Better experience in portrait mode.

Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (JAM PIDMIL) Kejaksaan Agung menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara koneksitas dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun 2016.

Perkara dugaan korupsi tersebut berupa proyek pengadaan user terminal untuk satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) yang diperkirakan menyebabkan kerugian negara senilai US$21.384.851,89.

Tiga tersangka itu  adalah Laksamana Muda TNI (Purn)  LNR selaku Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ATVDH selaku Tenaga Ahli Satelit Kemhan, dan GK selaku CEO Navayo International AG.

Kapuspenkum Kejagung Dr Harli Siregar, S.H., M.Hum

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Dr Harli Siregar, S.H, M.Hum menjelaskan jaksa penyidik JAM PIDMIL telah memeriksa 52 orang saksi dari kalangan sipil, 7 orang dari kalangan militer, dan 9 orang diperiksa sebagai ahli yang 6 di antaranya adalah ahli satelit.

"Jajaran JAM PIDMIL tentu terus berkomitmen menegakkan hukum terkait dengan terlaksananya fungsi hukum perkara koneksitas khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi,"
ujar Kapuspenkum dalam konferensi pers di Gedung JAM PIDSUS Kejagung, Jakarta, Rabu, 7 Mei 2025.

Kejaksaan Agung

Awal Mula Perkara

Pada kesempatan yang sama, Direktur Penindakan (Dirdak) JAM PIDMIL Kejagung, Brigjen CPM Andi Suci Andi Suci Agustiansyah, S.H. menjelaskan Tindak pidana tersebut terkait pelaksanaan pengadaan berdasarkan Agreement for the Provision of User Terminals and Related Services and Equipment antara Navayo International AG dan Kementerian Pertahanan tanggal 1 Juli 2016 berikut Amandement No. 1 to the Agreement for the Provision of User Terminal and Related Services and Equipment tanggal 15 September 2016 pada Kementerian Pertahanan yang dilaksanakan oleh Navayo International AG.

Direktur Penindakan JAM PIDMIL, Brigjend CPM Andi Suci Agustiansyah

Kontrak dengan tersangka GK selaku CEO dari perusahaan Hungaria itu yang dibuat Tersangka LNR tersebut bernilai US$34.194.300 dan berubah menjadi US$29,9 juta. 

"Penandatanganan kontrak antara Navayo International dengan PPK yakni Tersangka LNR dilakukan tanpa ada tersedianya anggaran,"
ungkap Dirdak JAM PIDMIL.

Kejaksaan Agung

Selain tidak ada anggaran dari Kemhan, Penyidik JAM PIDMIL juga menemukan fakta penunjukan Navayo International AG sebagai pihak ketiga yang merupakan rekomendasi dari Tersangka ATVDH dibuat tanpa proses pengadaan barang dan jasa.

Selanjutnya, Navayo International AG mengklaim telah melakukan pekerjaan berupa pengiriman barang kepada Kemnhan dengan berdasar kepada 4 buah Certificate of Performance (CoP) yang telah ditandatangani Letkol Tek JKG dan  Kolonel  Chb  MRI  atas  persetujuan Mayor Jendral TNI  (Purn) BH dan Tersangka Laksamana Muda TNI (Purn) LNR.

Diketahui CoP tersebut disiapkan oleh Tersangka ATVDH dan Tersangka GK tanpa dilakukan pengecekan/pemeriksaan terhadap barang yang dikirim Navayo terlebih dahulu.

Berbakal CoP itu, pihak Navayo International AG mengirimkan 4 kali penagihan ke Kemnhan. Namun pihak Kemhan tidak menyediakan anggaran pengadaan satelit tersebut sampai tahun 2019.

Hasil Pemeriksaan

Dirdak JAM PIDMIL juga mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampling barang yang dikirim Navayo International AG menunjukan bahwa 550 handphone yang digunakan bukan merupakan handphone satelit dan tidak terdapat Secure Chip sebagaimana spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak.

Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan ahli satelit juga menemukan master program yang dibuat Navayo yaitu 12 buku Milstone 3 Submission dalam pekerjaan Navayo International AG tidak dapat membangun sebuah program user Terminal.

