Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT), Zet Tadung Allo, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Kamis, 22 Mei 2025.
Agenda utama rapat membahas perkembangan penanganan kasus hukum atas dua tersangka, yaitu Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Fajar Widyadharma Lukman Suma’atmadja alias Fajar dan Stefani Hedi Doko Rehi, yang tengah ditangani oleh Kepolisian Daerah (Polda) NTT.
Kajati NTT Zet Tadung Allo memastikan proses persidangan bekas kapolres Ngada itu berlangsung bebas dari tekanan.
“Persidangan bersifat terbuka untuk umum, sehingga masyarakat dapat mengawasi jalannya proses hukum,”
ujar Kajati NTT Zet Tadung Allo di depan Anggota Komisi III DPR RI.
Instagram @kejatintt
Penyidik Bekerja Profesional
Menurut Kajati NTT, penyidik akan bersikap profesional dan transparan dalam menangani perkara yang melibatkan isu sensitif, seperti perempuan dan anak, termasuk korban yang dalam kondisi mengandunga.
“Perkara ini sangat serius karena terkait dengan isu perempuan, anak, bahkan ada korban yang hamil. Kami akan menangani secara profesional dan transparan,” ujarnya.
Akan Dihukum Berat
Pada bagian lain, Kajati NTT Juga tak menutup kemungkinan akan munculnya tersangka baru. “Saat ini masih tahap penyidikan, dan kami menunggu penyerahan berkas. Kami juga akan meneliti dan menindaklanjuti petunjuk yang ada, termasuk kemungkinan tersangka baru,”ucapnya.
Kajati juga menyatakan kesiapan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM terkait pelanggaran HAM berat.
Zet Tadung Allo mengungkapkan capaian Kejati NTT pada 2024 adalah menyelesaikan 413 kasus serupa dengan keberhasilan penyelesaian dengan pembuktian mencapai 100%. Capaian ini sebagai bukti komitmen penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan bagi korban.
Untuk diketahui kasus ini ditangani berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 6/2021 dan No. 1/2021, dengan menerapkan pasal pidana seperti UU Perlindungan Anak dan UU ITE untuk Fajar, serta UU TPPO untuk Stefani. Identitas tiga korban anak dirahasiakan demi perlindungan hak mereka.
Di Depan Anggota DPR, Kajati NTT Pastikan Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Mendapat Hukuman Setimpal
Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih
Follow
Rekomendasi
