Better experience in portrait mode.
Waspada Upaya Adu Domba Antar Lembaga Pemberantasan Korupsi

Waspada Upaya Adu Domba Antar Lembaga Pemberantasan Korupsi

Guru Besar Hukum Pidana Univesitas Al-Azhar Indonesia Jakarta, Suparji Ahmad menilai pembentukan Korps Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Polri jangan dipandang sebagai saingan baru dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan. lembaga baru tersebut seharusnya dinilai sebagai upaya untuk Polri, Kejaksaan, dan KPK bersama-sama memberantas korupsi.


Wacana lembaga baru ini merujuk Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri yang mengamanatkan pembentukan Korps Pemberantasan Korupsi di lingkungan Polri.

Menurut Suparji dalam keterangan tertulis Sabtu, 19 Oktober  2024, pembentukan banyak jenis penyidik dan penyidikan yang bersifat spesialis dari berbagai instansi/lembaga pemerintah adalah sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan kejahatan.

Waspada Upaya Adu Domba Antar Lembaga Pemberantasan Korupsi

"Kejahatan yang terjadi saat ini dan kedepannya, sudah tidak mungkin hanya ditangani oleh satu lembaga penyidikan," 

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad

Dalam menjalankan pekerjaannya, lembaga-lembaga penyidik sebagai salah satu sub sistem dari Integrated Criminal Justice System tidak boleh lagi tersekat berdasarkan prinsip deferensiasi fungsional ala Kitab Undang-Undang Hukum PIdana (KUHAP). Dia menyontohkan hubungan penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum yang selama ini tersekat dengan lembaga prapenuntutan.

Dengan berjalannya penegakan hukum pidana yang integralistik berdasakan Pancasila, ke depan tidak akan ada lagi diferensiasi karena para penyidik berada dalam satu kesatuan kerja. Sistem ini juga memungkinkan tidak akan ada lagi penyidik menerima P18/P19 atau P21 dari Penuntut Umum.

"Yang ada adalah kerja bareng sejak Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan, persidangan dan eksekusi,"
ujar Suparji.

Kejaksaan Agung

Waspada Upaya Adu Domba Antar Lembaga Pemberantasan Korupsi

Ada Upaya Domba Lembaga Pemberantas Korupsi

Pada bagian lain, Suparji juga mengamati fenomena munculnya isu terkait Jaksa Agung yang dilaporkan ke KPK terkait masalah data pribadi, tanda tangan, dan data pernikahan. Isu-isu tersebut yang dianggapnya usang karena sudah terklarifikasi tersebut muncul di media sosial.

Suparji menilai isu pelaporan ke KPK tergolong aneh karena lembaga yang seharusnya memberantas korupsi diminta mengurusi masalah-masalah tersebut.

"ya jadinya seperti disdukcapil dan pengadilan agama. Itulah adu domba antar lembaga pemberantasan korupsi.


Meyakini Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menjalankan pekerjaannya on the track, Suparji menilai realitas yang ada terkait kehidupan mewah dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) tidak seperti yang dilaporkan.

Waspada Upaya Adu Domba Antar Lembaga Pemberantasan Korupsi

Menurut Suparji, Jaksa Agung ST Burhanuddin dapat membuktikan bahwa kinerjanya selama lima tahun bisa membawa lembaga kejaksaan menjadi lebih baik dan dipercaya publik dibandingkan tahun-tahun sebelum kepemimpinannya.

"Disinyalir ada pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan tangan pihak lain untuk membunuh karakter Jaksa Agung Burhanuddin, ya, untuk saat ini kepentingannya adalah jabatan Jaksa Agung," ujarnya.


Dengan disinyalir adanya upaya koruptor mengadu domba antar lembaga pemberantasan korupsi, Suparji menilai spekulasi yang beredar semestinya dihentikan dan tidak perlu ditanggapi secara serius.

Tanggapi Isu Kejaksaan Superbody, Guru Besar Ilmu Hukum: Corruptor Fight Back
Tanggapi Isu Kejaksaan Superbody, Guru Besar Ilmu Hukum: Corruptor Fight Back

Ini adalah serangan balik koruptor (corruptor fight back) dengan mengadu domba antar penegak hukum.

