Kejaksaan Agung tidak hanya menindak para tersangka dugaan mega korupsi tata niaga timah di wilayan Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk. Kejaksaan juga akan berupaya memulihkan kerugian negara.
“Kejaksaan tidak lagi hanya berorientasi pada penindakan para pelakunya, tetapi juga berupaya maksimal memulihkan kerugian negara melalui penyitaan aset-aset para pelaku,” kata Tenaga Ahli Jaksa Agung, Barita Simanjuntak,dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi.
Barita menambahkan, dilihat dari pola pengungkapan, penyidik tidak hanya menyentuh kejahatan korupsinya saja, Menurut dia penyidik juga menerapkan penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
“Pemblokiran nomor rekening sebagai langkah penelusuran uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh para tersangka,” kata mantan Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) RI ini.
Sampai kini, setidaknya sudah ada 172 saksi yang diperiksa terkait dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah Tbk ini. Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) sudah menetapkan 16 tersangka.
Tim Penyidik tidak hanya mengusut unsur korupsi saja, melainkan juga menangani TPPU dengan penelusuran uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh para tersangka.
“Selain itu Kejaksaan juga terlihat serius dalam penelusuran aset, itu artinya Kejaksaan tidak lagi hanya berorientasi pada penindakan para pelakunya, tetapi juga berupaya maksimal memulihkan kerugian negara melalui penyitaan aset-aset para pelaku,” tutur Barita.
Duduk perkara
Perkara dugaan korupsi ini bermula ketika pada 2018, tersangka ALW selaku Direktur Operasi PT Timah Tbk periode 2017-2018 bersama tersangka MRPT selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan tersangka EE selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk menyadari pasokan bijih timah yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan perusahaan smelter swasta lainnya karena masifnya penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah Tbk.
Kondisi itu membuat tersangka ALW bersama tersangka MRPT dan tersangka EE yang seharusnya melakukan penindakan terhadap kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama dengan membeli hasil penambangan ilegal melebihi harga standar yang ditetapkan oleh PT Timah Tbk tanpa melalui kajian terlebih dahulu.
Untuk melancarkan aksi mengakomodir penambangan ilegal tersebut, tersangka ALW bersama tersangka MRPT dan tersangka EE setuju membuat perjanjian seolah-olah terdapat kerja sama sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah dengan para smelter.
Pasal yang disangkakan kepada tersangka adalah Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Berikut daftar 16 tersangka:
1. SG alias AW selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2. MBG selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 3. HT alias ASN selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN) 4. MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016-2021. 5. EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk tahun 2017-2018. 6. BY selaku Mantan Komisaris CV VIP
7. RI selaku Direktur Utama PT SBS 8. TN selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN 9. AA selaku Manajer Operasional tambang CV VIP 10. TT, tersangka kasus perintangan penyidikan perkara 11. RL, General Manager PT TIN 12. SP selaku Direktur Utama PT RBT 13. RA selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT 14. ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 dan Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 s/d 2020 PT Timah Tbk. 15. HLN, Manajer PT QSE. 16. HM, perwakilan PT RBT.
Tak Cuma Tindak Tersangka, Kejaksaan Juga Berupaya Pulihkan Kerugian Negara dengan Penyitaan Aset Kasus Mega Korupsi Tambang Timah
Follow
Rekomendasi
