Better experience in portrait mode.

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM-Datun) Kejaksaan Agung RI menegaskan keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan upaya pemerintah mengurangi risiko kebocoran data dan serangan siber di Indonesia.


Upaya ini juga menjadi fokus utama pemerintah dan industru terlebih perlindungan data pribadi menjadi pondasi utama pembangunan ekonomi digital.

Hal itu disampaikan JAM-Datun Kejaksaan Agung RI (Kejagung) Dr. R Narendra Jatna, S,H., LL.M., dalam Seminar Hukum “Legal Summit 2024” yang dihelat oleh PT Telekomunikasi Seluler di Telkomsel Smart Office, Jakarta, Kamis 5 Desember 2024.

"Kejahatan siber yang terus meningkat menunjukkan lemahnya perlindungan data pribadi. UU PDP hadir sebagai landasan hukum untuk mengatasi kelemahan ini dengan mengatur kewajiban pelaku usaha dalam melindungi data pribadi masyarakat,” ujar JAM-Datun.

Indonesia, lanjutnya, kini menghadapi tantangan besar dalam keamanan data pribadi. Hal ini bisa terlihat dari rentetan kasus kebocoran data signifikan yang terjadi dalam 3 tahun terakhir.

Kasus kebocoran data tersebut adalah 1,3 miliar data registrasi SIM Card pada tahun 2022, 337 juta data dari Disdukcapil dan 1,64 TB data dari situs Kementerian Pertahanan pada tahun 2023, serta 4,7 juta data ASN pada tahun 2024.

Dengan penerapan UU PDP, JAM-Datun melihat terdapat empat manfaat strategis yang bisa dirasakan. Manfaat tersebut adalah mengurangi risiko serangan siber. Dengan kebijakan dan teknologi yang kuat diyakini dapat mengurangi insiden kebocoran data.

UU PDP juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Kepercayaan mitra internasional terhadap regulasi PDP yang konsisten akan memperkuat posisi Indonesia di pasar digital global.

Manfaat lain yang diperoleh dari penerapan UU PDP adalah mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Dengan perlindungan data yang bertanggung jawab dan aman akan memperluas inklusi digital serta keuangan.


Terakhir, JAM-Datun melihat UU PDP juga bermanfaat dalam membangun kepercayaan publik. Adanya perlindungan data yang efektif akan menciptakan reputasi positif bagi organisa dan ekosistem digital yang aman.

Pada bagian lain, JAM-Datun juga menyinggung soal UU PDP yang memberlakukan sanksi administratif hingga denda maksimal 2% dari pendapatan tahunan bagi pelanggar, serta sanksi pidana berat bagi kasus serius.

JAM-Datun Ingatkan 4 Hal yang Harus Dijalankan Perusahaan Terkait UU PDP
Dengan ketentuan tersebut, JAM-Datun mengingatkan perusahaan untuk menyiapkan kerangka kerja pelindungan data pribadi; melakukan peninjauan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan PDP; menunjuk petugas khusus (Data Protection Officer/DPO); serta melakukan audit keamanan secara berkala.

Sebagai salah satu aparat penegak hukum, JAM-Datun berkomitmen mendukung implementasi UU PDP melalui edukasi hukum, koordinasi dengan lembaga terkait dan penegakan hukum yang lebih efektif.

“Kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya,” tutup JAM-Datun.

JAM INTEL Kawal Pengamanan Pembangunan Strategis Proyek Nasional KKP Senilai Rp22,12 Triliun
JAM INTEL Kawal Pengamanan Pembangunan Strategis Proyek Nasional KKP Senilai Rp22,12 Triliun Senin, 16 Nov 2026 23:26 WIB

Baca Selengkapnya
Beri Kuliah Umum di Kegiatan PPPJ Angkatan ke-83 Gelombang II 2026, Menkum Tegaskan Integritas adalah Harga Mati
Beri Kuliah Umum di Kegiatan PPPJ Angkatan ke-83 Gelombang II 2026, Menkum Tegaskan Integritas adalah Harga Mati Senin, 16 Nov 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Gelar FGD Jaksa Intelligence Ecosystem, JAM INTEL Rumuskan Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial di Kejaksaan
Gelar FGD Jaksa Intelligence Ecosystem, JAM INTEL Rumuskan Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial di Kejaksaan Jumat, 13 Nov 2026 08:30 WIB

