STORY KEJAKSAAN - Mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus mantan Wakil Komisaris PT Pertamina periode 2016-2019, Arcandra Tahar mengungkapkan Pertamina pernah mengekspor bagian minyak mentah negara sebanyak 255 ribu barel per hari yang tak terserap.
Keterangan tersebut disampaikan Arcandra Tahar saat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk turunannya di PT Pertamina, subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, pada Kamis 22 Januari 2026.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Triyana Setia Putra dalam keterangannya menjelaskan Arcandra Tahar hadir sebagai saksi dengan memaparkan secara mendalam tata kelola perusahaan dari hulu dan hilir khususnya terkait kondisi sebelum terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2014. Dalam keterangannya, Arcandra mengungkapkan fakta bahwa bagian minyak mentah negara sebanyak 255 ribu barel per hari tidak diserap dan justru diekspor oleh KKSS PT Pertamina ke luar negeri.
“Kondisi ini memaksa PT Pertamina untuk melakukan impor minyak mentah yang berdampak pada membengkaknya biaya operasional, mulai dari biaya pengapalan yang tinggi hingga kebutuhan ruang penyimpanan atau storage tambahan,” ujar JPU Triyana.
Situasi ini, lanjut JPU, yang melatarbelakangi keputusan PT Pertamina untuk menyewa Terminal BBM (TBBM) Merak, sebuah tindakan yang dinilai JPU tidak diperlukan pada saat itu dan menjadi poin krusial dalam mendukung dakwaan mengenai perbuatan melawan hukum di Pertamina pada periode 2018-2024.
Dalam sidang itu, JPU juga menyampaikan bahwa Majelis Hakim telah mengonfirmasi kehadiran Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) periode 2019-2024 sebagai saksi pada persidangan hari Selasa, 27 Januari 2026 mendatang.
Ignatius Jonan Berhalangan Hadir
Sementara saksi Eks Menteri ESDM periode 2016-2019 Ignasius Jonan kembali berhalangan hadir karena sedang menjalani perawatan medis di Singapura.
Tim JPU akan terus melakukan konfirmasi dan mempertimbangkan apakah keterangannya masih mutlak diperlukan atau sudah terwakili oleh saksi-saksi lainnya dalam pembuktian dakwaan.
JPU Ungkap Inefisiensi Tata Kelola Pertamina Melalui Kesaksian Mantan Wamen ESDM Arcandra Tahar
Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih
Follow
Rekomendasi
