Better experience in portrait mode.

Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (JAM PIDMIL) Kejaksaan Agung menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara koneksitas dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun 2016.

Perkara dugaan korupsi tersebut berupa proyek pengadaan user terminal untuk satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) yang diperkirakan menyebabkan kerugian negara senilai US$21.384.851,89.

Tiga tersangka itu  adalah Laksamana Muda TNI (Purn)  LNR selaku Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ATVDH selaku Tenaga Ahli Satelit Kemhan, dan GK selaku CEO Navayo International AG.

Kapuspenkum Kejagung Dr Harli Siregar, S.H., M.Hum

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Dr Harli Siregar, S.H, M.Hum menjelaskan jaksa penyidik JAM PIDMIL telah memeriksa 52 orang saksi dari kalangan sipil, 7 orang dari kalangan militer, dan 9 orang diperiksa sebagai ahli yang 6 di antaranya adalah ahli satelit.

"Jajaran JAM PIDMIL tentu terus berkomitmen menegakkan hukum terkait dengan terlaksananya fungsi hukum perkara koneksitas khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi,"
ujar Kapuspenkum dalam konferensi pers di Gedung JAM PIDSUS Kejagung, Jakarta, Rabu, 7 Mei 2025.

Kejaksaan Agung

Awal Mula Perkara

Pada kesempatan yang sama, Direktur Penindakan (Dirdak) JAM PIDMIL Kejagung, Brigjen CPM Andi Suci Andi Suci Agustiansyah, S.H. menjelaskan Tindak pidana tersebut terkait pelaksanaan pengadaan berdasarkan Agreement for the Provision of User Terminals and Related Services and Equipment antara Navayo International AG dan Kementerian Pertahanan tanggal 1 Juli 2016 berikut Amandement No. 1 to the Agreement for the Provision of User Terminal and Related Services and Equipment tanggal 15 September 2016 pada Kementerian Pertahanan yang dilaksanakan oleh Navayo International AG.

Direktur Penindakan JAM PIDMIL, Brigjend CPM Andi Suci Agustiansyah

Kontrak dengan tersangka GK selaku CEO dari perusahaan Hungaria itu yang dibuat Tersangka LNR tersebut bernilai US$34.194.300 dan berubah menjadi US$29,9 juta. 

"Penandatanganan kontrak antara Navayo International dengan PPK yakni Tersangka LNR dilakukan tanpa ada tersedianya anggaran,"
ungkap Dirdak JAM PIDMIL.

Kejaksaan Agung

Selain tidak ada anggaran dari Kemhan, Penyidik JAM PIDMIL juga menemukan fakta penunjukan Navayo International AG sebagai pihak ketiga yang merupakan rekomendasi dari Tersangka ATVDH dibuat tanpa proses pengadaan barang dan jasa.

Selanjutnya, Navayo International AG mengklaim telah melakukan pekerjaan berupa pengiriman barang kepada Kemnhan dengan berdasar kepada 4 buah Certificate of Performance (CoP) yang telah ditandatangani Letkol Tek JKG dan  Kolonel  Chb  MRI  atas  persetujuan Mayor Jendral TNI  (Purn) BH dan Tersangka Laksamana Muda TNI (Purn) LNR.

Diketahui CoP tersebut disiapkan oleh Tersangka ATVDH dan Tersangka GK tanpa dilakukan pengecekan/pemeriksaan terhadap barang yang dikirim Navayo terlebih dahulu.

Berbakal CoP itu, pihak Navayo International AG mengirimkan 4 kali penagihan ke Kemnhan. Namun pihak Kemhan tidak menyediakan anggaran pengadaan satelit tersebut sampai tahun 2019.

Hasil Pemeriksaan

Dirdak JAM PIDMIL juga mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampling barang yang dikirim Navayo International AG menunjukan bahwa 550 handphone yang digunakan bukan merupakan handphone satelit dan tidak terdapat Secure Chip sebagaimana spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak.

Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan ahli satelit juga menemukan master program yang dibuat Navayo yaitu 12 buku Milstone 3 Submission dalam pekerjaan Navayo International AG tidak dapat membangun sebuah program user Terminal.

Akibat perbuatan para tersangka, Arbitrase International Commercial Court (ICC) Singapura mewajibkan Kemhan membayar US$20.862.822 karena telah menandatangani CoP. Hal ini bertolak belakang dengan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPK) yang menemukan fakta bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Navayo International AG telah menimbulkan kerugian negara sebanyak USD 21.384.851,89.

Untuk memenuhi kewajiban sesuai Final Award Putusan Arbitrase Singapura, Juru Sita (Commissaires de justice) Paris mengajukan permohonan penyitaan Wisma Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia, rumah dinas Atase Pertahanan dan rumah dinas (apartemen) Koordinator Fungsi Politik KBRI di Paris yang dimohonkan Navayo International AG.
 

