Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel) Agus Salim menyetujui permohonan pengajuan Restorative Justice (keadilan restoratif) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinjai terhadap tersangka Eniwati yang disangka melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP terkait kasus penganiayaan.
Persetujuan tersebut diberikan dalam ekspose virtual yang turut dihadiri Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Sulsel Rizal Syah Nyaman, Koordinator, Nurul Hidayat dan Kepala Seksi (Kasi) Orang dan Harta Benda (Oharda) pada bidang Pidum Kejati Sulsel, Alham pada Kamis, 20 Juni 2025.
Ekspose perkara ini turut dihadiri Kepala Kejari Sinjai, Zulkarnaen, Kasi Pidum, Jaksa Fasilitator, Yanuar Ramadhan.
Perkara dengan Tersangka Erniwati (32 tahun) dan korban Sulfiana (26 tahun) yang merupakan keponakan ini terjadi pada Minggu, 5 Januari 2025 di perumahan Griya Tongke-Tongke.
Ernawati merupakan ibu rumah tangga yang suaminya pergi merantau di Kalimantan Timur dan memiliki tiga orang anak. Salah satu diantaranya masih berusia 2 bulan dan memerlukan ASI esklusif dari tersangka.
Penganiayaan bermula saat korban Sulfiana didatangi anak tersangka, Kirana untuk menagih uang pembayaran tagihan air PDAM. Namun korban merasa sudah membayar kepada Kirana sebesar Rp 30 ribu. Kirana lantas melaporkan hal tersebut kepada ibunya.
Mendapat laporan tersebut, Ernawati dan keponakannya itu terlihat dalam adu mulut hingga berakhir cekcok. Tersangka yang terpancing emosinya lalu melakukan penganiayaan dengan memukul menggunakan kepalan tangan yang mengakibatkan dagu dan bibir korban Sulfiana mengalami luka.
Melihat kasus posisi tersebut, Kejari Sinjai memutuskan mengajukan penghentian penyidikan perkara melalui mekanisme restorative justice. Langkah ini dilakukan dengan alasan tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana / bukan residivis, ancaman pidana pasal yang dilanggar tidak lebih dari 5 tahun.
Alasan lainnya adalah tersangka menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, korban memaafkan tersangka dengan sukarela, adanya respons positif dari tokoh masyarakat merespon positif.\
Kehadiran tokoh masyarakat mendukung terselenggaranya kegiatan Restoratif Justice karena akan menciptakan ketentraman pada masyarakat dan tokoh masyarakat akan berusaha untuk membina tersangka.
Menanggapi permohonan tersebut, Kajati Sulsel menyetujui permohonan RJ ini setelah mempertimbangkan syarat dan keadaan yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif.
"Kita sudah melihat testimoni korban, tersangka dan keluarga. Telah memenuhi ketentuan Perja 15, korban sudah memaafkan tersangka. Atas nama pimpinan, kami menyetujui permohonan RJ yang diajukan,"
kata Agus Salim.
kejati-sulawesiselatan.kejaksaan.go.id
Setelah proses RJ disetujui, Kajati Sulsel meminta jajaran Kejari Sinjai untuk segera menyelesaikan seluruh administrasi perkara dan tersangka segera dibebaskan.
"Saya berharap penyelesaian perkara zero transaksional untuk menjaga kepercayaan pimpinan dan publik,” pesan Agus Salim.
Bibi dan Keponakan Cekcok Gara-Gara Tagihan Air Rp30 Ribu, Kejati Sulsel Selesaikan lewat Restorative Justice
Follow
Rekomendasi
