Kejaksaan Agung RI (Kejagung) memeriksa dua orang saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.

Pemeriksaan kedua saksi itu dilakukan Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung pada Selasa, 12 November 2024.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejagung, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum menyampaikan, dua saksi yang diperiksa tersebut terkait penyidikan perkara atas nama tersangka PB.

Dua saksi itu adalah RS selaku staf pada Direktorat Prasaranan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Satu saksi lainnya adalah WM selaku Kepala Seksi Jalan Rel dan Tanah pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kemenhub tahun 2015-2017.

PB diduga memerintahkan kuasa pengguna anggaran yaitu terdakwa NSS selaku Kepala BTP Sumbagut 2016-2017, untuk memecah pekerjaan konstruksi tersebut menjadi 11 paket.

Ia juga meminta kepada kuasa anggaran NSS untuk memenangkan delapan perusahaan dalam proses tender lelang.

Kerugian negara akibat kasus tersebut diduga mencapai Rp1,1 triliun. Kejaksaan Agung sudah melakukan pemeriksaan maraton kepada PB dan saksi-saksi lainnya.

Atas perbuatannya, PB disangka melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 3q tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.