Direktur Penindakan JAM PIDMIL, Brigjend CPM Andi Suci Agustiansyah didampingi jajaran JAM PIDMIL saat konferensi pers di Jakarta, Rabu, 7 Mei 2025

Pasal yang Disangkakan

Menurut Dirdik JAM PIDMIL, ketiga orang tersangka diduga melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 KUHP

Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 KUHP.

Lebih Subsidair Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 KUHP. 
 

Dukung Tugas Fungsi Masing-Masing Lembaga, Ini 4 Ruang Lingkup MoU Kejaksaan RI dan Dewan Pers
Dukung Tugas Fungsi Masing-Masing Lembaga, Ini 4 Ruang Lingkup MoU Kejaksaan RI dan Dewan Pers Kamis, 08 Mei 2025 19:48 WIB

Baca Selengkapnya
JAM-Pidum Kejaksaan RI Setujui Permohonan Restorative Justice Perkara Narkotika di Semarang dan Pasaman Barat
JAM-Pidum Kejaksaan RI Setujui Permohonan Restorative Justice Perkara Narkotika di Semarang dan Pasaman Barat Kamis, 08 Mei 2025 18:49 WIB

Baca Selengkapnya
Adaptasi Teknologi Informasi, Kejati Aceh Kini Miliki Podcast 'Ngopi Bajak'
Adaptasi Teknologi Informasi, Kejati Aceh Kini Miliki Podcast 'Ngopi Bajak' Kamis, 08 Mei 2025 17:45 WIB

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Sudah Sita Uang Rp6,8 Triliun dari Perkara PT Duta Palma, Disimpan Dimana?
Kejaksaan Sudah Sita Uang Rp6,8 Triliun dari Perkara PT Duta Palma, Disimpan Dimana? Kamis, 08 Mei 2025 16:45 WIB

Baca Selengkapnya
Mau Dikirim ke Hong Kong, Kejagung Sita Uang Rp479,1 Miliar Terkait Perkara TPPU PT Duta Palma Grup
Mau Dikirim ke Hong Kong, Kejagung Sita Uang Rp479,1 Miliar Terkait Perkara TPPU PT Duta Palma Grup Kamis, 08 Mei 2025 15:43 WIB

Uang rencananya akan ditransfer PT Darmex Plantations, anak usaha PT Duta Palma Group ke Hong Kong.

Baca Selengkapnya
Kasus Perintangan Penanganan Perkara Korupsi, Kejaksaan Periksa Penggerak Aksi Demo dan Pembuat Konten Negatif
Kasus Perintangan Penanganan Perkara Korupsi, Kejaksaan Periksa Penggerak Aksi Demo dan Pembuat Konten Negatif Kamis, 08 Mei 2025 12:12 WIB

Jaksa Penyidik JAM PIDSUS memeriksa empat orang saksi pada pemeriksaan yang berlangsung Rabu, 7 Mei 2025

Baca Selengkapnya
Kasus Suap PN Jakpus, Kejaksaan Periksa Saksi Sespri Keuangan Tersangka AR dan Mantan Plt Sekjen Kemendag
Kasus Suap PN Jakpus, Kejaksaan Periksa Saksi Sespri Keuangan Tersangka AR dan Mantan Plt Sekjen Kemendag Kamis, 08 Mei 2025 11:05 WIB

Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina, Penyidik JAM PIDSUS Periksa 7 Orang Saksi
Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina, Penyidik JAM PIDSUS Periksa 7 Orang Saksi Kamis, 08 Mei 2025 10:05 WIB

Baca Selengkapnya
JAM PIDMIL Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Perkara Koneksitas Korupsi Satelit di Kemhan, Negara Dirugikan US$21,3 Juta
JAM PIDMIL Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Perkara Koneksitas Korupsi Satelit di Kemhan, Negara Dirugikan US$21,3 Juta Kamis, 08 Mei 2025 09:12 WIB

Baca Selengkapnya
Bos Buzzer Inisial MAM Ditetapkan Sebagai Tersangka Tindak Pidana Perintangan Penanganan Perkara
Bos Buzzer Inisial MAM Ditetapkan Sebagai Tersangka Tindak Pidana Perintangan Penanganan Perkara Kamis, 08 Mei 2025 07:59 WIB

Baca Selengkapnya
Manipulasi Data Pembayaran Gaji dan TTP Pegawai, Staf Bendahara Dinkes Berau Jadi Tersangka Korupsi
Manipulasi Data Pembayaran Gaji dan TTP Pegawai, Staf Bendahara Dinkes Berau Jadi Tersangka Korupsi Rabu, 07 Mei 2025 18:37 WIB

Perbuatan tersangka dilakukan sejak tahun 2017-2022 dan menyebabkan kerugian negara hampir Rp 1,24 miliar.

