ), di mana ribuan perkara telah diselesaikan melalui mekanisme tersebut.
Kejaksaan di bawah Burhanuddin, kata Suparji, telah membangun kepercayaan publik yang tinggi dan menjalankan strategi penegakan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif.
“Strategi penanganan tindak pidana khusus tidak lagi bisa dilakukan dengan cara konvensional. Kejaksaan harus tepat dalam memilih kasus, tim, konstruksi yuridis, strategi pengungkapan, pembuktian, dan juga momen. Ini penting untuk pemulihan keuangan negara dan kepercayaan publik,”
imbuhnya.
Sebuah Catatan Fenomena Kejaksaan di bawah Komando ST Burhanuddin
KUHAP perlu pembaruan karena telah berusia lebih dari 40 tahun dan dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan paradigma masyarakat saat ini
Follow
Rekomendasi
