“Para Kepala Kejaksaan Negeri dimohon untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum,” pesan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Kejagung.

Selain permohonan restorative justice dari Kejari Salatiga, JAM-Pidum juga menyetujui dua perkara yang diajukan untuk diselesaikan melalui mekanisme yang sama. Dua perkara itu adalah:

1. Tersangka Edi Raharjo bin Budi (Alm) dari Kejaksaan Negeri Grobongan, yang disangka melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan.

2. Tersangka Hendra Paisol bin Maridun dari Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir, yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Ketiga permohonan restorative justice tersebut disetujui JAM-Pidum dengan pertimbangan:

• Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;
• Tersangka belum pernah dihukum;
• Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
• Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
• Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya; 
   

• Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;
• Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;
• Pertimbangan sosiologis;
• Masyarakat merespon positif.