Baca Selengkapnya
JAM-Pidum Setujui 2 Permohonan Restorative Justice, Salah Satunya Kasus Suami Terbakar Api Cemburu
JAM-Pidum Setujui 2 Permohonan Restorative Justice, Salah Satunya Kasus Suami Terbakar Api Cemburu Rabu, 07 Mei 2025 17:20 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Batam Terima Titipan Pembayaran Uang Pengganti Rp2,7 Miliar Perkara Korupsi PNBP Pelabuhan
Kejari Batam Terima Titipan Pembayaran Uang Pengganti Rp2,7 Miliar Perkara Korupsi PNBP Pelabuhan Rabu, 07 Mei 2025 16:12 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung dan Kemenkop Sepakat Kawal Program Pembentukan 80 Ribu Koperasi Merah Putih
Kejagung dan Kemenkop Sepakat Kawal Program Pembentukan 80 Ribu Koperasi Merah Putih Rabu, 07 Mei 2025 14:45 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Petugas Contact Center Bank Jago Sebagai Saksi Perkara TPPU Suap PN Jakarta Pusat
Kejagung Periksa Petugas Contact Center Bank Jago Sebagai Saksi Perkara TPPU Suap PN Jakarta Pusat Rabu, 07 Mei 2025 12:02 WIB

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Periksa Saksi Staf Kantor Pengacara AALF Terkait Kasus Perintangan Penanganan Perkara
Kejaksaan Periksa Saksi Staf Kantor Pengacara AALF Terkait Kasus Perintangan Penanganan Perkara Rabu, 07 Mei 2025 10:22 WIB

Baca Selengkapnya
JAM-Pidmil Lantik Letkol Cpm Hairul Arifini Sebagai Kepala Subdirektorat Koordinasi Penindakan pada Direktorat Penindakan
JAM-Pidmil Lantik Letkol Cpm Hairul Arifini Sebagai Kepala Subdirektorat Koordinasi Penindakan pada Direktorat Penindakan Rabu, 07 Mei 2025 07:45 WIB

Baca Selengkapnya
Investasi Terkendala di Daerah, Kejaksaan RI Bentuk Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan
Investasi Terkendala di Daerah, Kejaksaan RI Bentuk Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Selasa, 06 Mei 2025 23:37 WIB

JAM-Intel meminta seluruh jajaran Intelijen Kejaksaan untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman terkait pengawasan perizinan

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa NW, Mantan Dirut PT Pertamina, Sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Minyak Mentah
Kejagung Periksa NW, Mantan Dirut PT Pertamina, Sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Minyak Mentah Selasa, 06 Mei 2025 22:00 WIB

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Limpahkan Berkas Perkara Mantan Ketua PN Surabaya Rudi Suparmono ke Pengadilan Tipikor
Kejaksaan Limpahkan Berkas Perkara Mantan Ketua PN Surabaya Rudi Suparmono ke Pengadilan Tipikor Selasa, 06 Mei 2025 20:25 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Sulsel Gagas Satgas Pencepatan Investasi di Sulawesi Selatan
Kejati Sulsel Gagas Satgas Pencepatan Investasi di Sulawesi Selatan Selasa, 06 Mei 2025 18:15 WIB

Baca Selengkapnya
Terima Audiensi KKL Universitas Boyolali, Kapuspenkum Kejagung Tekankan Pemanfaatan IT dalam Penegakan Hukum
Terima Audiensi KKL Universitas Boyolali, Kapuspenkum Kejagung Tekankan Pemanfaatan IT dalam Penegakan Hukum Selasa, 06 Mei 2025 17:15 WIB

Baca Selengkapnya
Temukan Bukti Baru, Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola Keuangan PT Dok Waiae Ambon Naik Penyidikan
Temukan Bukti Baru, Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola Keuangan PT Dok Waiae Ambon Naik Penyidikan Selasa, 06 Mei 2025 16:04 WIB

Baca Selengkapnya
JAM-Datun Ungkap Kejaksaan RI Lakukan Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara Senilai Rp5,15 Triliun
JAM-Datun Ungkap Kejaksaan RI Lakukan Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara Senilai Rp5,15 Triliun Selasa, 06 Mei 2025 14:30 WIB

Capaian tersebut tercatat pada periode 1 Januari 2024 sampai 30 April 2025

Baca Selengkapnya
Kejari Ambon Naikkan Status Dugaan Korupsi MTS Negeri Ambon Ke Tingkat Penyidikan
Kejari Ambon Naikkan Status Dugaan Korupsi MTS Negeri Ambon Ke Tingkat Penyidikan Selasa, 06 Mei 2025 13:00 WIB

Baca Selengkapnya