Better experience in portrait mode.

STORY KEJAKSAAN - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer (Jampidmil) Mayjen TNI M. Ali Ridho mengungkapkan bahwa perkara koneksitas, yang melibatkan tindak pidana bersama antara sipil dan militer, sering menghadapi hambatan prosedural, struktural, dan teknis, termasuk dualisme yurisdiksi dan disparitas pemidanaan.

Temuan tersebut terungkap setelah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (JAM PIDMIL) menggelar evaluasi mendalam atas penanganan perkara koneksitas sejak lembaga JAM PIDMIL dibentuk.

Jampidmil Mayjen TNI M. Ali Ridho

“JAM PIDMIL kini memiliki peran yang semakin krusial sebagai penghubung utama antara sistem peradilan umum dan militer, memastikan proses hukum berjalan selaras, efektif, dan adil,” ujar Jampidmil dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Perkara Koneksitas di Grand Mahakam Hotel, Jakarta, Kamis 4 Desember 2025.

Rakor ini digelar dengan tujuan mengevaluasi penanganan perkara koneksitas dan menyamakan persepsi di tengah pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Jampidmil mengungkapkan bahwa data menunjukkan adanya peningkatan volume perkara koneksitas yang ditangani dan diselesaikan Kejaksaan dalam kurun waktu 2021 hingga September 2025. Penerapan KUHAP dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2025 menuntut adanya harmonisasi terhadap delik-delik baru, penyesuaian posisi hukum pelaku, serta penguatan mekanisme penyidikan gabungan.

Perspektif Hukum Baru

Hadir dalam Rakor JAM PIDMIL, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Prof. Asep N. Mulyana yang memaparkan bahwa KUHP 2023 melihat penuntutan sebagai proses peradilan yang dimulai sejak penyidikan, mencerminkan adanya pemurnian diferensiasi fungsional.

Perspektif Hukum Baru

Dalam perspektif hukum baru, lanjut Jampidum, proses peradilan pidana beroperasi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi (Integrated Criminal Justice System/ICJS), yang menuntut koordinasi dan kolaborasi erat antar-lembaga penegak hukum, serta menerapkan sistem pengawasan dan keseimbangan (Check & Balancing System). 

Lebih lanjut, Jampidum menjelaskan bahwa Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 memberikan kewenangan eksplisit kepada Jaksa Agung untuk mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan perkara koneksitas. Kewenangan yang bersifat menyatu dan berjenjang ini telah didelegasikan kepada Jampidmil dan Kepala Kejaksaan Tinggi, sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2025. 

Jampidum Prof. Asep N. Mulyana

“Dengan adanya pembaruan KUHAP, landasan hukum penyelesaian koneksitas kini semakin kuat, mewujudkan prinsip one unified judicial process dan mengakomodasi sensitivitas militer, di mana perkara dapat diperiksa di lingkungan peradilan militer jika titik berat kerugiannya berada pada kepentingan militer,” terang Jampidum

Rakor ini menjadi wadah strategis untuk memitigasi risiko perbedaan tafsir hukum dan memudahkan adaptasi teknis pasca-perubahan regulasi.  Seluruh aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan, Oditurat TNI, dan Polisi Militer, didorong untuk terus menjaga integritas, profesionalisme, dan objektivitas. 

Rakor JAM PIDMIL

Hasil Rakor ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti, menghasilkan rekomendasi strategis untuk penyempurnaan kebijakan dan memperkuat sistem monitoring, sehingga seluruh proses penanganan perkara koneksitas dapat berjalan secara profesional, akuntabel, dan adaptif. 

Buka Pelatihan Pemantapan Pembaruan KUHP dan KUHAP di Diklat Palembang, Sesjampidum Ingatkan Tanggung Jawab Besar Penegak Hukum
Buka Pelatihan Pemantapan Pembaruan KUHP dan KUHAP di Diklat Palembang, Sesjampidum Ingatkan Tanggung Jawab Besar Penegak Hukum Senin, 16 Nov 2026 18:11 WIB

Baca Selengkapnya
Pembekalan Peserta PPPJ Angkatan ke-83 Gelombang II 2026, Jampidsus Tekankan Profesionalitas, Dedikasi, dan Loyalitas
Pembekalan Peserta PPPJ Angkatan ke-83 Gelombang II 2026, Jampidsus Tekankan Profesionalitas, Dedikasi, dan Loyalitas Rabu, 11 Nov 2026 14:01 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Membuka Forum Literasi Hukum Persaja SERI #1 Jaksa Era Baru Hukum Pidana Indonesia dan Bedah Buku Jaksa Angsa
Jaksa Agung Membuka Forum Literasi Hukum Persaja SERI #1 Jaksa Era Baru Hukum Pidana Indonesia dan Bedah Buku Jaksa Angsa Selasa, 10 Nov 2026 20:01 WIB

