Better experience in portrait mode.
Terima Kunjungan Menhut, Jaksa Agung Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan

Terima Kunjungan Menhut, Jaksa Agung Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan

Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan silaturahmi Menteri Kehutanan RI (Menhut) Raja Juli Antoni di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta pada Jumat, 1 November 2024. Pertemuan tersebut merupakan tindaklanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka koordinasi penegakan hukum terkait kehutanan.


Menurut Jaksa Agung, pertemuan ini merupakan bentuk sinergitas Kejaksaan Agung dengan Kementerian/Lembaga. Tentunya, lanjut Jaksa Agung, Kejaksaan dengan Kementerian/Lembaga lain harus saling support sehingga tujuan bersama untuk menyejahterakan masyarakat dapat terwujud.

“Hampir setiap pertemuan kami dengan Kementerian/Lembaga terkait, kita selalu berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas. Oleh karenanya saya mengapresiasi antar stakeholder dapat kompak melaksanakan tugas fungsinya,” ujar Jaksa Agung.

Terima Kunjungan Menhut, Jaksa Agung Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan

Pada kesempatan yang sama, Menhut menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas dukungan yang diberikan Kejaksaan Agung. Sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto, lanjut Menhut, kementeriannya diminta untuk menjaga hutan dari penjarahan atau pengalihan hutan menjadi perkebunan secara ilegal.

Menhut juga memastikan kementeriannya siap mentertibkan, dengan penegakan hukum sesuai aturan-aturan yang ada, langkah tegas berupa denda secara administratif maupun tindakan penyitaan terhadap aset negara yang disalahgunakan.

"Hal itu dilakukan sebagai upaya pelaksanaan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan menggunakannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ujar Menhut.

Terima Kunjungan Menhut, Jaksa Agung Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan

Dalam rangka penegakan hukum, Menhut menegaskan negara tidak boleh kalah oleh para pelaku atau oknum yang menyalahgunakan penggunaan lahan hutan secara ilegal. Komitmen tersebut dapat terlaksana melalui kerja sama yang baik Kemenhut dengan Kejaksaan RI maupun stakeholder lainnya.

Selain dengan Kejaksaan Agung, Menhut juga mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara mengenai pembentukan Satuan Tugas (Satgas) terbatas yang dapat bekerja lebih optimal memberantas pengalihan lahan hutan secara ilegal yang terdiri dari stakeholder Kejaksaan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan unsur internal Kemenhut.

Komitmen Jaksa Sahabat Rimba, Kajati Jatim Inisiasi Program Hutan Asuh Bersama Perum Perhutani
Komitmen Jaksa Sahabat Rimba, Kajati Jatim Inisiasi Program Hutan Asuh Bersama Perum Perhutani

Kegiatan ini menunjukan insan Adhyaksa tidak hanya peduli terhadap unsur keadilan dalam penanganan perkara tapi juga kepedulian kepada lingkungan

Baca Selengkapnya
Berantas Sindikat Mafia Tanah, Jaksa Agung Terima Penghargaan dari Kementerian ATR/BPN
Berantas Sindikat Mafia Tanah, Jaksa Agung Terima Penghargaan dari Kementerian ATR/BPN

Jaksa Agung menyoroti sengketa dan konflik pertanahan yang sering terjadi di Indonesia, sebagian besar berasal dari praktik mafia tanah.

Baca Selengkapnya
Berantas Mafia Tanah, Kejagung dan Menteri ATR/BPN Bahas Kerja Sama Penegakan Hukum
Berantas Mafia Tanah, Kejagung dan Menteri ATR/BPN Bahas Kerja Sama Penegakan Hukum

Hingga Maret 2024 Satgas Pemberantasan Mafia Tanah telah menerima 669 laporan pengaduan (lapdu).

