Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Asep Nana Mulyana memimpin ekspose dalam rangka menyetujui 1 permohonan penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme keadilan restoratif, Senin 29 Juli 2024.

Salah satu perkara yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif yaitu terhadap tersangka Halimah binti Hapli dari Kejaksaan Negeri Prabumulih, yang disangka melanggar 362 KUHP tentang pencurian.

Perkara ini bermula saat tersangka Halimah binti Hapli menginap di rumah orangtuanya. Setelah sehari menginap, tersangka melihat rumah saksi Mimi Binti Nang Uning sering ditinggal dan tampak sepi sehingga timbul niat tersangka untuk melakukan pencurian di rumah tersebut.

Tersangka langsung masuk ke rumah tersebut yang kebetulan tidak dikunci. Tersangka langsung mengambil handphone merk OPPO seri A74 warna hitam biru yang terletak di atas kursi ruang tamu.

Mengetahui kasus tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih Khristiya Lutfiasandhi dan Kasi Pidum Mirsyah Riza serta Jaksa Efran, Rozza Syaputra, Muhammad Ilham, dan Khilluwa Nadhifa menginisiasikan penyelesaian perkara ini melalui mekanisme restorative justice.

Dalam proses perdamaian, Tersangka mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada korban. Setelah itu, korban menerima permintaan maaf dari Tersangka dan meminta agar proses hukum dihentikan.

• Tersangka Facri Husaini Hsb bin M Ishak Sufi dari Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
  
• Tersangka Memi Kuswirawati Als Memi binti Amir Husen dari Kejaksaan Negeri Lebong, yang disangka melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP tentang Perusakan.
  
• Tersangka Keken Afibriasan bin Irawan dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
  

• Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;
  
• Tersangka belum pernah dihukum;
  
• Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
  
• Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
  
• Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

• Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;
  
• Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;
  
• Pertimbangan sosiologis;
  
• Masyarakat merespon positif.
  

Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.