Hadiri Penetapan Perwalian di Mojokerto, Kajati Jatim Tegaskan Aksi Nyata Perlindungan Anak
Aksi nyata dan dukungan tinggi ditunjukan jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) saat menghadiri sidang penetapan perwalian anak yang digelar di Pendopo Kabupaten Mojokerto, Senin, 16 Desember 2024.
Di acara hasil sinergi Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto, Pengadilan Agama Kabupaten Mojokerto, dan Pemerintah Kabupaten Mojokerti, Kepala Kejati Jatim, Dr Mia Amiati, SH, MH, CMA, CSSL hadir beserta para pejabat utama Kejati Jatim dan Kepala Kejari se-Surabaya Raya.
"Saya selaku pimpinan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memberikan apresiasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dan jaksa pengacara negara beserta jajaran yang telah menjalankan tugas dan fungsi jaksa pengacara negara secara optimal dalam membantu masyarakat,”
ujar Kajati Jatim Mia Amiati.
Penetapan perwalian anak ini diberikan atas permohonan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yatim Sejahtera di Dusun Kembangbelor Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.
Permohonan perwalian anak merupakan salah satu tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara yang tertuang dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Menurut Kajati, anak merupakan aset bangsa yang paling berharga. Mereka adalah generasi penerus yang akan menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, masyarakat, maupun keluarga.
Anak-anak, terutama yatim piatu dan berada di panti asuhan, membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan perlindungan yang lebih ekstra. Mereka membutuhkan figur orang tua yang akan membimbing dan mengarahkan mereka menuju masa depan yang gemilang.
Melalui proses penetapan perwalian ini, anak-anak akan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat, serta kepastian akan hak-haknya sebagai warga negara.
Proses ini juga memastikan adanya pengawasan dan kontrol terhadap kesejahteraan anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
“Sidang penetapan perwalian anak yang kita laksanakan hari ini merupakan langkah nyata dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi anak-anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Yatim Sejahtera,”
ujar Kajati Jatim Mia Amiati.
Penkum Kejati Jatim
Bagikan Kartu Identitas Anak
Pada kesempatan yang sama, Kajati Jatim melakukan penyerahan simbolis Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai dokumen penting yang menjamin hak-hak sipil anak.
Dengan memiliki KIA, anak-anak dapat mengakses berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta mempermudah anak-anak dalam menjalani kehidupan sosial dan bermasyarakat.
Kajati Jatim juga berharap bahwa momentum ini akan semakin memantapkan posisi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang semakin berkualitas, akuntabel, transparan, berkeadilan yang humanis, serta semakin mendapatkan kepercayaan di hati masyarakat.
“Saya yakin dan percaya, sinergitas dan harmonisasi dengan pemerintah daerah ini akan mampu semakin meneguhkan semangat saling mengisi dan memberi, khususnya dalam melayani masyarakat,” ujar Kajati Jatim.
Hadiri Penetapan Perwalian di Mojokerto, Kajati Jatim Tegaskan Aksi Nyata Perlindungan Anak
Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tugas dan fungsi JAMPIDMIL serta sinergitas penanganan eksekusi perkara koneksitas yang inkracht.
Wakil Jaksa Agung mengatakan, tema PPPJ kali ini relevan dengan penerapan core value berakhlak bagi seluruh aparatur negara, tak terkecuali bagi insan Adhyaksa.
Follow
Rekomendasi