Akibat perbuatan para tersangka, Arbitrase International Commercial Court (ICC) Singapura mewajibkan Kemhan membayar US$20.862.822 karena telah menandatangani CoP. Hal ini bertolak belakang dengan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPK) yang menemukan fakta bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Navayo International AG telah menimbulkan kerugian negara sebanyak USD 21.384.851,89.

Untuk memenuhi kewajiban sesuai Final Award Putusan Arbitrase Singapura, Juru Sita (Commissaires de justice) Paris mengajukan permohonan penyitaan Wisma Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia, rumah dinas Atase Pertahanan dan rumah dinas (apartemen) Koordinator Fungsi Politik KBRI di Paris yang dimohonkan Navayo International AG.
 

Direktur Penindakan JAM PIDMIL, Brigjend CPM Andi Suci Agustiansyah didampingi jajaran JAM PIDMIL saat konferensi pers di Jakarta, Rabu, 7 Mei 2025

Pasal yang Disangkakan

Menurut Dirdik JAM PIDMIL, ketiga orang tersangka diduga melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 KUHP

Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 KUHP.

Lebih Subsidair Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 KUHP. 
 

Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 3 Saksi dari PT CCM Terkait Perkara Tambang Batubara
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 3 Saksi dari PT CCM Terkait Perkara Tambang Batubara Senin, 16 Nov 2026 22:25 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Saksi dari Bea Cukai Kendari dan Kementerian ESDM Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI
Kejagung Periksa Saksi dari Bea Cukai Kendari dan Kementerian ESDM Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI Senin, 16 Nov 2026 21:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Sabu Raijua Tetapkan Mantan Plt Bupati Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Modal Usaha Pengolahan Rumput Laut
Kejari Sabu Raijua Tetapkan Mantan Plt Bupati Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Modal Usaha Pengolahan Rumput Laut Senin, 16 Nov 2026 16:30 WIB

Baca Selengkapnya
Diserahkan ke Penuntut Umum, Kejari Halmahera Timur Tetapkan Mantan Kepala Puskemas Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Dana BOK
Diserahkan ke Penuntut Umum, Kejari Halmahera Timur Tetapkan Mantan Kepala Puskemas Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Dana BOK Minggu, 15 Nov 2026 17:30 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 3 Saksi Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI, 2 di Antaranya Penyelenggara Negara
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 3 Saksi Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI, 2 di Antaranya Penyelenggara Negara Jumat, 13 Nov 2026 22:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jabar Tetapkan Tersangka Baru Perkara Korupsi Pembangunan CWP di UPI Bandung Tahun 2024
Kejati Jabar Tetapkan Tersangka Baru Perkara Korupsi Pembangunan CWP di UPI Bandung Tahun 2024 Jumat, 13 Nov 2026 20:00 WIB

Baca Selengkapnya
Penyidik JAM PIDSUS Periksa Koordinator Eksploitasi Migas sebagai Saksi Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi
Penyidik JAM PIDSUS Periksa Koordinator Eksploitasi Migas sebagai Saksi Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi Kamis, 12 Nov 2026 22:45 WIB

Baca Selengkapnya
Perkuat Pembuktian Perkara Komoditas Nikel, Kejagung Periksa 5 Orang Saksi dari Kementerian ESDM, PT CNI, dan PT Sucofindo
Perkuat Pembuktian Perkara Komoditas Nikel, Kejagung Periksa 5 Orang Saksi dari Kementerian ESDM, PT CNI, dan PT Sucofindo Kamis, 12 Nov 2026 21:45 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 2 Orang dari Perusahaan Diduga Terafiliasi AK Sebagai Saksi Perkara Komoditas Nikel di Sultra
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 2 Orang dari Perusahaan Diduga Terafiliasi AK Sebagai Saksi Perkara Komoditas Nikel di Sultra Kamis, 12 Nov 2026 20:44 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Halmahera Utara Tetapkan 2 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid, Kerugian Negara Ditaksir Rp223,8 Juta
Kejari Halmahera Utara Tetapkan 2 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid, Kerugian Negara Ditaksir Rp223,8 Juta Kamis, 12 Nov 2026 18:01 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 3 Orang Saksi Terkait Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa 3 Orang Saksi Terkait Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi Rabu, 11 Nov 2026 21:25 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 8 Orang Saksi Terkait Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI
Kejagung Periksa 8 Orang Saksi Terkait Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI Rabu, 11 Nov 2026 20:05 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa Seorang ASN Pemkot Sebagai Saksi Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa Seorang ASN Pemkot Sebagai Saksi Perkara KSO PT Pertamina Perseroda Bekasi Rabu, 11 Nov 2026 00:12 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 5 Orang Saksi dari Kementerian ESDM dan Kemendag Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI
Kejagung Periksa 5 Orang Saksi dari Kementerian ESDM dan Kemendag Terkait Perkara Komoditas Nikel PT CNI Selasa, 10 Nov 2026 23:15 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa Saksi dari Dinas Pertambangan dan Energi Terkait Perkara Komoditas Nikel
Tim Penyidik JAM PIDSUS Periksa Saksi dari Dinas Pertambangan dan Energi Terkait Perkara Komoditas Nikel Selasa, 10 Nov 2026 22:12 WIB

