Better experience in portrait mode.
Istri Tersangka Mantan Dirjen PB dan Staf Kemenhub Diperiksa Sebagai Saksi Perkara Dugaan Korupsi Perkeretaapian Medan

Istri Tersangka Mantan Dirjen PB dan Staf Kemenhub Diperiksa Sebagai Saksi Perkara Dugaan Korupsi Perkeretaapian Medan

Kejaksaan Agung RI (Kejagung) memeriksa RREP, istri mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berinisial PB, sebagai saksi terkait penyidikan perkara dugaan korupsi proyek perkeretaapian Medan tahun 2013-2017.


Pemeriksaan RREP dilakukan Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung pada Rabu, 13 November 2024.

Selain RREP, tim jaksa penyidik juga memeriksa DR selaku staf pada Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub.


Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum menjelaskan dua saksi tersebut diperiksa terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 - 2023 atas nama Tersangka PB.

Penyidik Kejagung Periksa Istri Tersangka PB Sebagai Saksi Perkara Dugaan Korupsi Perkeretaapian Medan

Menurut Kapuspenkum, pemeriksaan saksi istri tersangka PB dan staf Kemenhub tersebut dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.

Sebelumnya, jaksa penyidik juga telah memeriksa dua orang saksi dari lingkungan Kemenhub masing-masing RS selaku staf Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kemenhub dan WM selaku Kepala Seksi Jalan Rel dan Tanah pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kemenhub tahun 2015-2017.


Diketahui tersangka PB ditangkap di sebuah hotel di Sumedang, Jawa Barat, pada 3 November 2024. Ia kini ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung. Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan, PB diduga telah menerima fee Rp2,6 miliar.

PB diduga memerintahkan kuasa pengguna anggaran yaitu terdakwa NSS selaku Kepala BTP Sumbagut 2016-2017, untuk memecah pekerjaan konstruksi tersebut menjadi 11 paket.


Ia juga meminta kepada kuasa anggaran NSS untuk memenangkan delapan perusahaan dalam proses tender lelang.

Kerugian negara akibat kasus tersebut diduga mencapai Rp1,1 triliun. Kejaksaan Agung sudah melakukan pemeriksaan maraton kepada PB dan saksi-saksi lainnya.


Atas perbuatannya, PB disangka melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 3q tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Jaksa Penyidik JAM-Pidsus Periksa 2 Saksi Perkara Korupsi Proyek Perkeretaapian Medan
Jaksa Penyidik JAM-Pidsus Periksa 2 Saksi Perkara Korupsi Proyek Perkeretaapian Medan

Dua saksi yang diperiksa terkait perkara dugaan korupsi dengan tersangka PB

Baca Selengkapnya
Jaksa Periksa 4 Pegawai Kemenhub Kasus Korupsi Eks Dirjen Perkeretaapian
Jaksa Periksa 4 Pegawai Kemenhub Kasus Korupsi Eks Dirjen Perkeretaapian

Pemeriksaan saksi ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Periksa 2 Saksi Perkara Dugaan Korupsi Perkeretaapian Medan yang Menyeret Mantan Dirjen PB
Kejaksaan Periksa 2 Saksi Perkara Dugaan Korupsi Perkeretaapian Medan yang Menyeret Mantan Dirjen PB

Pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan

Baca Selengkapnya
Mantan Dirjen Perkeretaapian PB Jadi Tersangka Kasus Baru, Diduga Terima Uang Rp18 Miliar dari Proyek LRT Sumsel
Mantan Dirjen Perkeretaapian PB Jadi Tersangka Kasus Baru, Diduga Terima Uang Rp18 Miliar dari Proyek LRT Sumsel

Sebelumnya, PB telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait Proyek Trans Sumatera Railways

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 4 Saksi Terkait Penyidikan Perkara Perkeretaapian Medan
Kejagung Periksa 4 Saksi Terkait Penyidikan Perkara Perkeretaapian Medan

Pemeriksaan 4 saksi terkait penyidikan perkara perkeretaapian Medan atas nama tersangka PB

Baca Selengkapnya
Kejagung Tangkap Mantan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Terkait Proyek Trans Sumatera Railways, Diduga Terima Fee Rp2,6 Miliar
Kejagung Tangkap Mantan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Terkait Proyek Trans Sumatera Railways, Diduga Terima Fee Rp2,6 Miliar

Tersangka sudah beberapa kali dipanggil Kejagung namun tidak mengindahkan surat pemanggilan tersebut

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Satu Saksi Baru Terkait Korupsi Proyek Jalur Kereta Medan
Kejagung Periksa Satu Saksi Baru Terkait Korupsi Proyek Jalur Kereta Medan

Saksi tersebut diperiksa terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa.

Baca Selengkapnya
Ralat Berita: Jaksa Periksa 4 Pegawai Kemenhub Kasus Korupsi Eks Dirjen Perkeretaapian
Ralat Berita: Jaksa Periksa 4 Pegawai Kemenhub Kasus Korupsi Eks Dirjen Perkeretaapian

Redaksi menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan penulisan dalam isi berita tersebut

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 5 Direktur Perusahaan sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Medan
Kejagung Periksa 5 Direktur Perusahaan sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Medan

Estimasi kerugian sementara total loss sebesar Rp1,3 triliun. Karena proyek tersebut tidak sesuai dengan perencanaan awal.

