Better experience in portrait mode.
Unair menggelar Konferensi Nasional  bertajuk “Politik Hukum dalam Pembaruan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Indonesia: Membangun Sistem Hukum yang Berkeadilan dan Berperspektif HAM”

4 Guru Besar Bidang Hukum Bicara KUHP Baru dan Rancangan KUHAP 2025 di Konferensi Nasional Politik Hukum Universitas Airlangga

Jumat, 18 Jul 2025 21:30 WIB

Empat guru besar bidang hukum dari universitas berbeda memberikan pandangannya terhadap pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang saat ini sedang dibahas pemerintah dan DPR RI.

Pandangan para profesor tersebut disampaikan dalam Konferensi Nasional bertajuk “Politik Hukum dalam Pembaruan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Indonesia: Membangun Sistem Hukum yang Berkeadilan dan Berperspektif HAM” yang digelar di Gedung A.G. Pringgodigdo, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, pada Selasa, 15 Juli 2025.

Empat guru besar bidang hukum itu adalah Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM) DI Yogyakarta, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum selaku keynote speaker; Guru Besar FH Universitas Indonesia, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D.; Guru Besar FH Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.; dan Guru Besar FH Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

Selain para guru besar, Konferensi Nasional ini juga menghadirkan Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (Asperhupiki), Dr. Fachrizal Affandi, S.H., S.Psi., M.H dan Peneliti Ilmu Politik Yoes C. Kenawas, Ph.D dengan moderator Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.

Prof. Edward Hiariej yang juga menjabat Wakil Menteri Hukum menekankan pentingnya menjamin prinsip fair trial, akuntabilitas, serta transparansi dalam pembaruan KUHAP.

Menurut Prof Edward Hiariej, sebagian besar dari 1.676 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) telah disepakati untuk mengedepankan perlindungan HAM, relasi antar aparat penegak hukum, hingga penguatan kehadiran penasihat hukum sejak awal penyidikan.

Selain itu, ia menggarisbawahi pentingnya penguatan keadilan restoratif melalui peran aktif aparat hukum yang tetap tunduk pada mekanisme pengadilan.

Sementara itu, Prof. Harkristuti memaparkan bahwa KUHP baru tetap mengedepankan asas universal hukum pidana, namun dengan pembaruan substansi melalui formulasi delik yang lebih humanis.

Ia mencontohkan reformulasi pada delik penghinaan presiden, perzinahan, dan perkosaan yang kini lebih sensitif terhadap nilai-nilai HAM. 

Unair menggelar Konferensi Nasional  bertajuk “Politik Hukum dalam Pembaruan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Indonesia: Membangun Sistem Hukum yang Berkeadilan dan Berperspektif HAM”

"KUHP juga memperkenalkan pidana alternatif dan pidana mati bersyarat sebagai bentuk keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi," jelasnya.

Pemidanaan Bukan Sekadar Menghukum

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar UNDIP, Prof. Pujiyono, turut menegaskan bahwa paradigma pemidanaan dalam KUHP Nasional kini beralih dari pendekatan retributif ke model yang lebih restoratif dan humanis.

Prof Pujiyono memperkenalkan berbagai ide pemidanaan baru, termasuk fleksibilitas sanksi, double track system, dan pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana. "Pemidanaan kini diarahkan untuk memulihkan, bukan sekadar menghukum," ujarnya.

Sedangkan Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, dari UNAIR memfokuskan pemaparannya pada urgensi reformasi sistem pembuktian demi mewujudkan keadilan substantif. Serta, pentingnya mempertegas peran hakim serta membuka ruang bagi pembuktian yang adil dari semua pihak.

Prof Dr Nur Basuki juga menekankan perlunya standar pembuktian yang lebih jelas, serta memperkuat prinsip keseimbangan antara hak terdakwa dan kewenangan penegak hukum.
 

Dari kalangan akademisi, Ketua Umum ASPERHUPIKI, Dr. Fachrizal Affandi, menyoroti ketimpangan antara semangat progresif dalam KUHP baru dengan pendekatan formalistik dalam RKUHAP 2025.

Menurut Dr Fachrizal, pembatasan terhadap hak tersangka serta lemahnya kontrol yudisial dalam RKUHAP berpotensi melemahkan nilai-nilai perlindungan HAM. 

"Oleh karena itu, integrasi antara KUHP dan RKUHAP dinilai mutlak untuk memastikan transformasi sistem peradilan yang modern dan adil," ujarnya.

4 Guru Besar Bidang Hukum Bicara KUHP Baru dan Rancangan KUHAP 2025 di Konferensi Nasional Politik Hukum Universitas Airlangga

Pada konferensi nasional tersebut, Peneliti Politik Yoes C. Kenawas, Ph.D. turut memaparkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terhadap 101 ahli dan praktisi hukum yang mayoritas mendukung revisi KUHAP, khususnya dalam memperkuat akuntabilitas dan perlindungan HAM.