Baca Selengkapnya
Geledah 6 Kantor, Kejagung Tetapkan PT BSJ Sebagai Tersangka Korporasi Perkara Tambang Nikel di Sultra
Geledah 6 Kantor, Kejagung Tetapkan PT BSJ Sebagai Tersangka Korporasi Perkara Tambang Nikel di Sultra Selasa, 10 Nov 2026 14:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 5 Saksi dari Sucofindo dan 3 Kementerian Terkait Perkara Komoditas Nikel
Kejagung Periksa 5 Saksi dari Sucofindo dan 3 Kementerian Terkait Perkara Komoditas Nikel Senin, 09 Nov 2026 18:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Sulut Tegaskan Pengembalian Uang Rp15,66 Miliar Milik JA Berbeda dengan Uang Sitaan dari Perkara PT HWR
Kejati Sulut Tegaskan Pengembalian Uang Rp15,66 Miliar Milik JA Berbeda dengan Uang Sitaan dari Perkara PT HWR Senin, 09 Nov 2026 17:30 WIB

Baca Selengkapnya
Sempat Mangkir Pemanggilan, Kejati Riau Tahan Tersangka ke-9 Perkara Dugaan Korupsi Dana PI PT SPRH
Sempat Mangkir Pemanggilan, Kejati Riau Tahan Tersangka ke-9 Perkara Dugaan Korupsi Dana PI PT SPRH Senin, 09 Nov 2026 12:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Bengkulu Bongkar Perkara Dugaan Korupsi Pengelolaan Pasar Pagar Dewa, 2 Pengurus Koperasi jadi Tersangka
Kejari Bengkulu Bongkar Perkara Dugaan Korupsi Pengelolaan Pasar Pagar Dewa, 2 Pengurus Koperasi jadi Tersangka Senin, 09 Nov 2026 08:00 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Aceh Tamiang Tetapkan 2 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Jalan di Kecamatan Bandar Pusaka
Kejari Aceh Tamiang Tetapkan 2 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Jalan di Kecamatan Bandar Pusaka Minggu, 08 Nov 2026 13:02 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Karanganyar Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti dan Denda Perkara Korupsi Pembangunan Masjid di Dinas PUPR Senilai Rp5,69 Miliar
Kejari Karanganyar Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti dan Denda Perkara Korupsi Pembangunan Masjid di Dinas PUPR Senilai Rp5,69 Miliar Sabtu, 07 Nov 2026 13:00 WIB

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa  Verifikator Sucofindo Sebagai Saksi Perkara Komoditas Nikel
Kejagung Periksa Verifikator Sucofindo Sebagai Saksi Perkara Komoditas Nikel Jumat, 06 Nov 2026 21:05 WIB

Baca Selengkapnya
Penyidik JAM PIDSUS Periksa Saksi Inisial HSR dari Kementerian ESDM Terkait Perkara Tambang Batubara PT CCM
Penyidik JAM PIDSUS Periksa Saksi Inisial HSR dari Kementerian ESDM Terkait Perkara Tambang Batubara PT CCM Jumat, 06 Nov 2026 19:30 WIB

Baca Selengkapnya
Tim Penyidik JAM PIDSUS Geledah Rumah dan Kantor di DK Jakarta Terkait Perkara Tata Kelola Nikel
Tim Penyidik JAM PIDSUS Geledah Rumah dan Kantor di DK Jakarta Terkait Perkara Tata Kelola Nikel Jumat, 06 Nov 2026 17:01 WIB

Baca Selengkapnya