Baca Selengkapnya
Beri Pembekalan Peserta PPPJ Angkatan ke-83 Gelombang II 2026, Wakil Jaksa Agung RI
Beri Pembekalan Peserta PPPJ Angkatan ke-83 Gelombang II 2026, Wakil Jaksa Agung RI Kamis, 12 Nov 2026 12:02 WIB

Baca Selengkapnya
Pimpin Apel Akbar Satlinmas Provinsi Jabar Peringati Hari Pahlawan, Jaksa Agung Ajak Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Pimpin Apel Akbar Satlinmas Provinsi Jabar Peringati Hari Pahlawan, Jaksa Agung Ajak Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Rabu, 11 Nov 2026 17:35 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Membuka Forum Literasi Hukum Persaja SERI #1 Jaksa Era Baru Hukum Pidana Indonesia dan Bedah Buku Jaksa Angsa
Jaksa Agung Membuka Forum Literasi Hukum Persaja SERI #1 Jaksa Era Baru Hukum Pidana Indonesia dan Bedah Buku Jaksa Angsa Selasa, 10 Nov 2026 20:01 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Bekali Nilai Integritas dan Hati Nurani Bagi Peserta PPPJ Angkatan 83 Gelombang II Tahun 2026
Jaksa Agung Bekali Nilai Integritas dan Hati Nurani Bagi Peserta PPPJ Angkatan 83 Gelombang II Tahun 2026 Senin, 09 Nov 2026 16:07 WIB

Baca Selengkapnya
Satgas PKH Akan Tertibkan dan Kuasai Kembali Kawasan Hutan Milik Perusahaan yang Terafiliasi dengan AK
Satgas PKH Akan Tertibkan dan Kuasai Kembali Kawasan Hutan Milik Perusahaan yang Terafiliasi dengan AK Kamis, 05 Nov 2026 00:45 WIB

Baca Selengkapnya
Keynote Speech di Depan Sivitas Akademika UI, Jamdatun Tegaskan Adhyaksa Chambers Sebagai Pusat Layanan Penyelesaian Sengketa Publik di Luar Pengadilan
Keynote Speech di Depan Sivitas Akademika UI, Jamdatun Tegaskan Adhyaksa Chambers Sebagai Pusat Layanan Penyelesaian Sengketa Publik di Luar Pengadilan Senin, 02 Nov 2026 18:47 WIB

Baca Selengkapnya
BPA Kejaksaan RI Raih Rp264,08 Miliar dari Lelang 209 Ribu Ton Batu Bara dari Perkara Pertambangan PT AKT Milik Tersangka ST
BPA Kejaksaan RI Raih Rp264,08 Miliar dari Lelang 209 Ribu Ton Batu Bara dari Perkara Pertambangan PT AKT Milik Tersangka ST Jumat, 30 Okt 2026 13:01 WIB

Hasil lelang lebih tinggi Rp1 miliar dari harga limit yang ditetapkan BPA Kejaksaan RI dan KPKNL Palangka Raya

Baca Selengkapnya
Wakil Jaksa Agung Ingatkan Para Jaksa Pahami Mekanisme Pengakuan Bersalah Agar Tak Digunakan Sembarangan
Wakil Jaksa Agung Ingatkan Para Jaksa Pahami Mekanisme Pengakuan Bersalah Agar Tak Digunakan Sembarangan Kamis, 29 Okt 2026 12:04 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Satgas SIRI Amankan DPO Tindak Pidana Pemalsuan Asal Kejati Gorontalo
Tim Satgas SIRI Amankan DPO Tindak Pidana Pemalsuan Asal Kejati Gorontalo Rabu, 28 Okt 2026 23:01 WIB

Baca Selengkapnya
Jampidum Soroti Aturan Kedaluwarsa Penuntutan Berdasarkan KUHP dan KUHAP Nasional
Jampidum Soroti Aturan Kedaluwarsa Penuntutan Berdasarkan KUHP dan KUHAP Nasional Rabu, 28 Okt 2026 18:45 WIB

Baca Selengkapnya
Resmikan RS Adhyaksa Mojokerto Jatim, Jaksa Agung ST Burhanuddin:
Resmikan RS Adhyaksa Mojokerto Jatim, Jaksa Agung ST Burhanuddin: "Ini Adalah Milik Masyarakat, Melayani Seluruh lapisan Tanpa Membedakan" Selasa, 27 Okt 2026 16:26 WIB