Baca Selengkapnya
Kejaksaan RI Periksa 1 Saksi Terkait Korupsi Pembangunan Jalur Kerera Medan
Kejaksaan RI Periksa 1 Saksi Terkait Korupsi Pembangunan Jalur Kerera Medan

Saksi yang diperiksa tersebut berinisial SHNA, selaku Mantan Staf Keuangan dan Umum PT Dardela.

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Periksa Kabag Keuangan PT Dwifarita Fajarkharisma sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Medan
Kejaksaan Periksa Kabag Keuangan PT Dwifarita Fajarkharisma sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Medan

Estimasi kerugian sementara total loss sebesar Rp1,3 triliun.

Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Jalur Kereta Medan, Kejaksaan RI Periksa Direktur PT Bhinneka Cipta Yasa
Kasus Korupsi Jalur Kereta Medan, Kejaksaan RI Periksa Direktur PT Bhinneka Cipta Yasa

Estimasi kerugian sementara total loss sebesar Rp1,3 triliun karena proyek tersebut tidak sesuai dengan perencanaan awal.

Baca Selengkapnya
Direktur Prasarana Perkeretaapian Diperiksa Kejagung Terkait Korupsi Proyek Pembangunan Jalur KA Medan
Direktur Prasarana Perkeretaapian Diperiksa Kejagung Terkait Korupsi Proyek Pembangunan Jalur KA Medan

Bersama ketiga saksi lainnya, Direktur Prasarana Perkeretaapian tahun 2014 sampai 2015 memenuhi panggilan Kejaksaan Agung sebagai saksi.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 3 Saksi Baru Kasus Tipikor Pembangunan Jalur KA Medan
Kejagung Periksa 3 Saksi Baru Kasus Tipikor Pembangunan Jalur KA Medan

Ketiga orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa.

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Periksa 3 Eks-Kepala BTP Kelas I Sumbangut Terkait Perkara Perkeretaapian Medan
Kejaksaan Periksa 3 Eks-Kepala BTP Kelas I Sumbangut Terkait Perkara Perkeretaapian Medan

Ketiga saksi yang diperiksa pernah menjabat sebagai kepala BTP Kelas I Sumbangut untuk periode yang berbeda

Baca Selengkapnya
Satu Saksi Diperiksa Kejagung Terkait Perkara Korupsi Tol Japek
Satu Saksi Diperiksa Kejagung Terkait Perkara Korupsi Tol Japek

Satu saksi yang diperiksa kali ini adalah THL selaku Resident Engineer Proyek Japek II Elevated periode 2017-2020.

Baca Selengkapnya
Kejaksaan RI Periksa 4 Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Medan
Kejaksaan RI Periksa 4 Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Medan

Salah satu saksi adalah RAW, Kepala Biro Pelayanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan RI tahun 2018.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Asisten Manager Mutu Terkait Korupsi Tol Japek
Kejagung Periksa Asisten Manager Mutu Terkait Korupsi Tol Japek

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan.

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Periksa Perwakilan PT Binamitra Bangunsarana Pratama Terkait Dugaan Korupsi Jalur Kereta Medan
Kejaksaan Periksa Perwakilan PT Binamitra Bangunsarana Pratama Terkait Dugaan Korupsi Jalur Kereta Medan

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," kata Kapuspenkum.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Kepala Divisi Teknis Balai Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara Periode 2015 Terkait Korupsi Jalur Kereta Medan
Kejagung Periksa Kepala Divisi Teknis Balai Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara Periode 2015 Terkait Korupsi Jalur Kereta Medan

MY dipreiksa untuk memperkuat pembuktian kasus korupsi yang melibatkan tersangka NSS, AGP, AAS, HH, RMY, AG, dan FG.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Perkara Korupsi Jalur Kereta Medan
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Perkara Korupsi Jalur Kereta Medan

Estimasi kerugian sementara total loss sebesar Rp1,3 triliun. Karena proyek tersebut tidak sesuai dengan perencanaan awal.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Konsultasi Pembangunan Jalur Kereta Api Medan
Kejagung Periksa Ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Konsultasi Pembangunan Jalur Kereta Api Medan

TBS merupakan Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Konsultasi Pembangunan Jalur Kereta Api Besitang–Langsa Teknik Perkeretaapian Medan.

Baca Selengkapnya
JAM-Pidsus Periksa 3 Orang Saksi Terkait Perkara Dugaan Korupsi Jalan Tol Japek II Elevated
JAM-Pidsus Periksa 3 Orang Saksi Terkait Perkara Dugaan Korupsi Jalan Tol Japek II Elevated

Ketiga orang saksi tersebut diperiksa atas perkara tersebut dengan tersangka DP

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung Periksa Dua Saksi Terkait Perkara Tol Japek, Salah Satunya Dirut Jasamarga 2013-2016
Kejaksaan Agung Periksa Dua Saksi Terkait Perkara Tol Japek, Salah Satunya Dirut Jasamarga 2013-2016

Sebelumnya, Tim Penyidik menetapkan satu tersangka. Sementara, empat terdakwa telah divonis pada pengadilan tingkat pertama.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa 4 Direktur Perusahaan Terkait Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Kejagung Periksa 4 Direktur Perusahaan Terkait Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud

Baca Selengkapnya