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Bahas Badan Perampasan Aset dengan Menteri PAN-RB: Harapan Selamatkan Aset Negara
Jaksa Agung Bahas Badan Perampasan Aset dengan Menteri PAN-RB: Harapan Selamatkan Aset Negara

Jaksa Agung dan Menpan RB membahas pembentukan Badan Perampasan Aset dan Manajemen Kepegawaian.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Bahas Pemanfaatan Tanah Sitaan Negara untuk Pemukiman Rakyat
Jaksa Agung dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Bahas Pemanfaatan Tanah Sitaan Negara untuk Pemukiman Rakyat

Pertemuan Jaksa Agung dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman juga membahas tentang pendampingan pengadaan barang dan jasa dari kementerian tersebut

Baca Selengkapnya
Kajati Jatim Mia Amiati Terima Penghargaan Jaksa Sahabat Rimba dari Perhutani Divre Jatim
Kajati Jatim Mia Amiati Terima Penghargaan Jaksa Sahabat Rimba dari Perhutani Divre Jatim

Kajati Jatim Mia Amiati dinilai sosok yang telah menunjukkan kepeduliannya dalam kelestarian hutan dan penegakan hukum

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung: Entitas Jaksa ASEAN Wujudkan Sinergitas Penegakan Hukum
Jaksa Agung: Entitas Jaksa ASEAN Wujudkan Sinergitas Penegakan Hukum

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan perlunya memperkuat kerja sama para jaksa se-ASEAN.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung RI Sambut Baik Kerja Sama JAMINTEL dengan Puspom TNI
Jaksa Agung RI Sambut Baik Kerja Sama JAMINTEL dengan Puspom TNI

Perjanjian kerja sama ini sangat penting dan strategis yang menandai eratnya jalinan hubungan kerja sama dan koordinasi yang telah ada dengan Puspom TNI.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Temukan Indikasi Pola Transaksional Penanganan Persaingan Usaha di KPPU
Jaksa Agung Temukan Indikasi Pola Transaksional Penanganan Persaingan Usaha di KPPU

Jaksa Agung menemukan masih adanya dugaan pola transaksional dalam penanganan perkara persaingan usaha

Baca Selengkapnya
Audiensi dengan BNN, Jaksa Agung: Kejahatan Lintas Negara yang Bahayakan Generasi Muda
Audiensi dengan BNN, Jaksa Agung: Kejahatan Lintas Negara yang Bahayakan Generasi Muda

Jaksa Agung menyoroti kejahatan narkotika yang membahayakan generasi bangsa.

Baca Selengkapnya
Komisi Kejaksaan Dorong Kejagung Jadi Panglima Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Komisi Kejaksaan Dorong Kejagung Jadi Panglima Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mendorong Kejaksaan Agung untuk menjadi 'panglima' penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Baca Selengkapnya
JAM-Pidum dan IOJI Kerjasama Tangani Perkara Lingkungan Hidup
JAM-Pidum dan IOJI Kerjasama Tangani Perkara Lingkungan Hidup

Pada pertemuan ini disampaikan mengenai peran IOJI untuk melindungi ekosistem mangrove melalui pelestarian hutan mangrove.

Baca Selengkapnya
JAM-Intelijen: Tata Kelola Pertambangan Timah yang Bertanggung Jawab Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan Hidup
JAM-Intelijen: Tata Kelola Pertambangan Timah yang Bertanggung Jawab Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan Hidup

JAM-Intelijen menyampaikan bahwa pertambangan timah merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian nasional.

Baca Selengkapnya
Perlu Penguatan Koordinasi dan Kesamaan Pandang dalam Penegakan Hukum Sektor Jasa Keuangan
Perlu Penguatan Koordinasi dan Kesamaan Pandang dalam Penegakan Hukum Sektor Jasa Keuangan

Sinergi Kejaksaan dan OJK dapat mendorong penguatan dan penegakan hukum yang efektif serta turut berkontribusi mendorong pembangunan nasional.

Baca Selengkapnya
Tegakkan Hukum di Wilayah Laut, Jaksa Agung Lakukan Koordinasi dengan Kepala Staf TNI AL
Tegakkan Hukum di Wilayah Laut, Jaksa Agung Lakukan Koordinasi dengan Kepala Staf TNI AL

Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan koordinasi dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

Baca Selengkapnya
Kajati Jatim Ungkap Pentingnya Sustainable Innovation
Kajati Jatim Ungkap Pentingnya Sustainable Innovation

Sebagai realisasinya, beberapa kegiatan telah dilaksanakan.

