Tercatat, jumlah perkara Pemilu Tahun 2024 yang telah ditangani sebanyak 22 perkara, dengan rincian:

• 5 perkara terkait menjanjikan atau memberikan materi kepada pemilih (money politik),
• 7 perkara terkait melanggar larangan kampanye,
• 2 perkara terkait membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu,
• 4 perkara terkait mencoblos 2 kali,
• 2 perkara terkait menyebabkan suara pemilih tidak bernilai,
• 1 perkara terkait merusak hasil perhitungan suara,
• 1 perkara terkait penggunaan dokumen palsu.

Kajati Sulsel Agus salim memaparkan perkara yang cukup menonjol di wilayah Sulawesi Selatan adalah 65 % didominasi perkara narkotika. Sementara selebihnya perkara penganiayaan, ITE dan perkara yang obyeknya tanah baik terkait penyerobotan maupun pemalsuan dokumen tanah.

Selain itu, perkara yang disetujui proses penyelesaiannya berdasarkan Keadilan Restoratif Tahun 2021 sebanyak 24 perkara, tahun 2022 sebanyak 126 perkara, tahun 2023 sebanyak 113 perkara dan sampai dengan bulan Juni tahun 2024 sebanyak 31 perkara.

Kajati Sulsel tersebut juga mengungkapkan, di tahun 2024 terdapat 4 perkara yang ditangani oleh satgas pemberantasan mafia tanah. Perkembangannya saat ini ada 2 perkara yang sudah dinyatakan lengkap atau P.21. Sementara 2 perkara lainnya masih proses tahap pra penuntutan atau penelitian berkas perkara.

Di tahun 2024, jumlah Rumah Restorative Justice yang telah dibentuk di seluruh Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebanyak 55 Rumah RJ dan hingga bulan Juni 2024 terdapat 18 kegiatan yang dilaksanakan di Rumah RJ.

JAM-Pidum Asep Nanang Mulyana, sangat terkesan dengan penyambutan Kajati Sulsel Agus Salim yang melibatkan semua jajarannya untuk mengikuti pengarahan dalam acara Kunjungan Kerja Jam Pidum yang diikuti baik secara daring maupun virtual.

JAM Pidum Asep Nanang Mulyana, menyampaikan saat ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia April 2024, kembali menempatkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga hukum paling dipercaya publik dengan tingkat kepercayaan berada di angka 74,7 persen.

Dalam kunjungan kerja ini JAM-Pidum menekankan pula Upaya Penguatan Tugas Dan Fungsi Bidang Tindak Pidana Umum guna mewujudkan Indonesia Emas 2025–2045. Untuk itu ada beberapa arah kebijakan yang perlu diperhatikan yaitu penerapan dan penegakan hukum yang modern, efisien, terpadu serta mengedepankan pendekatan restoratif, korektif dan rehabilitatif, transformasi sistem penuntutan, pengawasan institusi penegak hukum dengan dukungan TI, pembangunan legal culture, legal structure & legal substance dan transformasi layanan akses keadilan yang terjangkau & substansial.