STORY KEJAKSAAN - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rudi Riady mempertanyakan independensi ahli konsultan pendidikan dan karier Ina Liem yang dihadirkan oleh penasihat hukum Terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Digitalisasi Pendidikan pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek yang berlangsung pada Selasa, 21 April 2026, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Persidangan kali ini mengagendakan pemeriksaan keterangan ahli dan saksi meringankan yang dihadirkan oleh pihak Terdakwa Nadiem Makarim.
Dalam keterangannya usai persidangan, JPU Roy Riady secara tegas menilai bahwa ahli tersebut telah melakukan penggiringan opini di media sosial selama berbulan-bulan terkait perkara ini.
Jawab Persoalan di Luar Kompetensi
Selain itu, saat diuji dalam persidangan, ahli mengaku tidak mengetahui data elektronik maupun kajian teknis yang mendasari perkara, sehingga pernyataannya dinilai hanya bersifat opini tanpa basis analisis yang tepat.
JPU juga menyoroti sikap ahli yang berusaha menjawab seluruh persoalan di luar kompetensinya, mulai dari masalah pengadaan hingga pendidikan negara, yang dianggap justru mengaburkan fokus keahliannya.
“Terkait kehadiran saksi meringankan dari kalangan guru di wilayah Sorong dan Pamekasan, persidangan justru mengungkap fakta bahwa pemanfaatan Chromebook di lapangan masih sangat minim,” ujar JPU Roy Riady.
Meski para guru membenarkan adanya pengadaan tersebut, lanjut JPU Roy Riady, mereka mengakui bahwa perangkat Chromebook hanya digunakan setahun sekali untuk keperluan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM).
Temuan itu diperkuat dengan data aktivasi pada Pusdatin dan Pusdekam periode 2020-2021 yang menunjukkan rendahnya penggunaan perangkat dalam proses belajar-mengajar sehari-hari.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, JPU meyakini bahwa pengadaan Chrome Device Management (CDM) sebenarnya tidak diperlukan dan merupakan bentuk pemborosan anggaran negara.
Pengadaan CDM ini memberikan dampak signifikan terhadap kerugian keuangan negara dengan nilai lebih dari Rp600 miliar. Dengan demikian, total kerugian negara dalam perkara pengadaan Chromebook ini membengkak dari estimasi awal sebesar Rp1,5 triliun menjadi Rp2,1 triliun. JPU berharap seluruh pihak dapat bersikap profesional dan menjaga independensi demi transparansi jalannya persidangan.
JPU Soroti Independensi Ahli dan Temuan Pemborosan Anggaran dalam Sidang Lanjutan Chromebook
Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih
Follow
Rekomendasi
