Kunjungi Kejati Papua, Jamdatun Kejagung RI: Perkuat JPN Berikan Layanan Masyarakat
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung Republik Indonesia melaksanakan suvervisi teknis pada bidang perdata dan tata usaha negara di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Papua. Acara tersebut berlangsung di Aula Kejaksaan Tinggi Papua pada Senin, 29 April 2024.
Jamdatun Kejagung RI, Feri Wibisono, menyampaikan, kunjungan ke Kejati Papua ini dilakukan dalam rangka memperkuat para JPN guna memberikan layanan maksimal kepada masyarakat di wilayah hukum Kejati Papua.
Menurutnya, kegiatan ini bertujuan menguatkan pemerintah daerah dalam hal mitigasi risiko hukum dan setiap produk hukum baik perda, pergub, dan sebagainya.
“Kunjungan ini sekaligus melihat sejauh mana pemanfaatan aplikasi layanan terkait masalah perdata dan tata usaha negara yang bisa diakses masyarakat di wilayah hukum Kejati Papua dan di tingkat Kejari oleh para JPN di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negaranya,”
ujar Jamdatun, Feri Wibisono.
Jamdatun juga menambahkan, tujuan suvervisi ini juga dilakukan untuk penguatan bagi para JPN dalam rangka memberikan layanan masyarakat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD khusus yang berkaitan dengan masalah Perdata dan Tata Usaha Negara di wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Papua dan Kejaksaan Negeri.
Pihaknya berharap layanan yang diberikan berkualitas. Selain itu, pihaknya akan memberikan pendampingan dan bimbingan kepada para JPN di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dalam rangka memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dalam bidang perdata dan menjamin layanan tersebut dapat diterima dan bermanfaat bagi penerima layanan. Dalam hal ini masyarakat dan stakeholder lainnya.
Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri Plt Kejati Papua , para Kajari se-Papua, dan para Kasi Datun Kajari dan para asisten di lingkungan Kejati Papua.
Kunjungi Kejati Papua, Jamdatun Kejagung RI: Perkuat JPN Berikan Layanan Masyarakat
Artikel ini ditulis oleh
Editor Eko Huda
Reporter
Jamdatun Kejagung RI melakukan kunjungan ke Kejati Papua.
Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI Tahun 2023 oleh Kementerian PANRB memberikan nilai Indeks Pelayanan Publik 76,99 (kategori “BB”)
Pelatihan ini diikuti perwakilan dari Kejaksaan Tinggi seluruh daerah, yang menjadi pionir dalam implementasi perlindungan data di masing-masing wilayah.
Perjanjian kerja sama ini sangat penting dan strategis yang menandai eratnya jalinan hubungan kerja sama dan koordinasi yang telah ada dengan Puspom TNI.
JAM-Intelijen menegaskan ASN memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang besar dalam menciptakan pemerintahan yang menjunjung tinggi keadilan dan efisiensi
Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung optimalisasi layanan pelabuhan melalui pendampingan hukum, peningkatan tata kelola, dan mitigasi risiko hukum.
Follow
Rekomendasi
