

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) memberikan klarifikasi terkait berita viral mengenai kasus penganiayaan yang melibatkan terpidana Novi Binti Agani (Alm).
Klarifikasi ini disampaikan pada Senin, 18 November 2024, untuk meluruskan isu yang berkembang di media yang menggambarkan adanya dugaan ketidakadilan dalam penanganan kasus tersebut.
Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari menjelaskan, Novi Binti Agani telah dinyatakan bersalah atas penganiayaan terhadap korban Adnan Bin Cik Nun, yang merupakan penyandang disabilitas (tuna rungu dan tuna wicara).
ujar Vanny.
Hal ini menjadi alasan tuntutan pidana tidak dimaksimalkan, meskipun perbuatan terpidana dinilai sebagai tindakan main hakim sendiri (eigenrichting).
Kejati Sumsel menyoroti alasan terpidana merasa terganggu oleh korban, yang diklaim sempat mengintip dan menguntit, tidak dapat menjadi pembenaran atas tindakan kekerasan.
Sebagai warga negara, terpidana seharusnya melaporkan gangguan tersebut kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum, bukan mengambil tindakan sendiri yang melanggar hukum.
Melalui klarifikasi ini, Kejati Sumsel menegaskan kembali komitmennya terhadap penegakan hukum yang berlandaskan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
“Kami berharap masyarakat dapat memahami bahwa keputusan yang diambil telah melalui proses hukum yang adil dan transparan sesuai dengan fakta-fakta yang ada," kata Vanny.
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan persoalan agar tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Salah satu ketentuan penting adalah terkait pemaafan hakim, saksi mahkota, serta kebijakan keadilan restoratif
Baca SelengkapnyaKUHAP perlu pembaruan karena telah berusia lebih dari 40 tahun dan dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan paradigma masyarakat saat ini
Baca SelengkapnyaKonsep tersebut disampaikan Jaksa Agung saat menjadi Keynote Speaker Seminar Nasional yang membahas RUU KUHAP dalam rangka Dies Natalis ke-44 Onsoed
Baca Selengkapnya350 Calon Jaksa diberikan pesan untuk mengikuti perkembangan KUHP Nasional
Baca SelengkapnyaBPK melaporkan terdapat dana hibah tidak tertib administrasi senilai Rp1,76 miliar
Baca SelengkapnyaProgram Bedah Rumah ini merupakan kolaborasi antar Kejati Sumsel, Pemkab Musi Rawas melalui Kejari Musi Rawas
Baca SelengkapnyaInstall Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id