Baca Selengkapnya
Sinergitas TNI dan Kejaksaan RI untuk Perkuat Lembaga Penegakan Hukum Indonesia
Sinergitas TNI dan Kejaksaan RI untuk Perkuat Lembaga Penegakan Hukum Indonesia

Penguatan kelembagaan dalam penegakan hukum itu dilakukan dengan membangun sinergitas antara TNI dan Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya
Raker dengan DPD RI, Kejagung Bicara Persiapan Pilkada 2024 dan Peningkatan Restorative Justice
Raker dengan DPD RI, Kejagung Bicara Persiapan Pilkada 2024 dan Peningkatan Restorative Justice

Komite I DPR RI meminta Kejagung untuk terus meningkatkan pelaksanaan restorative justice dalam melaksanakan penegakan hukum.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung ST Burhanuddin Terima Penghargaan dari Kemendes PDTT Atas Kesuksesan Program Jaga Desa
Jaksa Agung ST Burhanuddin Terima Penghargaan dari Kemendes PDTT Atas Kesuksesan Program Jaga Desa

Menteri Desa PDTT program Jaga Desa terbukti membantu menyukseskan pembangunan desa-desa di Indonesia dan telah berhasil mengawasi penyaluran dana desa

Baca Selengkapnya
Wakil Jaksa Agung: JAM-Datun Dukung Upaya Pemerintah Sukseskan Pembangunan Nasional
Wakil Jaksa Agung: JAM-Datun Dukung Upaya Pemerintah Sukseskan Pembangunan Nasional

Menurut Wakil Jaksa Agung, peran Kejaksaan itu sejalan dengan kebijakan pemerintah yang gencar melakukan pembangunan di segala bidang.

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung dan OJK Perkuat Kolaborasi Terkait Penindakan Tindak Pidana Perbankan dan Penanganan Barang Bukti Kripto
Kejaksaan Agung dan OJK Perkuat Kolaborasi Terkait Penindakan Tindak Pidana Perbankan dan Penanganan Barang Bukti Kripto

Kolaborasi penanganan kasus yang melibatkan barang bukti kripto penting dilakukan kedua lembaga. Terlebih penggunaan mata uang digital tersebut semakin marak.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Bahas Pembentukan Badan Pemulihan Aset dengan Menpan RB: Bisa Percepat Penyelamatan Aset Negara
Jaksa Agung Bahas Pembentukan Badan Pemulihan Aset dengan Menpan RB: Bisa Percepat Penyelamatan Aset Negara

keberadaan Badan Pemulihan Aset dapat dimanfaatkan oleh BUMN atau BUMD serta pemerintah untuk berkolaborasi dalam penyelesaian dan pemulihan aset-aset negara.

Baca Selengkapnya
Kawal Transformasi Positif, Kejaksaan Agung Tingkatkan Kerjasama dengan Komisi Kejaksaan RI
Kawal Transformasi Positif, Kejaksaan Agung Tingkatkan Kerjasama dengan Komisi Kejaksaan RI

Audiensi itu dilakukan dalam rangka peningkatan kerja sama yang telah terjalin, khususnya mengawal transformasi positif di institusi Kejaksaan RI.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung ST Burhanuddin Dukung Program Bersih-Bersih BUMN: Jadi Langkah Preventif dan Represif Terhadap Fraud
Jaksa Agung ST Burhanuddin Dukung Program Bersih-Bersih BUMN: Jadi Langkah Preventif dan Represif Terhadap Fraud

Kejaksaan RI punya peran dan tanggung jawab melakukan pencegahan maupun penindakan fraud di sektor BUMN.

Baca Selengkapnya
Kolaborasi JAM-Pidum dan Ditjen PP Kemenkumham, Bukti Kejaksaan Serius Menyongsong KUHP Nasional
Kolaborasi JAM-Pidum dan Ditjen PP Kemenkumham, Bukti Kejaksaan Serius Menyongsong KUHP Nasional

Kegiatan ini merupakan bentuk keseriusan Kejaksaan dalam menyongsong pemberlakuan KUHP Nasional.

Baca Selengkapnya