Better experience in portrait mode.

Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali menetapkan tersangka terkait kasus penjualan Asrama Mahasiswa Pondok Mesuji milik Yayasan Batanghari Sembilan di Yogyakarta. Satu tersangka yang ditetapkan pada Rabu 20 Maret 2024 itu berinisial NW.

Kejati Sumsel menetapkan NW sebagai tersangka kasus penjualan Asrama Mahasiswa Mesuji di Yogyakarta.

Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, NW merupakan pegawai Badan Pertanahan (BPN) Kota Yogyakarta. NW ditetapkan sebagai tersangka di Yogyakarta berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor :  TAP - 04/L.6.5/Fd.1/03/2024 tanggal 20 Maret 2024.


Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, NW sudah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang cukup, NW dinyatakan terlibat dalam kasus ini dan statusnya dinaikkan menjadi tersangka.

Dalam pengembangan penyidikan, kata Vanny, ditemukan adanya keterlibatan NW dalam pengalihan hak atas aset asrama mahasiswa yang terletak di Jalan Puntodewo Yogyakarta. NW dinilai ikut serta dalam transaksi jual beli dan pengurusan serta penerbitan sertifikat pengalihan hak atas objek tersebut.


Setelah ditetapkan sebagai tersangka, NW dibawa dari Yogyakarta menuju ke Palembang, Sumatera Selatan. "Selanjutnya dilakukan tindakan penahanan," imbuh Vanny Yulia Eka Sari.

Penahanan NW berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor : Print-06/L.6.5/Fd.1/03/2024 tanggal 20 Maret 2024. NW ditahan untuk 20 hari ke depan, mulai tanggal 20 Maret hingga 8 April 2024, di Rumah Tahanan Negara Klas 1 A Pakjo Palembang.

Menurut Vanny Yulia Eka Sari, dasar untuk melakukan penahanan tersebut diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHAP, "Dalam hal adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana."

Kejati Sumsel Tahan Pegawai BPN Yogyakarta Terkait Kasus Penjualan Asrama Mahasiswa Pondok Mesuji

Pasal-pasal yang disangkakan:

Primair:
Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;


Subsidair :
Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Hingga saat ini, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah memeriksa 46 orang terkait pengusutan kasus penjualan asrama mahasiswa milik Yayasan Batanghari Sembilan di Yogyakarta itu.


Sebelum NW, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah menetapkan AS, MR, EM, ZT, dan DK, sebagai tersangka. Sehingga hingga saat ini sudah ada enam tersangka terkait kasus ini. Kerugian negara akibat dugaan korupsi ini mencapai Rp10.000.000.000.

Kronologi kasus

Kasus ini bermula saat tersangka AS (alm.) selaku mantan pengurus Yayasan Batanghari Sembilan pada tahun 2015 meminta tersangka EM, selaku notaris di Palembang, untuk menerbitkan akta pendirian Yayasan Batanghari Sembilan Sumatera Selatan.

Yayasan Batanghari Sembilan memiliki aset, salah satunya berupa tanah di Jalan Puntodewo Yogyakarta yang di atasnya terdapat bangunan Asrama Mahasiswa Pondok Mesuji, yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.


Setelah terbentuknya Yayasan Batanghari Sembilan Sumatera Selatan, pengurus Yayasan Batanghari Sembilan Sumatera Selatan menerbitkan surat kuasa kepada tersangka MR (alm.) dan tersangka ZT untuk menjual aset Yayasan Batanghari Sembilan di Jalan Puntodewo Yogjakarta kepada Yayasan Mualimin Yogyakarta di hadapan notaris, yaitu tersangka DK.

Para tersangka melakukan peralihan aset dimaksud melanggar ketentuan pasal 68 dan pasal 71 Undang-Undang Yayasan.


Menurut pasal tersebut, apabila yayasan tersebut bubar demi hukum, karena ia kehilangan status badan hukum, maka terhadap aset tersebut harus dilakukan likuidasi dan terhadap sisa hasil likuidasi dapat diserahkan kepada yayasan yang mempunyai kesamaan kegiatan atau ke badan hukum lainnya yang memiliki kesamaan kegiatan atau diserahkan kepada negara.

Dalam hal ini para tersangka menjual aset Yayasan Batanghari Sembilan bertentangan dengan ketentuan tersebut.

Tersangka AS dan tersangka MR telah meninggal dunia. Peranan tersangka EM sebagai notaris di Palembang yang membuat akta 97 dengan memasukkan aset Yayasan Batanghari Sembilan menjadi aset Yayasan Batanghari Sembilan Sumatera Selatan.


