Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Prof Dr Asep Nana Mulyana menyetujui 13 permohonan penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme restorative justice (Keadilan restoratif) dalam ekspose virtual pada Kamis, 15 Mei 2025.
Permohonan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif ini diajukan oleh 10 Kejaksaan Negeri (Kejari) di Indonesia dengan melibatkan 14 orang tersangka.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Dr. Harli Siregar, S.H, M.Hum, salah satu perkara yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif yaitu terhadap Tersangka Muhammad Rizal alias Ical dari Kejari Ternate yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
Tersangka Ical ditetapkan sebagai tersangka setelah diketahui mengambil uang tunai di dalam bagasi motor senilai Rp5,9 juta milik Korban Bayu Pitriysnto pada Senin, 24 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIT di kawasan Benteng Orange, Ternate Tengah, Kota Ternate.
Sehari sebelumnya, Tersangka melihat uang tersebut disimpan korban dan timbul niat untuk mengambilnya.
Saat melakukan aksinya, Tersangka Ical mengambil kunci sepeda motor korban dan menyembunyikannya. Ketika korban pergi mengambil kunci cadangan, tersangka membuka bagasi sepeda motor dan mengambil uang tersebut.
Hasil pencurian tersebut selanjutnya digunakan Tersangka Ical untuk membayar uang kas Rp500 ribu, angsuran sepeda motor Rp1,18 juta, transfer ke istri di Batam Rp3 juta, dan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi Tersangka.
Mengetahui kasus posisi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, Dedyng Wibiyanto Atabay, S.H., M.H., Kasi Pidum sekaligus Jaksa Fasilitator Joice Amelia Ussu, S.H., M.H. serta menginisiasikan penyelesaian perkara ini melalui mekanisme restorative justice.
Setelah adanya perdamaian antara tersangka dan korban yang juga meminta penghentian proses hukum, Kejari Ternate mengajukan permohonan restorative justice kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Herry Ahmad Pribadi, S.H., M.H. yang selanjutnya diteruskan ke JAM-Pidum Kejaksaan RI.
Selain kasus pencurian di Ternate, JAM-Pidum juga menyetujui 12 perkara lain melalui mekanisme keadilan restoratif. Kedua belas perkara itu adalah:
Tersangka Dedi Ahmad Atamimi dari Kejari Halmahera Tengah, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Tersangka Josico Arthur Samallo dari Kejari Maluku Tengah, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Tersangka Aprianto Ode alias April dari Kejari Tual, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
Tersangka Andrian Ludji alias Adi dari Kejari Kota Kupang, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Tersangka Adri Guillermo dari Kejari Minahasa Utara, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan
Tersangka Natanael George Tangkilisan dari Kejari Minahasa Utara, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan
Tersangka Nurahim dari Kejari Lombok Tengah, yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan.
Tersangka Muhammad Guswandi alias Wawan dari Kejari Bengkalis, yang disangka melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Pengancaman.
Tersangka Syahbandi alias Ewa bin (Alm.) Mulyadi dari Kejari Ketapang, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
Tersangka Nur Asiah Binti Ridwan dari Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan
Tersangka Adittiya alias Adit bin Yanto Ahmad dari Kejaksaan Negeri Sanggau, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
Tersangka I Ismail Alias Cucun alias 75 Bin Syahrehal (Alm), Tersangka II Damaianus Pinda alias Dami anak dari Dairo Padaka (Alm.) dari Kejaksaan Negeri Ketapang, yang disangka melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP tentang Pengeroyokan atau Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 KUHP Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Penganiayaan.
Alasan Pemberian Persetujuan
Sebekum diberikan persetujan, JAM-Pidum telah mempertimbangkan sejumlah alasan untuk pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini. Alasan itu adalah
Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;
Tersangka belum pernah dihukum;
Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana
Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;
Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;
Pertimbangan sosiologis;
Masyarakat merespon positif.
“Para Kepala Kejaksaan Negeri dimohon untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum,” ujar JAM-Pidum.
JAM-Pidum Setujui 12 Permohonan Restorative Justice, Salah Satunya Kasus Pencuri Uang Rp5,9 Juta di Bagasi Motor
Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih
Follow
Rekomendasi