Diresmikannya RS Adhyaksa Jawa Timur sebagai komitmen penyelenggaraan kesehatan yustisial oleh Kejaksaan RI

Baca Selengkapnya
Satgas PKH Cabut Izin Usaha Pertambangan PT KEL Seluas 3.500 Ha di Nabire Papua Tengah
Satgas PKH Cabut Izin Usaha Pertambangan PT KEL Seluas 3.500 Ha di Nabire Papua Tengah Kamis, 22 Okt 2026 22:07 WIB

Baca Selengkapnya
BPA dan Kejari Jakarta Barat Salurkan Dana Pemulihan Korban KSP Indosurya Tahap I Senilai Rp229,4 Miliar
BPA dan Kejari Jakarta Barat Salurkan Dana Pemulihan Korban KSP Indosurya Tahap I Senilai Rp229,4 Miliar Selasa, 20 Okt 2026 19:40 WIB

Baca Selengkapnya
JAM INTEL Kawal Proyek Penanganan Darurat Bencana Senilai Total 229,3 Juta Euro
JAM INTEL Kawal Proyek Penanganan Darurat Bencana Senilai Total 229,3 Juta Euro Senin, 19 Okt 2026 17:51 WIB

Baca Selengkapnya
Benahi Kurikulum PPPJ, Badiklat Kejaksaan Bertekad Cetak Jaksa Profesional dan Berintegritas
Benahi Kurikulum PPPJ, Badiklat Kejaksaan Bertekad Cetak Jaksa Profesional dan Berintegritas Minggu, 18 Okt 2026 09:00 WIB

Baca Selengkapnya
BPA Kejaksaan Gelar Lelang Batu Bara Sitaan Perkara Tambang PT AKT Milik Tersangka ST Senilai Rp263,08 Miliar
BPA Kejaksaan Gelar Lelang Batu Bara Sitaan Perkara Tambang PT AKT Milik Tersangka ST Senilai Rp263,08 Miliar Rabu, 14 Okt 2026 18:50 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung ST Burhanuddin Tegaskan Kejaksaan Tak Pandang Bulu dalam Pemberantasan Korupsi
Jaksa Agung ST Burhanuddin Tegaskan Kejaksaan Tak Pandang Bulu dalam Pemberantasan Korupsi Sabtu, 10 Okt 2026 09:01 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Tegaskan Satgas PKH Siap Usut Aliran Dana Kejahatan Kekayaan Alam di Luar Negeri
Jaksa Agung Tegaskan Satgas PKH Siap Usut Aliran Dana Kejahatan Kekayaan Alam di Luar Negeri Rabu, 07 Okt 2026 08:01 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Serahkan Uang Denda Administrasi dan Penyelamatan Keuangan Negara Rp13,2 Triliun dan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan 6,2 Juta Hektare oleh Satgas PKH
Jaksa Agung Serahkan Uang Denda Administrasi dan Penyelamatan Keuangan Negara Rp13,2 Triliun dan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan 6,2 Juta Hektare oleh Satgas PKH Selasa, 06 Okt 2026 18:55 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Satgas SIRI Amankan DPO Terpidana Korupsi Proyek Air Bersih Asal Kejati Kaltim
Tim Satgas SIRI Amankan DPO Terpidana Korupsi Proyek Air Bersih Asal Kejati Kaltim Kamis, 01 Okt 2026 12:24 WIB

Baca Selengkapnya
Pustrajakgakkum Gelar FGD Penguatan Kebijakan Penuntutan Berbasis Kemanfaatan Melalui ADR dalam KUHP
Pustrajakgakkum Gelar FGD Penguatan Kebijakan Penuntutan Berbasis Kemanfaatan Melalui ADR dalam KUHP Sabtu, 26 Sep 2026 12:30 WIB

Baca Selengkapnya
Sesjampidum Lantik Mantan Kajari Jakpus Sebagai Kepala Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi pada Direktorat E JAM PIDUM
Sesjampidum Lantik Mantan Kajari Jakpus Sebagai Kepala Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi pada Direktorat E JAM PIDUM Sabtu, 26 Sep 2026 09:01 WIB

Baca Selengkapnya