Survei ini, nilai Yoes, menunjukkan pentingnya transparansi proses legislasi, batas waktu penyidikan, pendampingan hukum wajib, dan perlunya digitalisasi informasi perkara untuk menjamin akses publik.

Peserta Konferensi Nasional ini diikuti para dosen dan mahasiswa dari berbagai Universitas dan peserta perwakilan dari Kejati Jatim Windhu Sugiarto, S.H., M.H.,CSSL (Kasipenkum Kejati Jatim) bersama jajaran, yaitu Teguh Basuki Heru, S.H., M.H., Eko Wahyudi, S.H., M.H., Fikki Aminullah Simatupang, S.H., dan Ardian Dwi Pramono, serta peserta perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto yaitu Kajari Kabupaten Mojokerto Dr. Endang Tirtana, SH. MH.beserta jajaran.

Satgas PKH Tertibkan Kawasan Lahan yang Terafiliasi PT GSL dan PT RAPP di Provinsi Riau
Satgas PKH Tertibkan Kawasan Lahan yang Terafiliasi PT GSL dan PT RAPP di Provinsi Riau Jumat, 20 Nov 2026 20:06 WIB

Baca Selengkapnya
Tutup Pelatihan Pemantapan Pembaruan KUHP dan KUHAP di Sentra Diklat Palembang, Kabadiklat Kejaksaan RI Titipkan 3 Pesan Penting
Tutup Pelatihan Pemantapan Pembaruan KUHP dan KUHAP di Sentra Diklat Palembang, Kabadiklat Kejaksaan RI Titipkan 3 Pesan Penting Jumat, 20 Nov 2026 16:50 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jatim Tetapkan 3 Pejabat PDTS dan Seorang Lawyer Sebagai Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi Kebun Binatang Surabaya
Kejati Jatim Tetapkan 3 Pejabat PDTS dan Seorang Lawyer Sebagai Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi Kebun Binatang Surabaya Jumat, 20 Nov 2026 10:55 WIB

Baca Selengkapnya
Kuliah Umum Peserta PPPJ Angkatan 83 Gelombang II 2026, Ketua MA : Jadilah Jaksa yang Mengedepankan Penegakan Hukum yang Berkemanusiaan
Kuliah Umum Peserta PPPJ Angkatan 83 Gelombang II 2026, Ketua MA : Jadilah Jaksa yang Mengedepankan Penegakan Hukum yang Berkemanusiaan Kamis, 19 Nov 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Tekankan Peran Strategis SATLINMAS dan ABPEDNAS dalam Mengawal Pembangunan Desa Serta Ketentraman Masyarakat di Banten
Jaksa Agung Tekankan Peran Strategis SATLINMAS dan ABPEDNAS dalam Mengawal Pembangunan Desa Serta Ketentraman Masyarakat di Banten Rabu, 18 Nov 2026 19:02 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jatim Tetapkan 4 Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi KUR BNI Jember
Kejati Jatim Tetapkan 4 Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi KUR BNI Jember Rabu, 18 Nov 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jatim Tetapkan Mantan Kadis ESDM Sebagai Tersangka Baru Pungli Perizinan Senilai Rp1,3 Miliar
Kejati Jatim Tetapkan Mantan Kadis ESDM Sebagai Tersangka Baru Pungli Perizinan Senilai Rp1,3 Miliar Selasa, 17 Nov 2026 11:55 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jatim Jalin Sinergi Bidang Datun dengan PT Adhi Karya Tbk dan Anak Usahanya
Kejati Jatim Jalin Sinergi Bidang Datun dengan PT Adhi Karya Tbk dan Anak Usahanya Selasa, 17 Nov 2026 07:40 WIB

Baca Selengkapnya
JAM INTEL Kawal Pengamanan Pembangunan Strategis Proyek Nasional KKP Senilai Rp22,12 Triliun
JAM INTEL Kawal Pengamanan Pembangunan Strategis Proyek Nasional KKP Senilai Rp22,12 Triliun Senin, 16 Nov 2026 23:26 WIB

Baca Selengkapnya
Buka Pelatihan Pemantapan Pembaruan KUHP dan KUHAP di Diklat Palembang, Sesjampidum Ingatkan Tanggung Jawab Besar Penegak Hukum
Buka Pelatihan Pemantapan Pembaruan KUHP dan KUHAP di Diklat Palembang, Sesjampidum Ingatkan Tanggung Jawab Besar Penegak Hukum Senin, 16 Nov 2026 18:11 WIB