Berdasarkan akta tersebut, tersangka MR dan ZT menjual Asrama Mahasiswa Pondok Mesuji di Yogjakarta. Peranan ZT selaku penerima kuasa penjual.

Kejari Sabu Raijua Tetapkan Mantan Kadisperindag Sebagai Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi Modal Usaha Pengolahan Rumput Laut
Kejari Sabu Raijua Tetapkan Mantan Kadisperindag Sebagai Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi Modal Usaha Pengolahan Rumput Laut Rabu, 18 Nov 2026 17:01 WIB

Baca Selengkapnya
Amankan DPO Terpidana Perkara Penipuan, Tim Tabur Kejari Surabaya Telah Bekuk 14 Buronan Sepanjang 2026
Amankan DPO Terpidana Perkara Penipuan, Tim Tabur Kejari Surabaya Telah Bekuk 14 Buronan Sepanjang 2026 Rabu, 18 Nov 2026 15:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Kaltim dan Pemprov Jalin Sinergi Terkait Perwalian Anak Terlantar, Penanganan Masalah Hukum Datun dan Pemulihan Aset
Kejati Kaltim dan Pemprov Jalin Sinergi Terkait Perwalian Anak Terlantar, Penanganan Masalah Hukum Datun dan Pemulihan Aset Rabu, 18 Nov 2026 13:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jatim Tetapkan 4 Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi KUR BNI Jember
Kejati Jatim Tetapkan 4 Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi KUR BNI Jember Rabu, 18 Nov 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kukuhkan Pengurus DPC ASLINMAS di 3 Kabupaten, Plt Kajati Sulut Tekankan Sinergi dan Kepedulian Sosial
Kukuhkan Pengurus DPC ASLINMAS di 3 Kabupaten, Plt Kajati Sulut Tekankan Sinergi dan Kepedulian Sosial Selasa, 17 Nov 2026 18:33 WIB

Baca Selengkapnya
Ajukan Kredit Fiktif Rp2,3 Miliar, Kejati Sulsel Tetapkan Tersangka AH dalam Perkara Dugaan Korupsi di LJK Makassar
Ajukan Kredit Fiktif Rp2,3 Miliar, Kejati Sulsel Tetapkan Tersangka AH dalam Perkara Dugaan Korupsi di LJK Makassar Selasa, 17 Nov 2026 14:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jatim Tetapkan Mantan Kadis ESDM Sebagai Tersangka Baru Pungli Perizinan Senilai Rp1,3 Miliar
Kejati Jatim Tetapkan Mantan Kadis ESDM Sebagai Tersangka Baru Pungli Perizinan Senilai Rp1,3 Miliar Selasa, 17 Nov 2026 11:55 WIB

Baca Selengkapnya
Alat Bukti Belum Cukup, Kajari Banda Aceh Tegaskan Penyidik Berkomitmen Ungkap Perkara Jarimah Liwath Tersangka F dan AM
Alat Bukti Belum Cukup, Kajari Banda Aceh Tegaskan Penyidik Berkomitmen Ungkap Perkara Jarimah Liwath Tersangka F dan AM Selasa, 17 Nov 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jatim Jalin Sinergi Bidang Datun dengan PT Adhi Karya Tbk dan Anak Usahanya
Kejati Jatim Jalin Sinergi Bidang Datun dengan PT Adhi Karya Tbk dan Anak Usahanya Selasa, 17 Nov 2026 07:40 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Sabu Raijua Tetapkan Mantan Plt Bupati Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Modal Usaha Pengolahan Rumput Laut
Kejari Sabu Raijua Tetapkan Mantan Plt Bupati Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Modal Usaha Pengolahan Rumput Laut Senin, 16 Nov 2026 16:30 WIB

Baca Selengkapnya
Lampau Target Pemberantasan Mafia Tanah, Kejati Sulsel dan Kepri Terima Pin Emas dari Kementerian ATR/BPN
Lampau Target Pemberantasan Mafia Tanah, Kejati Sulsel dan Kepri Terima Pin Emas dari Kementerian ATR/BPN Senin, 16 Nov 2026 14:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Karangasem Tetapkan 3 Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi pada LPD Desa Adat Kelungah
Kejari Karangasem Tetapkan 3 Tersangka Baru Perkara Dugaan Korupsi pada LPD Desa Adat Kelungah Senin, 16 Nov 2026 11:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Maluku Barat Daya Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lapen, Anggaran Cair Rp2,48 Miliar tapi Progres Pekerjaan 0%
Kejari Maluku Barat Daya Tetapkan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lapen, Anggaran Cair Rp2,48 Miliar tapi Progres Pekerjaan 0% Senin, 16 Nov 2026 08:30 WIB

