Tim Penyidik Pidana Khusus Kejati Maluku menetapkan dua tersangka perkara korupsi pembangunan talud pengendalian banjir di Kabupaten Buru yang merugikan negara Rp1 miliar lebih.
Kedua tersangka itu yakni, AM sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan MS sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Maluku.
Setelah melakukan pemeriksaan, kedua tersangka langsung ditahan. Penahanan terhadap tersangka berinisial AM dan MS didampingi oleh kuasa hukumnya, pada pukul 20.20 WIT di Kantor Kejati Maluku, Senin 28 Oktober 2024.
Untuk mengantisipasi potensi pelarian, penghilangan barang bukti, atau upaya pengulangan tindak pidana, pihak Kejati memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap kedua tersangka di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIA Ambon selama 20 hari, terhitung sejak 28 Oktober hingga 16 November 2024.
Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai dakwaan primair. Subsidiair, mereka dijerat dengan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) undang-undang yang sama.
Kasus ini bermula dari alokasi Dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020 yang diterima Pemerintah Provinsi Maluku melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp700 miliar.
Dari jumlah tersebut, Rp14,7 miliar dialokasikan untuk proyek pembangunan talud di Kabupaten Buru yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Maluku.
Namun, menurut hasil pemeriksaan ahli, ditemukan adanya kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan dalam proyek tersebut, yang dinilai mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.023.870.488,52 berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku.
Korupsi Proyek Talud di Buru Rp1 Miliar, Jaksa Tahan Dua Pejabat Dinas PUPR Maluku
Follow
Rekomendasi
