Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga orang oknum hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur berinisial ED, HH, dan M serta seorang oknum pengacara dengan inisial LR sebagai tersangka Tindak Pidana Korupsi berupa suap dan/atau gratifikasi. Keempat tersangka diduga melakukan suap dan atau gratifikasi dalam pemberian vonis bebas perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa Gregoria Ronald Tannur beberapa waktu lalu.
Diketahui terdakwa Ronald Tanur divonis bebas oleh Majelis Hakim PN Surabaya pada 24 Juli 2024 lalu dalam perkara kasus penganiayaan yang berakibat Dini Sera Afrianti meninggal dunia.
Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024 mengatakan penyidik Kejaksaan melakukan penangkapan terhadap tiga orang hakim tersebut di Surabaya, Jatim. Sementara pengacara berinisial LR ditangkap di Jakarta.
"Pada hari ini, tanggal 23 oktober 2024, Jaksa Penyidik pada JAM-Pidsus menetapkan tiga orang hakim atas nama ED, HH, dan M dan satu orang pengacara atas nama LR sebagai tersangka," tegas Dirdik.
Menurut Dirdik JAM-Pidsus, proses penangkapan terhadap keempat orang tersangka tidak dilakukan tiba-tiba. Penyidikan Kejaksaan sudah sejak lama menemukan adanya indikasi yang kuat ketiga hakim PN Surabaya mendapat suap atau gratifikasi dari pengacara LR semenjak pembacaan vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur yang menjadi polemik di masyarakat.
"Dari sana Kami melakukan elisitasi di lapangan secara tertutup, Kami menemukan bukti-bukti yang menurut kami cukup kuat sehingga kami tingkatkan ke tahap penyidikan," ujar Dirdik JAM-Pidsus.
Selama proses penyidikan, tim penyidikan terus mencari bukti, saksi, meminta keterangan dari sejumlah saksi, serta mengikuti perkembangan hukum setelah putusan bebas Ronald Tanur. Dengan keyakinan dua alat bukti di tangan penyidik, Kejagung memutuskan untuk melakukan menangkapan dan penggeledahan.
Hasil Penggeledahan
Dalam proses penggeledahan di enam lokasi dari keempat tersangka, tim penyidik Kejaksaan menemukan sejumlah barang-barang seperti uang tunai, bukti elektronik, serta dokumen terkait dugaan tindakan suap atau gratifikasi. Barang-barang yang ditemukan tersebut berupa:
Rumah pengacara LR di daerah Surabaya ditemukan uang tunai senilai Rp 1,19 miliar, uang dalam mata uang dollar AS senilai 451.700, 717.043 Dollar Singapura, dan sejumlah catatan transaksi
Apartemen milik LR di Apartemen Tower Palem Executive Menteng Jakarta Pusat ditemukan uang tunai terdiri dari berbagai pecahan Dollar Amerika, Dollar Singapura, yang nilainya setara Rp 2,126 miliar, dokumen terkait bukti penukaran uang atau valuta asing, dan catatan pemberian uang ke pihak terkait dan handphone.
Apartemen yang ditempati hakim ED di Surabaya ditemukan uang tunai Rp 97 juta, uang tunai Dollar Singapura 32.000, uang tunai Ringgit Malaysia 35.992,25 dan sejumlah bukti elektronik.
Rumah hakim ED di Perumahan Semarang ditemukan uang tunai US$ 6.000, uang tunai 300 Dollar Singapura dan sejumlah bukti elektronik
Apartemen yang ditempati hakim HH di Surabaya ditemukan uang tunai Rp 104 juta, uang tunai US$ 2.200 dan uang tunai Dollar Singapura 9.100, uang tunai Yen 100.000, serta sejumlah barang elektronik
Apartemen yang ditempati hakim M di Surabaya, ditemukan uang tunai Rp 21,4 juta, uang USD 2.000, uang Dollar Singapura 32.000 dan sejumlah barang bukti elektronik
Terhadap para tersangka, Kejaksaan melakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejagung untuk pengacara LR dan tiga oknum hakim PN Surabaya ditahan di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim.
Untuk 3 hakim, Kejaksaan menetapkan para tersangka diduga melanggar Pasal 12 huruf c jo. Pasal 12 B jo. Pasal 6 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara pengacara LR sebagai pemberi suap dan/atau gratifikasi diduga melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kejagung Tetapkan 3 Hakim PN Surabaya dan 1 Pengacara Sebagai Tersangka Perkara Dugaan Suap Vonis Bebas Ronald Tannur
Kejari menginisiasi pembentukan Peraturan Bupati untuk melindungi satwa liar burung hantu yang efektif membantu pengendalian hama tikus di areal persawahan.
Follow
Rekomendasi