Baca Selengkapnya
Diserahkan ke Penuntut Umum, Kejari Halmahera Timur Tetapkan Mantan Kepala Puskemas Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Dana BOK
Diserahkan ke Penuntut Umum, Kejari Halmahera Timur Tetapkan Mantan Kepala Puskemas Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Dana BOK Minggu, 15 Nov 2026 17:30 WIB

Baca Selengkapnya
Rintangi Penyidikan Perkara Pengelolaan SBPU, Kejari Tulang Bawang Tetapkan Direktur BUMD Sebagai Tersangka
Rintangi Penyidikan Perkara Pengelolaan SBPU, Kejari Tulang Bawang Tetapkan Direktur BUMD Sebagai Tersangka Minggu, 15 Nov 2026 09:00 WIB

Baca Selengkapnya
Jaksa Penyidik 2 Kejari di Wilayah Kejati Jatim Bongkar Perkara Dugaan Korupsi di Perusahaan BUMN
Jaksa Penyidik 2 Kejari di Wilayah Kejati Jatim Bongkar Perkara Dugaan Korupsi di Perusahaan BUMN Sabtu, 14 Nov 2026 17:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kunjungan Kerja ke Kejari Halmahera Utara, Kajati Maluku Utara Resmikan Rumah Restorative Justice Hibualamo
Kunjungan Kerja ke Kejari Halmahera Utara, Kajati Maluku Utara Resmikan Rumah Restorative Justice Hibualamo Sabtu, 14 Nov 2026 12:30 WIB

Baca Selengkapnya
Kajati Sumut Tekankan Pentingnya Penguatan Kepastian Hukum dan Pengamanan Tanah Wakaf
Kajati Sumut Tekankan Pentingnya Penguatan Kepastian Hukum dan Pengamanan Tanah Wakaf Sabtu, 14 Nov 2026 09:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jabar Tetapkan Tersangka Baru Perkara Korupsi Pembangunan CWP di UPI Bandung Tahun 2024
Kejati Jabar Tetapkan Tersangka Baru Perkara Korupsi Pembangunan CWP di UPI Bandung Tahun 2024 Jumat, 13 Nov 2026 20:00 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Trenggalek Tetapkan Mantan Direktur Perumda Tirta Wening Sebagai Tersangka Perkara Pembangunan Gedung Produksi AMDK
Kejari Trenggalek Tetapkan Mantan Direktur Perumda Tirta Wening Sebagai Tersangka Perkara Pembangunan Gedung Produksi AMDK Jumat, 13 Nov 2026 16:01 WIB

Baca Selengkapnya
Penyidik Pidsus Kejati Kaltara Sita 6 Lahan HGU Terkait Perkara Penyaluran Kredit PT SSP
Penyidik Pidsus Kejati Kaltara Sita 6 Lahan HGU Terkait Perkara Penyaluran Kredit PT SSP Jumat, 13 Nov 2026 13:59 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Jatim Terima Kunjungan Tim Monev Badiklat Kejaksaan RI, Sesbadiklat Yulianto Ajak Setiap Jajaran Jadi Pahlawan di Bidang Masing-Masing
Kejati Jatim Terima Kunjungan Tim Monev Badiklat Kejaksaan RI, Sesbadiklat Yulianto Ajak Setiap Jajaran Jadi Pahlawan di Bidang Masing-Masing Jumat, 13 Nov 2026 12:02 WIB

Baca Selengkapnya
Usut Dugaan Pemerasan Program Revitalisasi Sekolah, Penyidik Pidsus Kejati Lampung Geledah Disdikbud Lampung Tengah
Usut Dugaan Pemerasan Program Revitalisasi Sekolah, Penyidik Pidsus Kejati Lampung Geledah Disdikbud Lampung Tengah Jumat, 13 Nov 2026 10:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejari Halmahera Utara Tetapkan 2 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid, Kerugian Negara Ditaksir Rp223,8 Juta
Kejari Halmahera Utara Tetapkan 2 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid, Kerugian Negara Ditaksir Rp223,8 Juta Kamis, 12 Nov 2026 18:01 WIB

Baca Selengkapnya
Kejati Sulut Ukir Capaian Prestasi di Bidang Pidsus dan Intelijen
Kejati Sulut Ukir Capaian Prestasi di Bidang Pidsus dan Intelijen Kamis, 12 Nov 2026 16:01 WIB

Baca Selengkapnya