Kejari Bireuen Eksekusi Uang Pengganti Kasus Korupsi Rp1,8 Miliar
Kejaksaan Negeri Bireuen, Aceh, melakukan eksekusi terhadap pembayaran uang pengganti perkara Tindak Pidana Korupsi senilai Rp1.854.258.000. Eksekusi tersebut dilakukan di Ruang Rapat Kajari Bireuen, Rabu 22 Mei 2024.
Eksekusi uang pengganti ini dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Munawal Hadi, S.H.,M.H, didampingi Kasi Pidsus Siara Nedy, S.H.,M.H, Kasi Intelijen Abdi Fikri, S.H.,M.H, beserta Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Bireuen.
Pembayaran uang pengganti tersebut berasal dari dua Tindak Pidana Korupsi, pertama perkara penyelewengan Dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen Tahun 2022 sebesar Rp1.110.497.000.
Perkara ke dua adalah Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun 2019 sampai dengan 2023 di Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen sebesar Rp743.761.000.
Uang pengganti tersebut berasal dari empat terpidana yang sedang menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan, yaitu terpidana EHB dan terpidana S dalam perkara Tipikor PNPM Jeumpa dan juga terpidana SM dan terpidana F dalam perkara Tipikor PNPM Gandapura.
Uang pengganti yang telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Bireuen itu kemudian disetor ke kas negara guna pemulihan kerugian keuangan negara yang telah ditimbulkan dari Tindak pidana korupsi tersebut.
Pembayaran uang pengganti tersebut juga akan menjadi setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan Negeri Bireuen pada tahun 2024.
Kejari Bireuen Eksekusi Uang Pengganti Kasus Korupsi Rp1,8 Miliar
Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mendorong Kejaksaan Agung untuk menjadi 'panglima' penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Follow
Rekomendasi