Baca Selengkapnya
Sesbandiklat Kejaksaan RI resi Tutup Pelatihan Pemantapan KUHP dan KUHAP Baru di Diklat Bandung
Sesbandiklat Kejaksaan RI resi Tutup Pelatihan Pemantapan KUHP dan KUHAP Baru di Diklat Bandung Minggu, 08 Nov 2026 18:01 WIB

Baca Selengkapnya
Gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi, Jampidsus Ingatkan Capaian Penanganan Perkara dan Penyerapan Anggaran
Gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi, Jampidsus Ingatkan Capaian Penanganan Perkara dan Penyerapan Anggaran Kamis, 05 Nov 2026 14:02 WIB

Baca Selengkapnya
Buka Pelatihan Pemantapan Pembaruan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana di Bandung,  Kabadiklat Tekankan Perubahan Pola Pikir dan Pola Tindak dalam Penegakan Hukum
Buka Pelatihan Pemantapan Pembaruan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana di Bandung, Kabadiklat Tekankan Perubahan Pola Pikir dan Pola Tindak dalam Penegakan Hukum Kamis, 05 Nov 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Satgas PKH Akan Tertibkan dan Kuasai Kembali Kawasan Hutan Milik Perusahaan yang Terafiliasi dengan AK
Satgas PKH Akan Tertibkan dan Kuasai Kembali Kawasan Hutan Milik Perusahaan yang Terafiliasi dengan AK Kamis, 05 Nov 2026 00:45 WIB

Baca Selengkapnya
Tutup Pelatihan Pemantapan KUHP dan KUHAP di Semarang, Kabadiklat Kejaksaan Berharap Kompetensi dan Profesionalisme Penanganan Perkara Meningkat
Tutup Pelatihan Pemantapan KUHP dan KUHAP di Semarang, Kabadiklat Kejaksaan Berharap Kompetensi dan Profesionalisme Penanganan Perkara Meningkat Senin, 02 Nov 2026 11:01 WIB

Baca Selengkapnya
HaloJPN Hadir di CFD Bandung, Jamdatun Fasilitasi Masyarakat Kota Kembang Konsultasi Hukum Tanpa Dipungut Biaya
HaloJPN Hadir di CFD Bandung, Jamdatun Fasilitasi Masyarakat Kota Kembang Konsultasi Hukum Tanpa Dipungut Biaya Minggu, 01 Nov 2026 18:05 WIB

Baca Selengkapnya
Akhiri Kunjungan Kerja di Kejati Jatim, Jaksa Agung Beri Arahan Strategis kepada 39 Satker Kejaksaan
Akhiri Kunjungan Kerja di Kejati Jatim, Jaksa Agung Beri Arahan Strategis kepada 39 Satker Kejaksaan Sabtu, 31 Okt 2026 17:01 WIB

Baca Selengkapnya
Sambangi Kejari Surabaya dan Tanjung Perak dalam Kunker Hari Ketiga di Jatim, Jaksa Agung Tekankan Inovasi dan kapaabilitas Jajaran
Sambangi Kejari Surabaya dan Tanjung Perak dalam Kunker Hari Ketiga di Jatim, Jaksa Agung Tekankan Inovasi dan kapaabilitas Jajaran Jumat, 30 Okt 2026 15:02 WIB

Baca Selengkapnya
Kunjungan Kerja ke 3 Satker Kejaksaan di Malang Raya, Jaksa Agung RI Tekankan Kualitas Pelayanan dan Kinerja Pegawai
Kunjungan Kerja ke 3 Satker Kejaksaan di Malang Raya, Jaksa Agung RI Tekankan Kualitas Pelayanan dan Kinerja Pegawai Kamis, 29 Okt 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Jampidum Soroti Aturan Kedaluwarsa Penuntutan Berdasarkan KUHP dan KUHAP Nasional
Jampidum Soroti Aturan Kedaluwarsa Penuntutan Berdasarkan KUHP dan KUHAP Nasional Rabu, 28 Okt 2026 18:45 WIB

