

Dalam kasus penyimpangan dana pensiun pegawai Bank NTT, telah dibayarkan oleh Bank NTT melalui Kejati NTT pada Jumat, 14 Juni 2024.
Sementara kasus dana tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kota Kupang, dilakukan pengembalian oleh tiga pimpinan DPRD Kota Kupang pada Kamis, 18 Juli 2024.
Tiga pimpinan tersebut adalah Yeskiel Loudoe selaku Ketua DPRD Kota Kupang, Padron Paulus selaku Wakil Ketua I DPRD Kota Kupang, dan Kristian Baitanu selaku Wakil Ketua DPRD Kota Kupang.
Pengembalian dana tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kota Kupang oleh tiga pimpinan DPRD Kota Kupang tersebut dilakukan di Kantor Kejati NTT dan disaksikan oleh tim Intelejen Kejati NTT, Pemerintah Kota Kupang dan pihak Bank NTT.
Pengembalian uang senilai Rp670.500.000 ini berlangsung di ruang rapat Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kajati NTT) pada Kamis, 18 Juli 2024.
Jumlah rumah ibadah umat Islam di Sulawesi Selatan terdapat 15.398 unit masjid dan 3.025 unit mushalla
Baca SelengkapnyaPenyidik Kejati Jatim telah melakukan penggeledahan di lima lokasi.
Baca SelengkapnyaPerkara yang disetujui permohonan restorative justice terkait pencurian dan penggelapan
Baca SelengkapnyaInovasi ini diyakini bisa meningkatkan PNBP dan mencegah korupsi
Baca SelengkapnyaBerdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan nilai sebesar Rp11.760.000.000.
Baca SelengkapnyaJaksa melakukan penahanan selama 20 hari ke depan sejak Selasa 21 Januari 2025 dan tersangkan dititipkan di Rutan Dobo.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan terhadap saksi berlangsung selama 10 jam
Baca SelengkapnyaKejati Bengkulu berkomitmen penuh menjadikan WBK dan WBBM sebagai wujud nyata dari transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaKajati NTT juga mengharapkan Balai PPW NTT segera mengambil langkah-langkah nyata dalam menangani kerusakan yang ada
Baca SelengkapnyaSalah satu perkara yang disetujui terkait dengan penyalahgunaan Narkoba
Baca SelengkapnyaPenggeledahan dilakukan di dua kediaman Kadisnaker dan ruang kerjanya
Baca SelengkapnyaTersangka MSZ sempat mengajukan pra-peradilan ke PN Kota Mataram dan ditolak hakim
Baca SelengkapnyaTiga tersangka merupakan ASN dan salah satunya menjabat sebagai kepala dinas.
Baca SelengkapnyaTotal uang yang diselamatan Kejari Palembang dari kegiatan OTT dan penggeledahan mencapai Rp285,6 juta
Baca SelengkapnyaKejati Lahat juga menerima pengembalian keuangan negara senilai Rp50,52 juta
Baca SelengkapnyaBegini modus operandi yang dilakukan kedua tersangka.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia memanfaatkan apel perdana tahun 2025 untuk mengevaluasi kinerja 2024 dan merencanakan program lebih baik di tahun ini
Baca SelengkapnyaPerkara ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.375.356.769.
Baca SelengkapnyaSebelumnya penyidikan menemukan dua alat bukti dan barang bukti dugaan korupsi dana PNPM tahun 2019-2023.
Baca SelengkapnyaKejari akan mulau menerapkan aplikasi Sistem Persuratan Disposisi Elektronik (SIPEDE) dan MySimkari
Baca SelengkapnyaInstall Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id