Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) bekerja sama dengan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) mengadakan lokakarya bertema 'Penguatan Penegakan Hukum Perlindungan Ekosistem Laut dan Pesisir Dalam Mengatasi Perubahan Iklim'.
Acara yang diselenggarakan di Hotel Veranda, Jakarta, pada Selasa, 29 Oktober 2024 ini mengundang berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), hingga lembaga internasional dan para peneliti.
Selain lokakarya, JAM PIDUM Asep N Mulyana dan CEO IOJI juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama mengenai 'Penguatan Kapasitas dalam Penanganan Kasus Sumber Daya Alam di Sektor Pesisir dan Kelautan'.
Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan penegakan hukum yang berkaitan dengan ekosistem laut dan pesisir, serta sebagai langkah mitigasi perubahan iklim.
Asep N Mulyana menyampaikan pentingnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir di tengah tantangan perubahan iklim.
"Laut dan pesisir adalah aset berharga bagi keberlanjutan kehidupan di bumi. Perubahan iklim yang semakin nyata menuntut kita untuk lebih serius dalam menjaga dan melindungi ekosistem ini,"
ucap Asep dalam sambutannya.
Asep juga menekankan Indonesia memiliki potensi besar dalam memanfaatkan ekosistem laut, terutama karbon biru yang menyimpan 17% dari total cadangan karbon biru dunia.
Namun, ancaman seperti konversi lahan untuk pertambakan dan infrastruktur perlu ditangani serius.
"Dari tahun 2009 hingga 2019, Indonesia kehilangan sekitar 182.091 hektar mangrove. Ini menunjukkan perlunya upaya konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan,"
imbuhnya.
Para peserta lokakarya diharapkan mendapat wawasan mengenai isu lingkungan serta pentingnya peningkatan kapasitas jaksa dalam menangani kasus lingkungan
"Advokasi dan penguatan kapasitas adalah langkah kunci agar jaksa dapat berperan lebih efektif dalam mitigasi perubahan iklim melalui penegakan hukum,"
tutur Asep.
Kejaksaan Agung juga menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam melindungi sumber daya alam. Peran kejaksaan sebagai penghubung utama dalam kolaborasi antar-lembaga dinilai esensial dalam memastikan penegakan hukum yang efektif terkait perlindungan ekosistem laut dan pesisir.
"Semoga lokakarya ini dapat menjadi ruang diskusi produktif yang menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat upaya penegakan hukum dalam menghadapi tantangan perubahan iklim,"
katanya.
Kejagung Perkuat Kolaborasi Lintas Lembaga dalam Penegakan Hukum Perlindungan Ekosistem Laut dan Pesisir
Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih
Follow
Rekomendasi