Baca Selengkapnya
Buka Pelatihan Peningkatan Kompetensi APIP Kab Sidoarjo, Kabadiklat Tekankan Fungsi Pencegahan Sebelum Penyimpangan Terjadi
Buka Pelatihan Peningkatan Kompetensi APIP Kab Sidoarjo, Kabadiklat Tekankan Fungsi Pencegahan Sebelum Penyimpangan Terjadi Rabu, 28 Okt 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Sambut KKP II Peserta Didik Sespimti Dikreg ke-36 TA 2026, Kejaksaan dan Kepolisian Perkuat Soliditas Antarlembaga
Sambut KKP II Peserta Didik Sespimti Dikreg ke-36 TA 2026, Kejaksaan dan Kepolisian Perkuat Soliditas Antarlembaga Selasa, 27 Okt 2026 20:30 WIB

Baca Selengkapnya
3 Pesan Kabadiklat Kejaksaan RI kepada Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional II
3 Pesan Kabadiklat Kejaksaan RI kepada Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional II Minggu, 25 Okt 2026 13:02 WIB

Baca Selengkapnya
Kunker ke Kejati Papua, Jampidsus Imbau Jajaran Menjaga Kepercayaan Publik Lewat Kinerja yang Bersih, Profesional, dan Terukur
Kunker ke Kejati Papua, Jampidsus Imbau Jajaran Menjaga Kepercayaan Publik Lewat Kinerja yang Bersih, Profesional, dan Terukur Jumat, 23 Okt 2026 08:30 WIB

Baca Selengkapnya
JAM PIDUM Gelar FGD Penguatan Pengendalian Pelaksanaan Putusan Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial
JAM PIDUM Gelar FGD Penguatan Pengendalian Pelaksanaan Putusan Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial Kamis, 22 Okt 2026 08:30 WIB

Baca Selengkapnya
Jamdatun Tegaskan Komitmen Wujudkan WBBM Saat Terima Kunjungan Tim Evaluator:
Jamdatun Tegaskan Komitmen Wujudkan WBBM Saat Terima Kunjungan Tim Evaluator: "Tak Hanya Pelayanan Scope Indonesia, tapi Internasional" Senin, 19 Okt 2026 12:09 WIB

Baca Selengkapnya
Jampidsus Tutup FGD Penerbitan SP-4, Direktorat UHLBEE Bahas Standarisasi Perhitungan Pidana Uang Pengganti dan Denda
Jampidsus Tutup FGD Penerbitan SP-4, Direktorat UHLBEE Bahas Standarisasi Perhitungan Pidana Uang Pengganti dan Denda Senin, 19 Okt 2026 08:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejaksaan RI Sosialisasi Moderasi Agama Guna Memperkuat Persatuan Bangsa Menuju Indonesia Emas tahun 2045
Kejaksaan RI Sosialisasi Moderasi Agama Guna Memperkuat Persatuan Bangsa Menuju Indonesia Emas tahun 2045 Sabtu, 17 Okt 2026 12:30 WIB

Baca Selengkapnya
Keynote Speech FGD di USU, Jamdatun Berharap Kehadiran Adhyaksa Chambers Mengurangi Konflik Antar Instansi Pemerintah maupun BUMN
Keynote Speech FGD di USU, Jamdatun Berharap Kehadiran Adhyaksa Chambers Mengurangi Konflik Antar Instansi Pemerintah maupun BUMN Kamis, 15 Okt 2026 12:01 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Terima Kunjungan Kapolri, Kejaksaan RI dan Polri Tegaskan Komitmen Memperkuat Sinergi dan Kolaborasi
Jaksa Agung Terima Kunjungan Kapolri, Kejaksaan RI dan Polri Tegaskan Komitmen Memperkuat Sinergi dan Kolaborasi Rabu, 14 Okt 2026 16:47 WIB

Baca Selengkapnya
Bekali Kemampuan Corporate Strategy dan Komunikasi Publik, Jamdatun Dorong Kapasitas dan Profesionalisme JPN
Bekali Kemampuan Corporate Strategy dan Komunikasi Publik, Jamdatun Dorong Kapasitas dan Profesionalisme JPN Selasa, 13 Okt 2026 20:01 WIB

Baca Selengkapnya
JAM PIDMIL Serahkan 5 Tersangka dan Barang Bukti  Perkara Pengadaan Motor Listrik di BGN ke JPU Kejati Jakpus, Kerugian Negara Rp863 Miliar
JAM PIDMIL Serahkan 5 Tersangka dan Barang Bukti Perkara Pengadaan Motor Listrik di BGN ke JPU Kejati Jakpus, Kerugian Negara Rp863 Miliar Sabtu, 10 Okt 2026 11:10 WIB

Baca Selengkapnya