Baca Selengkapnya
Kejagung Dianggap Lembaga Superbody, Kapuspenkum: Upaya Fight Back Koruptor
Kejagung Dianggap Lembaga Superbody, Kapuspenkum: Upaya Fight Back Koruptor

Kapuspenkum menyayangkan anggapan yang menilai Kejaksaan sebagai lembaga hukum mulai bergeser menjadi superbody

Baca Selengkapnya
Guru Besar Hukum Universitas Al-Azhar:
Guru Besar Hukum Universitas Al-Azhar: "Kejaksaan RI Tidak Boleh Kendor Menghadapi Koruptur"

Upaya mewujudkan Indonesia yang maju hanya bisa dilakukan dengan memberantas korupsi yang sudah menjadi penyakit sosial

Baca Selengkapnya
Kawal Transformasi Positif, Kejaksaan Agung Tingkatkan Kerjasama dengan Komisi Kejaksaan RI
Kawal Transformasi Positif, Kejaksaan Agung Tingkatkan Kerjasama dengan Komisi Kejaksaan RI

Audiensi itu dilakukan dalam rangka peningkatan kerja sama yang telah terjalin, khususnya mengawal transformasi positif di institusi Kejaksaan RI.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Temukan Indikasi Pola Transaksional Penanganan Persaingan Usaha di KPPU
Jaksa Agung Temukan Indikasi Pola Transaksional Penanganan Persaingan Usaha di KPPU

Jaksa Agung menemukan masih adanya dugaan pola transaksional dalam penanganan perkara persaingan usaha

Baca Selengkapnya
Kejagung Bentuk 534 Posko Mitigasi Dini Ancaman dan Gangguan Jelang Pemilu 2024
Kejagung Bentuk 534 Posko Mitigasi Dini Ancaman dan Gangguan Jelang Pemilu 2024

Total sudah ada 534 posko Pemilu yang tersebar di sejumlah wilayah.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Apresiasi BPK dalam Audit Kerugian Negara dari Kasus Korupsi
Jaksa Agung Apresiasi BPK dalam Audit Kerugian Negara dari Kasus Korupsi

Jaksa Agung mengapresiasi peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka melaksanakan penghitungan kerugian keuangan negara.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Minta Insan Adhyaksa Hidup Sederhana untuk Pertahankan Kepercayaan Publik
Jaksa Agung Minta Insan Adhyaksa Hidup Sederhana untuk Pertahankan Kepercayaan Publik

Menurut survei, Kejaksaan Agung menempati posisi ke tiga sebagai institusi di Indonesia yang paling dipercaya masyarakat.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Serahkan Penghargaan R. Soeprapto Award 2024 di Penutupan Rakernas Kejaksaan RI
Jaksa Agung Serahkan Penghargaan R. Soeprapto Award 2024 di Penutupan Rakernas Kejaksaan RI

Berikut daftar pemenang penghargaan R. Soeprapto Award Tahun 2024

Baca Selengkapnya
2 Jaksa di Bondowoso Kena OTT KPK, Jaksa Agung: Tak Ada Ruang bagi Mereka di Institusi Kejaksaan
2 Jaksa di Bondowoso Kena OTT KPK, Jaksa Agung: Tak Ada Ruang bagi Mereka di Institusi Kejaksaan

Ia menyebut, kejaksaan RI membutuhkan jaksa-jaksa yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga memiliki integritas.

Baca Selengkapnya
Kajati Bali Ajak Akademisi Jadi Garda Terdepan Pemberantasan Korupsi
Kajati Bali Ajak Akademisi Jadi Garda Terdepan Pemberantasan Korupsi

Kajati Bali menyampaikan perlunya dukungan dan kerjasama antara aparat penegak hukum (Kejaksaan) dan para akademisi kampus dalam pemberantasan korupsi

Baca Selengkapnya
Isu Kejaksaan Superbody: Pelemahan Kejaksaan oleh Koruptor
Isu Kejaksaan Superbody: Pelemahan Kejaksaan oleh Koruptor

Hibnu menambahkan, isu bahwa Kejaksaan saat ini telah berubah menjadi lembaga superbody memang lazim digunakan oleh koruptor,

Baca Selengkapnya
Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, JAM-Pidsus: Korupsi Secara Nyata Telah Menggerogoti Pilar Bangsa
Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, JAM-Pidsus: Korupsi Secara Nyata Telah Menggerogoti Pilar Bangsa

Menurutnya, semangat untuk menjadikan gerakan anti korupsi bukanlah suatu kebijakan yang lahir dari omong kosong belaka.

Baca Selengkapnya
Tak Sendirian, Kejaksaan Agung Didukung Mahasiswa Berantas Korupsi dan Tolak Corruptor Fight Back
Tak Sendirian, Kejaksaan Agung Didukung Mahasiswa Berantas Korupsi dan Tolak Corruptor Fight Back

"Ketika kami sedang gencar menangani perkara-perkara korupsi besar, pasti ada upaya-upaya pelemahan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu," kata Ketut.

Baca Selengkapnya
Cegah Korupsi di BUMN, Wakil Jaksa Agung: Perkuat Satuan Pengawasan Internal
Cegah Korupsi di BUMN, Wakil Jaksa Agung: Perkuat Satuan Pengawasan Internal

Wakil Jaksa Agung, Sunarta, memberikan materi dalam acara Legal Talk Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (IKA FH UNPAD).

Baca Selengkapnya