Baca Selengkapnya
Beri Kuliah Umum di Kegiatan PPPJ Angkatan ke-83 Gelombang II 2026, Menkum Tegaskan Integritas adalah Harga Mati
Beri Kuliah Umum di Kegiatan PPPJ Angkatan ke-83 Gelombang II 2026, Menkum Tegaskan Integritas adalah Harga Mati Senin, 16 Nov 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Turnamen Mini Soccer Kajati Cup I 2026 Resmi Berakhir, Tim RSU Adhyaksa Tampil Sebagai Pemenang Usai Tundukkan Kejari Batu
Turnamen Mini Soccer Kajati Cup I 2026 Resmi Berakhir, Tim RSU Adhyaksa Tampil Sebagai Pemenang Usai Tundukkan Kejari Batu Minggu, 15 Nov 2026 19:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jatim Menyetujui 2 Permohonan Restorative Justice Perkara Pencurian di Madiun dan Tuban
Kejati Jatim Menyetujui 2 Permohonan Restorative Justice Perkara Pencurian di Madiun dan Tuban Minggu, 15 Nov 2026 13:01 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Penyidik 2 Kejari di Wilayah Kejati Jatim Bongkar Perkara Dugaan Korupsi di Perusahaan BUMN
Jaksa Penyidik 2 Kejari di Wilayah Kejati Jatim Bongkar Perkara Dugaan Korupsi di Perusahaan BUMN Sabtu, 14 Nov 2026 17:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jatim Terima Kunjungan Tim Monev Badiklat Kejaksaan RI, Sesbadiklat Yulianto Ajak Setiap Jajaran Jadi Pahlawan di Bidang Masing-Masing
Kejati Jatim Terima Kunjungan Tim Monev Badiklat Kejaksaan RI, Sesbadiklat Yulianto Ajak Setiap Jajaran Jadi Pahlawan di Bidang Masing-Masing Jumat, 13 Nov 2026 12:02 WIB

Baca Selengkapnya
Gelar FGD Jaksa Intelligence Ecosystem, JAM INTEL Rumuskan Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial di Kejaksaan
Gelar FGD Jaksa Intelligence Ecosystem, JAM INTEL Rumuskan Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial di Kejaksaan Jumat, 13 Nov 2026 08:30 WIB

Baca Selengkapnya
Beri Pembekalan Peserta PPPJ Angkatan ke-83 Gelombang II 2026, Wakil Jaksa Agung RI
Beri Pembekalan Peserta PPPJ Angkatan ke-83 Gelombang II 2026, Wakil Jaksa Agung RI Kamis, 12 Nov 2026 12:02 WIB

Baca Selengkapnya
Pimpin Apel Akbar Satlinmas Provinsi Jabar Peringati Hari Pahlawan, Jaksa Agung Ajak Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Pimpin Apel Akbar Satlinmas Provinsi Jabar Peringati Hari Pahlawan, Jaksa Agung Ajak Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Rabu, 11 Nov 2026 17:35 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Membuka Forum Literasi Hukum Persaja SERI #1 Jaksa Era Baru Hukum Pidana Indonesia dan Bedah Buku Jaksa Angsa
Jaksa Agung Membuka Forum Literasi Hukum Persaja SERI #1 Jaksa Era Baru Hukum Pidana Indonesia dan Bedah Buku Jaksa Angsa Selasa, 10 Nov 2026 20:01 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Bekali Nilai Integritas dan Hati Nurani Bagi Peserta PPPJ Angkatan 83 Gelombang II Tahun 2026
Jaksa Agung Bekali Nilai Integritas dan Hati Nurani Bagi Peserta PPPJ Angkatan 83 Gelombang II Tahun 2026 Senin, 09 Nov 2026 16:07 WIB

Baca Selengkapnya
JPN Kejati Jatim Pulihkan Aset PT Pertamina (Persero) Senilai Rp29,4 Miliar
JPN Kejati Jatim Pulihkan Aset PT Pertamina (Persero) Senilai Rp29,4 Miliar Senin, 09 Nov 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Sesbandiklat Kejaksaan RI resi Tutup Pelatihan Pemantapan KUHP dan KUHAP Baru di Diklat Bandung
Sesbandiklat Kejaksaan RI resi Tutup Pelatihan Pemantapan KUHP dan KUHAP Baru di Diklat Bandung Minggu, 08 Nov 2026 18:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jatim Menyetujui 4 Permohonan Penghentian Penuntutan Perkara Melalui Restorative Justice, Salah Satunya Kasus Narkotika
Kejati Jatim Menyetujui 4 Permohonan Penghentian Penuntutan Perkara Melalui Restorative Justice, Salah Satunya Kasus Narkotika Sabtu, 07 Nov 2026 09:01 WIB

Baca Selengkapnya
Buka Pelatihan Pemantapan Pembaruan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana di Bandung,  Kabadiklat Tekankan Perubahan Pola Pikir dan Pola Tindak dalam Penegakan Hukum
Buka Pelatihan Pemantapan Pembaruan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana di Bandung, Kabadiklat Tekankan Perubahan Pola Pikir dan Pola Tindak dalam Penegakan Hukum Kamis, 05 Nov 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Satgas PKH Akan Tertibkan dan Kuasai Kembali Kawasan Hutan Milik Perusahaan yang Terafiliasi dengan AK
Satgas PKH Akan Tertibkan dan Kuasai Kembali Kawasan Hutan Milik Perusahaan yang Terafiliasi dengan AK Kamis, 05 Nov 2026 00:45 WIB

Baca Selengkapnya