Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kejaksaan Agung yang mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan kolaborasi antara lembaga termasuk Kementerian Keuangan.
Salah satu pencapaian penting dari dukungan yang diberikan Kejaksaan adalah upaya penyelesaian aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan nilai pemulihan mencapai Rp41 triliun dari target Rp110 triliun.
Keberhasilan ini dicapai melalui sinergi dan kolaborasi antara Kejaksaan RI dan berbagai instansi lain dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum dan pengawasan.
Ucapan terima kasih Menkeu disampaikan saat menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan RI Tahun 2025 yang berlangsung di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, pada Selasa, 14 Januari 2025.
Rakernas Kejaksaan RI Tahun 2025 yang berlangsung 14-16 Januari 2025 ini mengusung tema "Asta Cita Sebagai Penguatan Transformasi Kejaksaan Yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel Dan Modern."
Dalam paparannya, Menkeu menyampaikan dukungan yang diberikan Kejaksaan RI di antaranya Satuan Tugas (Satgas) Covid, Satgas Sawit, Pengawasan Aset, Peningkatan Pengawasan Bea Cukai dan Satgas BLBI.
Dukungan juga berupa pengawasan end to end program di Kementerian Keuangan seperti tindak pidana perpajakan, kepabeanan dan lelang, serta korupsi pengadaan barang dan jasa.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum, Kejaksaan RI sedang dalam proses transformasi menuju sistem peradilan tunggal (Single Prosecution System) yang modern dan terintegrasi. Sistem ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan akurasi penanganan perkara melalui integrasi elektronik dari tahap penyidikan hingga eksekusi, serta koneksi data yang terpusat dengan lembaga penegak hukum lainnya.
Kejaksaan RI juga telah menunjukkan komitmen dalam mendukung berbagai program pemerintah, termasuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan upaya pemberantasan korupsi.
Sinergi antara Kemenkeu dan Kejaksaan, lanjut Kapuspenkum, juga terus diperkuat melalui Nota Kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang mencakup berbagai aspek seperti pengawasan aset, penyidikan, dan pemulihan aset.
Rakernas Kejaksaan RI 2025 menjadi momentum penting dalam mendorong peran Kejaksaan sebagai pengawal keadilan yang modern dan efisien, serta memperkuat dukungan terhadap agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan.
- editor
Kinerja Kejaksaan selama 10 tahun terakhir diapresiasi Presiden Joko Widodo dalam pidato jelang HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Gedung DPR RI.
Baca SelengkapnyaKejaksaan RI menjadi salah satu instansi yang memiliki formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) paling besar pada tahun anggaran 2024.
Baca SelengkapnyaPembahasan ini merupakan salah satu isu yang strategis dalam sistem penegakan hukum di Indonesia yang terjadi belakangan ini.
Baca SelengkapnyaKejaksaan RI punya peran dan tanggung jawab melakukan pencegahan maupun penindakan fraud di sektor BUMN.
Baca SelengkapnyaAgar lebih optimal, instrumen pidana yang digunakan adalah mendorong pembuktian unsur yang merugikan perekonomian negara, mendorong penggunaan pasal TPPU
Baca SelengkapnyaPenghargaan dari iNews diberikan karena Kejagung telah berhasil mengungkap sejumlah kasus mega korupsi yang merugikan negara ratusan triliun rupiah
Baca SelengkapnyaKomisi Kejaksaan Republik Indonesia mendorong Kejaksaan Agung untuk menjadi 'panglima' penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Baca SelengkapnyaJaksa Agung ST Burhanuddin dalam kunjungan kerja virtual mengapresiasi kerja keras insan Adhyaksa dalam lima tahun terakhir.
Baca SelengkapnyaAudiensi itu dilakukan dalam rangka peningkatan kerja sama yang telah terjalin, khususnya mengawal transformasi positif di institusi Kejaksaan RI.
Baca SelengkapnyaSelama 2024, untuk Barang Rampasan Bergerak/Tidak Bergerak sejumlah 19.855 barang.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung menjadi penegak hukum yang mendapatkan tingkat kepercayaan publik tertinggi, yakni mencapai 81,2 persen.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung ST Burhanuddin melantik Amir Yanto sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset pertama.
Baca SelengkapnyaPertemuan ini diharapkan menjadi kolaborasi berkelanjutan demi mewujudkan transformasi digital dalam sistem peradilan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKejaksaan RI juga menghimpun penerimaan negara berupa PNBP lebih dari Rp2 triliun
Baca SelengkapnyaTransformasi Kejaksaan merupakan salah satu prioritas nasional untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi
Baca SelengkapnyaJaksa Agung mengapresiasi peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka melaksanakan penghitungan kerugian keuangan negara.
Baca SelengkapnyaKajati Sumsel mengingatkan para pejabat untuk bersama-sama berkomitmen menjadikan wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang berintegritas dan berprestasi
Baca SelengkapnyaKolaborasi penanganan kasus yang melibatkan barang bukti kripto penting dilakukan kedua lembaga. Terlebih penggunaan mata uang digital tersebut semakin marak.
Baca SelengkapnyaKredit ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan satu terdiri dari 4 perusahaan yang terindikasi fraud dengan total sebesar Rp2,504 triliun.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, semangat untuk menjadikan gerakan anti korupsi bukanlah suatu kebijakan yang lahir dari omong kosong belaka.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung mengimbau kepada segenap jajaran Kejaksaan bahwa capaian jangan dipandang sekadar sebagai sebuah prestasi yang baik.
Baca SelengkapnyaKedua lembaga penegak hukum ini menegaskan pemberantasan korupsi sudah menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto
Baca SelengkapnyaPengembalian uang tersebut diserahkan oleh Tersangka US melalui Istrinya yang didampingi Penasihat hukum kepada Tim Jaksa Penyidik.
Baca SelengkapnyaMenunjukkan upaya nyata dalam memberantas korupsi demi mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Baca SelengkapnyaKapuspenkum menyayangkan anggapan yang menilai Kejaksaan sebagai lembaga hukum mulai bergeser menjadi superbody
Baca Selengkapnya