Jaksa Agung ST Burhanuddin menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan Republik Indonesia dengan memberikan penghargaan bertajuk "R. Soeprapto Award Tahun 2024" di Aston Sentul Lake Resort & Convention Centre pada Kamis, 11 Januari 2024.
Poin Rekomendasi Hasil Rakernas 2024
Dalam arahannya, Jaksa Agung menyampaikan poin-poin rekomendasi hasil Rakernas Kejaksaan RI Tahun 2024.
Di antaranya adalah menetapkan Laporan Tahunan Kejaksaan RI Tahun 2023 sebagai capaian kinerja yang rinci dan dapat menjadi acuan dalam pembuatan laporan tahunan berikutnya.
Selain itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin juga menetapkan dokumen usulan nilai kebutuhan riil Kejaksaan RI Tahun 2025 senilai Rp26.549.524.491.000 sebagai langkah memeroleh pagu indikatif tahun 2025 untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kejaksaan dalam penegakan hukum.
Langkah-langkah strategis dan blueprint optimalisasi peran dan fungsi pengembangan organisasi juga diakuinya sebagai hal penting dalam arah politik penegakan hukum di Indonesia.
Perhelatan “R. Soeprapto Award Tahun 2024”
Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung memberikan penghargaan bertajuk "R. Soeprapto Award Tahun 2024" kepada Tokoh, Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah atau Korporasi. Penghargaan itu diberikan atas dasar dedikasi, integritas, profesionalitas, jasa, prestasi dan kinerja yang luar biasa dari tokoh-tokoh tersebut dalam memajukan institusi Kejaksaan.
Berdasarkan nominasi yang dibacakan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, peserta yang menerima penghargaan “R. Soeprapto Award Tahun 2024” adalah Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh, Gubernur Jambi H. Al Haris, Tenaga Ahli Jaksa Agung Fachrizal Afandi, dan Penulis Buku sekaligus Peneliti Sejarah Kejaksaan RI Iip D. Yahya.
Mengakhiri arahannya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengingatkan supaya poin-poin rekomendasi yang telah dirumuskan wajib dilaksanakan dengan tepat dan sungguh-sungguh. Menurutnya, setiap satuan kerja perlu mempublikasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat atas capaian kinerja secara konsisten.
“Sebagai wujud dari adanya transparansi, akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik, kiranya setiap satuan kerja perlu untuk dapat mempublikasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat atas setiap capaian kinerja secara konsisten, adaptif, komunikatif dan kolaboratif,”
pungkas Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Tutup Rakernas Kejaksaan RI 2024, Jaksa Agung Beri Penghargaan Bergengsi kepada Para Tokoh Berprestasi
KUHAP perlu pembaruan karena telah berusia lebih dari 40 tahun dan dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan paradigma masyarakat saat ini
Follow
Rekomendasi
