Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Kejaksaan Agung, Prof Dr Asep N Mulyana, S.H, M.Hum menyetujui enam permohonan penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme Restorative Justice (keadilan restoratif) dalam ekspose virtual, Rabu 30 Juli 2025.
Perkara yang disetujui kali ini diajukan permohonannya oleh empat Kejaksaan Negeri (Kejari) dengan masing-masing dua perkara dari Kejari Tanjung Balai dan Kejari Aceh Timur.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Anang Supriatna, S.H, M.H menjelaskan salah satu perkara yang disetujui penyelesaiannya melalui mekanisme keadilan restoratif adalah terhadap Tersangka Andre Yudi Panggabean dari Kejari Malinau.
Anak dari Manonggor Panggabean itu disangka telah melanggar Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dalam Jabatan Subsidair Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.
Menurut Kapuspenkum, Andre Yudi Panggabean diketahui bekerja sebagai petugas penagih angsuran pinjaman nasabah di sebuah Koperasi Purba Jaya Mandiri sejak April 2024 hingga November 2024.
Dengan tugas melakukan penagihan angsuran pinjaman nasabah, tersangka pada November 2024 menarik sejumlah uang dari beberapa nasabah dengan total perolehan mencapai Rp21 juta.
Namun setelah uang angsuran berhasil dihimpun, Tersangka tidak menyetorkannya ke koperasi. Diketahui Andre Yudi menggunakan uang tersebut untuk membayar biaya kuliah adik dan kebutuhan keluarga di kampung.
Akibat perbuatan tersebut, Andre Yudi yang telah ditahan dan ditetapkan menjadi tersangka menjalani proses perdamaian dengan Korban yang berlangsung pada 21 Juli 2025. Proses perdamaian berlangsung damai karena Tersangka menyetujui syarat mengembalikan kerugian sebesar Rp21 juta ke pengurus koperasi.
Inisiasi perdamaian tersebut dibuat oleh Kepala Kejaksaan Negeri Malinau I Wayan Oja Miasta, S.H., M.H., Kepala Seksi Pidum Yushar, S.H., M.H., dan Jaksa Fasilitator Firenius Simorangkir, S.H.
5 Perkara Lain
Permohonan penghentian penuntutan diajukan ke Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara I Made Sudarmawan, S.H., M.H. dan disetujui oleh JAM-Pidum dalam ekspose Restorative Justice pada Rabu, 30 Juli 2025.
Selain perkara Andre Yudi Panggabean, JAM-Pidum juga menyetujui penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif terhadap 5 (lima) perkara lainnya, yaitu:
Tersangka Panca Noka Panjaitan alias Panca dari Kejaksaan Negeri Tanjung Balai, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
2. Tersangka Rizal alias Ijal dari Kejaksaan Negeri Tanjung Balai, yang disangka melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pengancaman.
3. Tersangka Junaidi bin Syukri dari Kejaksaan Negeri Aceh Timur, yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan.
4. Tersangka Samser alias Heri bin Alm. Kamaruddin dari Kejaksaan Negeri Aceh Timur, yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan.
5. Tersangka I Zulmahdi bin M Daud dan Tersangka II Faudan M Aziz dari Kejaksaan Negeri Bireuen, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
“Para Kepala Kejaksaan Negeri dimohon untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum,” pesan JAM-Pidum.
Alasan Persetujuan
Menurut Kapuspenkum, permohonan restorative justice disetujui karena alasan telah dilaksanakan proses perdamaian secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
Tersangka belum pernah dihukum dan baru pertama kali melakukan perbuatan pidana, serta ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun.
Permohonan restorative justice juga disetujui karena alasan Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya, kedua pihak yang berperkara setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar, pertimbangan sosiologis, serta masyarakat merespons positif.
JAM-Pidum Menyetujui 6 Permohonan Restorative Justice, Salah Satunya Penggelapan Buat Uang Kuliah Adik
Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih
Follow
Rekomendasi
